Virus Corona
Refly Harun dan Bhima Yushistira Sindir Pemerintah soal Bansos Telat: Harus Ada Logonya, Itu Penting
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dan Ekonom INDEF Bhima Yudhistira memberikan sindiran kepada pemerintah terkait penyaluran bansos Corona.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Claudia Noventa
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dan Ekonom INDEF Bhima Yudhistira memberikan sindiran kepada pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, mulanya Bhima Yudhistira mengungkapkan alasan masih banyaknya masyarakat yang ngeyel untuk tetap keluar atau beraktivitas.
Menurutnya, masyarakat yang tidak mengikuti anjuran pemerintah tentunya bukan tanpa alasan.

• Bhima Yudhistira Bicara soal Krisis Ekonomi, Migas, dan Cara Selamatkan UMKM di Tengah Corona
Dirinya mengatakan bahwa alasan dasarnya adalah banyak masyarakat tidak mendapatkan jaring pengaman sosial (JSP) seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah.
Hal itulah yang memaksa masyarakat untuk tetap beraktivitas dengan cara bekerja.
Tujuannya tidak lain hanya untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
"Tapi kemudian jaring pengaman sosial kita sebenarnya bolong, makanya orang bandel masih keluar-keluar rumah," ujar Bhima.
"Karena enggak mungkin di rumah aja waktu masa pandemi tanpa ada kompensasi yang cukup," jelasnya.
Hal itu kemudian ditambahi oleh Refly Harun.
Ia mengatakan alasan bansos sering terlambat bukan karena kesalahan dalam pendataan ataupun saat pendistribusian.
Melainkan ada faktor lain, yaitu kantong bermereknya atau logonya belum jadi.
• Pertanyakan Peran Stafsus Milenial Jokowi, Bhima Yudhistira: Kasih Es Teh Manis, Kasih Singkong
Tidak ketinggalan, Bhima juga ikut menanggapi hal yang senada.
"Apalagi bansosnya sering terlambat karena kantong yang bermereknya itu belum jadi," sindir Refly Harun.
"Harus ada logonya, itu penting," tambah Bhima.
Refly Harun lantas beranggapan bahwa ada maksud lain di balik penyaluran bantuan sosial tersebut, yakni mengarah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Ia kembali berkelakar ada pihak yang sepertinya mencuri start lebih awal.