Terkini Nasional
Akui akan Reshuffle Menteri jika Jadi Presiden, Ekonom INDEF Ini Singgung Luhut: Mending Bubarin Aja
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira blak-blakan mengandaikan diri menjadi seorang presiden.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
"Jadi tidak perlu diganti? Tentu rasional ya?," ucap Refly Harun tertawa.
Bhima berpendapat, ada sejumlah lembaga di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi yang seharusnya di bawah kendali Menko Perekonomian.
Ia pun menyinggung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Karena BKPM itu cocoknya ada di bawah Menko Perekonomian biar koordinasinya lebih oke," jelas Bhima.
"Karena dia sangat ekonomi."
Tak hanya itu, jika menjadi presiden Bhima mengaku akan memindahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) di bawah Menko Perekonomian.
"Kemudian pariwisata juga cocoknya di bawah Menko Perekonomian, satu lagi KKP itu nyambungnya juga Menko Perekonomian."
"Karena di situ di bawahnya Menko Perekonomian ada menteri pertanian," tandasnya.
• Tanggapan Mahfud MD saat Disebut Ada Ketidakkompakan Kabinet soal Isu Pembebasan Napi Koruptor
Simak video berikut ini menit ke-41.34:
Ajak Belva Berdebat
Pada kesempatan itu, sebelumnya Bhima Yudhistira sempat mengajak mantan Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), Belva Devara berdebat soal Kartu Prakerja.
Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Belva Devara mengundurkan diri sebagai Stafsus Milenial Jokowi karena dianggap memanfaatkan proyek Kartu Prakerja untuk kepentingan pribadi.
Terkait hal itu, Bhima Yudhistira mengaku hingga kini ajakannya debat itu belum juga mendapat jawaban dari Belva.
Jika Belva berhalangan, ia bahkan menantang stafsus milenial lainnya untuk berdebat dengannya soal Kartu Prakerja.
• Refly Harun Puji Belva Devara Bisa Kuliah di 2 Universitas Ngetop Dunia: Luar Biasa Sesungguhnya
Pernyataan Bhima Yudhistira itu pun memancing reaksi Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
"Jadi ketika kemudian saya melihat 'Ini kok ada milenial pakai embel-embel stafsus milenial, di sisi lain dia punya konflik kepentingan sama program kartu prakerja'," ucap Bhima.
