Bahas Izin Kendaraan Beroperasi saat Pandemi, Rocky Gerung: Berubah-ubah, Bikin Orang Frustrasi

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung mengkritik kebijakan pemerintah soal penanganan Virus Corona yang kerap berubah-ubah.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menyebut masyarakat dibuat frustrasi dengan kebijakan pemerintah.

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi yang mengizinkan kendaraan umum beroperasi di tengah pandemi.

Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung melalui kanal YouTube Talk Show tvOne, Jumat (22/5/2020).

• Langgar 3 Aturan PSBB, Habib Umar Bakal Diproses Sesuai Ketentuan Hukum yang Berlaku

• Nihil Kasus Covid-19, Pemkot Tegal Akhiri PSBB dengan Penyalaan Sirine dan Kembang Api di Alun-alun

Pada kesempatan itu, mulanya Rocky Gerung mengaku kerap mengkritik pemerintah agar secara bijak membuat kebijakan di masa pandemi.

"Cuma itu cara untuk mengingatkan mereka yang selalu bikin kebijakan yang membahayakan publik di dalam era pandemi ini," ucap Rocky.

"Saya menganggap bahwa Covid-19 itu tidak ditularkan melalui gagang pintu."

Rocky mengatakan, pemerintah seharusnya mempercayakan penanganan Virus Corona kepada Satuan Tugas (Satgas) bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, ia justru menyoroti kebijakan Menhub yang mengizinkan kendaraan umum beroperasi di tengah pandemi.

"Itu berubah-ubah kebijakan kan bikin orang bisa frustrasi justru," ungkap Rocky.

"Ya karena itu kan ada satuan tugas, gugus tugas yang seharusnya punya kewenangan maksimal untuk menilai keadaan."

• Ali Ngabalin Tegas Sebut Belum Ada Pelonggaran PSBB, Erlina Burhan: Saya Ingin Memegang Perkataannya

Ia menilai, Menhub seharusnya tak banyak ikut campur soal urusan kesehatan.

Menurut Rocky, menteri yang tak berkaitan dengan Virus Corona seharusnya tak banyak berkomentar soal penanganan virus tersebut.

"Itu ngapain Menhub bikin penilaian soal keadaan kesehatan," jelas Rocky.

"Di mana akal sehatnya, semua menteri kalau gitu boleh membuat penilaian berdasarkan versi dia."

Lantas, ia menyinggung peran Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

Rocky menyebut, pemerintah seharusnya memberikan kewenangan pada Doni Monardo untuk mengambil kebijakan penanganan Virus Corona.

"Iya tapi kan tidak diperbantukan untuk menangani Covid, yang ditugaskan oleh presiden adalah Jenderal Doni," ujar Rocky.

"Yang secara melembaga itu kan kebijakan dia, bahwa dia mau tutup, dia mau perpanjang segala macam."

"Kasih aja input ke Doni, masa kita mendengarkan Menhub yang menerangkan tentang boleh tidaknya, perpanjang atau membatalkan Covid-19," tukasnya.

• Geram Warga Langgar PSBB, Pakar Epidemiologi Tagih Sanksi Tegas Pemerintah: Jangan Cuma Bicara

Simak video berikut ini dari menit awal:

Belum Ada Pelonggaran PSBB

Di sisi lain, sebelumnya Dokter Spesialis Paru RSUP Persahabatan, dr. Erlina Burhan memberikan tanggapan terkait pernyataan dari Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Dilansir TribunWow.com, Ali Ngabalin sebelumnya mengatakan sampai saat ini pemerintah belum melakukan pelonggaran PSBB.

Ali Ngabalin menegaskan bahwa penerapan PSBB tetap berlaku dengan aturan yang tidak berubah.

• Tegal Resmi Akhiri PSBB, Sukses Jadi Wilayah Zona Hijau, Jumlah Positif Corona Nihil

Mendengar hal itu, Erlina Burhan mengaku cukup lega.

Meski begitu, Erlina Burhan berharap apa yang disampaikan oleh Ali Ngabalin bisa dipertanggungjawabkan.

Dirinya lantas mengucapkan terima kasih kepada Ali Ngabalin dan pemerintah.

"Tetapi saya ingin memegang perkataan Pak Ngabalin, mengatakan bahwa PSBB ini masih akan tetap dijalankan," ujar Erlina Burhan.

"Terima kasih Pak Ngabalin karena memang itu tetap kita lakukan," imbuhnya.

Seperti yang diketahui, wacana akan adanya pelonggaran PSBB mulai terdengar beberapa hari terakhir.

Erlina Burhan lantas meminta pemerintah untuk tidak berpatokan pada negara-negara lain, termasuk negara tetangga yang sudah memberikan pelonggaran.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut faktanya memang memiliki grafik kasus Corona yang menurun, bahkan sudah melandai.

Maka tidak salah untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas.

• Soal Indonesia Terserah, Suara Ngabalin Bergetar Bahas Nasib Tenaga Medis: Kami Sudah Bersumpah

Dirinya kemudian membandingkan dengan Indonesia yang tingkat penyebarannya masih tinggi.

Ia menyoroti penambahan kasus baru pada Kamis (21/5/2020), yakni mencapai 973 dan menjadi rekor terbanyak sejak pengumuman kasus pertama.

"Kita jangan tergiur dengan negara lain yang sudah mulai melonggarkan, karena mereka itu seperti contohnya Thailand, Vietnam, Kambodja dari segi grafiknya itu menurun bahkan kemudian landai," kata Erlina Burhan.

"Sementara Indonesia grafik penderita yang positif semakin naik, bahkan hari ini hampir seribu per hari ini tamabahnya," jelasnya.

Maka dari itu, Erlina Burhan berharap pemerintah benar-benar komitmen dengan tugasnya untuk mengatasi atau setidaknya menekan penyebaran Covid-19.

Namun menurutnya, hal itu juga harus dibarengi oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari tenaga medis.

Dirinya berharap tidak ada lagi tagar 'Indonesia Terserah' yang ada harusnya 'Indonesia Jangan Menyerah'.

"Jadi betul-betul harus komitmen kita semua, masyarakat, tenaga medis harus tetap PSBB," tegasnya.

"Jadi saya ingin mengubah tagar, jangan Indonesia terserah, tetapi Indonesia jangan menyerah," pungkasnya. (TribunWow.com)