Soal Jokowi Target Kurva Corona Turun, Ali Ngabalin Minta Doa: Mei-Juni Itu Kan Panas Banget

TRIBUNWOW.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membahas target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan kurva pertumbuhan kasus Virus Corona.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Fakta di TvOne, Senin (18/5/2020).

Diketahui Jokowi menargetkan agar kurva pertumbuhan kasus Virus Corona (Covid-19) segera turun pada bulan Mei dan Juni.

• Iuran BPJS Naik di Tengah Pandemi Corona, Ali Ngabalin: Jangan Dulu Kita Berprasangka Buruk

Jumlah positif kasus Virus Corona diketahui sudah mencapai angka 18 ribu per Selasa (19/5/2020).

Ketika ditanya tentang target tersebut, Ali Ngabalin mengaku bersikap optimis.

"Kita optimis," tegas Ali Mochtar Ngabalin.

Ia juga menyinggung bulan Ramadan yang berlangsung dalam masa pandemi.

"Ramadan itu menurut ketentuan aturan agama saking panasnya sampai menghanguskan dari akar katanya," ungkap Ali Ngabalin.

Tidak hanya itu, ia menyinggung musim kemarau akan segera tiba.

"Kalau dilihat dari perkembangan situasinya, setelah Mei masuk Juni itu 'kan waktu panas banget," paparnya.

Ali Ngabalin kemudian mengungkapkan doanya agar target-target yang disampaikan Jokowi segera tercapai.

"Itu sebabnya kita berdoa pada Allah SWT, target-target yang dikemukakan Bapak Presiden terijabah doa banyak orang untuk republik ini," katanya.

"Sehingga kita bisa kembali dalam situasi yang normal. Hidup seperti biasa dengan satu kedisplinan baru yang diajarkan Corona," lanjut Ali.

Ali Ngabalin lalu menanggapi wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

• Mall dan Pasar kembali Ramai, Tokoh Masyarakat di Bekasi Pertanyakan Status PSBB: Omong Kosong

Awalnya ia menjelaskan alasan PSBB lebih dipilih daripada lockdown untuk mengatasi Virus Corona.

Seperti diketahui, beberapa negara menerapkan lockdown total untuk mencegah penyebaran virus.

"Kesimpulan yang pertama begini, wilayah Indonesia ini geografis yang berbeda dengan wilayah lain," ungkap pria berturban ini.

"Tata cara di Vietnam, Malaysia, China, dan negara-negara lain cara penanganan Covid ini berbeda," lanjut Ali.

Ia menyebutkan ada perbedaan Indonesia dengan negara-negara lain yang menjadi pertimbangan Jokowi.

"Di Indonesia ketika orang banyak mendesak presiden untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown, beliau tidak melakukan itu," paparnya.

"Beliau memilih untuk PSBB," ungkap Ali Ngabalin.

Menurut dia, alasan pemilihan PSBB adalah karena wilayah Indonesia yang luas dan jumlah masyarakatnya yang besar.

• Presiden Jokowi Tegaskan Belum Berlakukan Pelonggaran PSBB di Tengah Covid-19: Baru Sebatas Rencana

Lihat videonya mulai menit 4:00

Jokowi Tegaskan Belum Longgarkan PSBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa belum ada pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga saat ini.

Dengan nada tinggi, ia mengingatkan bahwa pelonggaran PSBB tersebut masih berupa wacana.

Oleh karenanya, Jokowi memperingatkan seluruh jajarannya agar berhati-hati dalam membuat kebijakan.

Ia mewanti-wanti agar jangan sampai muncul anggapan di masyarakat bahwa PSBB sudah mulai dilonggarkan.

• Ingin Masyarakat Produktif Kembali, Jokowi: Kita Harus Berdampingan Hidup dengan Covid-19

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/5/2020), Jokowi saat itu membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka membahas percepatan penanganan pandemi Covid-19.

Dengan nada bicara yang agak tinggi, Jokowi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perintah pelonggaran PSBB.

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi.

Ia mengingatkan pada segenap jajarannya yang mengikuti ratas tersebut agar jangan sampai ada pemahaman di tengah masyarakat yang menganggap sudah adanya pelonggaran PSBB.

"Karena jangan muncul nanti keliru ditangkap ,bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," imbuhnya.

Jokowi menyebutkan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih baru dalam tahap mempersiapkan.

Pemerintah masih perlu mengkaji lebih jauh untuk menerapkan skenario yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat," jelas Jokowi.

"Serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan biar semuanya jelas."

"Karena kita harus hati-hati. Jangan keliru kita memutuskan," tandasnya.

Ia kemudian menerangkan bahwa dalam dua pekan ke depan, pemerintah masih akan fokus menangani arus balik dan tetap melarang masyarakat untuk mudik.

"Dua minggu ke depan, pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujar Jokowi.

Untuk menegakkan implementasi larangan mudik tersebut, Jokowi meminta bantuan kepada Kapolri bekerjasama dengan TNI untuk mengawal jalannya larangan tersebut di lapangan.

"Oleh sebab itu saya minta pada Pak Kapolri dan juga dibantu Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik ini berjalan efektif di lapangan."

Jokowi juga mengingatkan bahwa yang dilarang oleh pemerintah adalah kegiatan mudik ke kampung halaman tersebut bukan alat transportasinya.

Jokowi menerangkan bahwa transportasi masih perlu dijalankan, untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan.

"Dan perlu diingat juga yang kita larang itu mudiknya, bukan transportasinya, karena transportasi untuk logistik, untuk urusan pemerintahan, untuk urusan kesehatan, untuk urusan kepulangan pekerja migran kita, dan juga urusna ekonomi esensial itu bisa tetap berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat," jelas Jokowi. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Noviana)