Virus Corona

Bantah Adanya Kelonggaran PSBB, Jokowi Sebut Butuh Waktu yang Tepat untuk Menerapkan

Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri, Senin (18/5/2020), Presiden Joko Widodo tegaskan tidak ada pelonggaran PSBB dalam waktu dekat ini.

YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin (18/5/2020) tegaskan tak ada pelonggaran aturan PSBB di tengah masyarakat. 

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tak melonggarkan aturan PSBB hingga saat ini.

Hal tersebut Presiden Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Senin (18/5/2020), seperti dilansir TribunWow.com dari Youtube YouTube Sekretariat Presiden.

"Saya tegaskan, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," ujar Presiden Jokowi.

"Karena jangan muncul nanti ditangkap masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Jadi belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," lanjutnya.

Sepeda Motor Bertanda Tangan Jokowi Dilelang Rp 2,55 Miliar dalam Konser Amal Virus Corona

Ingin Cek Langsung Penyaluran Sembako pada Masyarakat, Jokowi Lakukan Blusukan ke Johar Baru

Menurutnya, saat ini pemerintah baru menyiapkan sebatas skenario pelonggaran.

Jokowi berujar, rencana tersebut baru diputuskan pada waktu yang tepat serta melihat data dan fakta di lapangan.

Ia menambahkan pengambilan keputusan tersebut tidak bisa sembarangan.

"Karena kita harus hati-hati jangan keliru kita memutuskan," jelasnya.

Dalam rapat terbatas, Presiden juga meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik di tengah pandemi Corona dipatuhi oleh masyarakat.

Seperti diketahui, pemerintah telah kembali membuka operasional seluruh moda transportasi.

Dengan Nada Tinggi, Jokowi Ingatkan Jajarannya: Saya Tegaskan Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

Ingin Masyarakat Produktif Kembali, Jokowi: Kita Harus Berdampingan Hidup dengan Covid-19

Kendati demikian, masyarakat hanya diperbolehkan menumpang apabila memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Sehingga jika digunakan untuk mudik tidak diperbolehkan.

"Dalam dua minggu ke depan, pemerintah masih fokus dalam mengendalikan larangan mudik dan mengendalikan arus balik," kata Jokowi.

"Untuk itu saya meminta kepada Kapolri dan juga dibantu Panglima TNI untuk memasikan larangan mudik berjalan efektif di jalan," imbuhnya.

Moda transportasi hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran logistik, pemerintahan, kesehatan, kepulangan pekerja migran, dan juga urusan ekonomi esensial. (TribunWow.com/Fransisca Mawaski)

Ikuti kami di
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Claudia Noventa
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved