Ekonom INDEF Sebut Kartu Prakerja Abal-abal dan Ungkap Ucapan Sri Mulyani yang Membuatnya Syok

TRIBUNWOW.COM - Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira secara terang-terangan menyebut Kartu Prakerja hanyalah program abal-abal.

Dilansir TribunWow.com, Bhima Yudhistira menyebut Kartu Prakerja tak bisa menyelesaikan masalah pengangguran saat pandemi Virus Corona melanda.

Terkait hal itu, ia lantas mengungkap jawaban Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat ditanya soal Kartu Prakerja.

Bahkan, jawaban Sri Mulyani itu disebutnya membuat dirinya syok.

• Viral Situs Prakerja.org, Bebas Diakses dan Sediakan Pelatihan Gratis untuk Kritik Kartu Prakerja

• Ngaku Kasihan pada Sri Mulyani, Bhima Yudhistira Sindir Politisi di Kabinet: Kayak Berjuang Sendiri

Hal tersebut disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (23/5/2020).

Mulanya, Bhima mengungkapkan diskusinya dengan Sri Mulyani yang membahas soal Kartu Prakerja.

"Jadi saya itu beberapa minggu yang lalu dengeri Bu Sri Mulyani ngundang beberapa pengamat, kita ngobrol via Zoom," terangnya.

"Kemudian ada pertanyaan soal Kartu Prakerja."

Bhima mengatakan, Kartu Prakerja sama sekali tak dibutuhkan oleh para pencari kerja.

Bahkan, ia menyebut Kartu Prakerja hanya memberikan pelatihan abal-abal yang banyak tersedia di YouTube.

"Kan seharusnya kalau benar-benar teknokrat hitung-hitungannya kan jelas bahwa Kartu Prakerja ini enggak menyelesaikan masalah."

"Karena pengangguran enggak butuh pelatihan online yang sorry to say ya, abal-abal, yang di YouTube banyak yang lebih berkualitas," sindir Bhima.

• Faisal Basri Sebut Menko Airlangga Kurang Kerja Urus Kartu Prakerja: Beralih ke Kantor Menko Maritim

• Jokowi Doakan Belva Devara dan Andi Taufan setelah Mundur dari Stafsus: Mereka Banyak Membantu Saya

Lebih lanjut, ia menilai banyaknya pengangguran di masa pandemi tidak disebabkan karena kurangnya kemampuan.

Melainkan karena ketidakmampuan perusahaan membayar karyawan saat Virus Corona melanda.

"Kehilangan pekerjaan bukan karena skill kan, tapi karena PHK perusahaannya enggak kuat bayar," jelas Bhima.

Melanjutkan penjelasannya, Bhima lantas mengungkap percakapannya dengan Sri Mulyani.

Bhima membeberkan, Kartu Prakerja tetap diluncurkan karena adanya keinginan Jokowi.

Di masa pandemi, Jokowi disebutnya ingin memberi kegiatan warga yang kehilangan pekerjaan.

"Tapi yang saya syok adalah jawaban Bu Sri Mulyani, 'Pak Jokowi penginnya ketika orang itu lagi di rumah aja daripada diem enggak ada kerjaan dikasih pelatihan'," ungkap Bhima.

Menurut Bhima, hal itu sangat tak sesuai dengan tujuan awal Kartu Prakerja.

"Jadi kayak enggak meng-address atau enggak punya empati terhadap permasalahan real-nya."

"Karena secara hitung-hitungan enggak masuk, kita hanya menyubsidi platform digital, bukan proper kepada orang yang membutuhkan," tandasnya.

• Minta Prakerja Dialihkan Bansos, Saleh Daulay: Saya Yakin Mereka akan Berterima Kasih ke Jokowi

Simak video berikut ini menit ke-29.51:

Berandai-andai Jadi Presiden

Pada kesempatan itu, sebelumnya Bhima Yudhistira blak-blakan mengandaikan diri menjadi seorang presiden.

Dilansir TribunWow.com, jika menjadi seorang presiden, Bhima Yudhistira mengaku akan mengganti sejumlah menteri di bidang ekonomi.

Namun, ia menyebut akan membubarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Meskipun begitu, Bhima Yudhistira menyatakan ingin membubarkan kementerian yang dipimpin Luhur Binsar Pandjaitan karena sejumlah alasan rasional.

• Refly Harun Anggap Said Didu Orang Terpilih karena Dilaporkan Luhut: Faisal Basri Kritik Lebih Keras

Pada kesempatan itu, mulanya Bhima menyebut sejumlah tokoh yang dinilai cocok menggantikan beberapa menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Hatim Basri untuk posisi menteri keuangan, kemudian ada Bang Faisal Basri itu cocoknya di perdagangan atau industri," kata Bhima.

"Yang ketiga, saya justru minta Bang Revrisond Baswir itu untuk ngurusin koperasi dan UMKM."

Melanjutkan penjelasannya, Bhima lantas menyinggung nama tokoh lain untuk menggantikan posisi menteri perekonomian hingga kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas).

"Menko Perekonomian mungkin Pak Didik Rachbini kali cocok ya, belum pernah jadi menteri soalnya," terang dia.

"Kepala Bapennas itu ke Pak Drajad Wibowo tuh, biar arahannya jelas. Udah hampir semua kan ya?"

Lantas, ia menyoroti posisi Luhut Binsar sebagai Menko Maritim dan Investasi.

• Bahas Corona di ILC, Fuad Bawazier Singgung Peran Luhut hingga Sri Mulyani: Kayak Kabinet Kaki Tiga

Bhima menilai, kementerian itu lebih layak untuk dibubarkan ketimbang diganti menteri.

"Kecuali Menko Maritim dan Investasi, itu mendingan dibubarin aja," ungkap Bhima.

Mendengar pernyataan Bhima itu, tampak Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun terbahak.

"Jadi tidak perlu diganti? Tentu rasional ya?," ucap Refly Harun tertawa.

Bhima berpendapat, ada sejumlah lembaga di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi yang seharusnya di bawah kendali Menko Perekonomian.

Ia pun menyinggung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Karena BKPM itu cocoknya ada di bawah Menko Perekonomian biar koordinasinya lebih oke," jelas Bhima.

"Karena dia sangat ekonomi."

Tak hanya itu, jika menjadi presiden Bhima mengaku akan memindahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) di bawah Menko Perekonomian.

"Kemudian pariwisata juga cocoknya di bawah Menko Perekonomian, satu lagi KKP itu nyambungnya juga Menko Perekonomian."

"Karena di situ di bawahnya Menko Perekonomian ada menteri pertanian," tandasnya. (TribunWow.com)