Tak Mampu Tahan Amarah, Refly Harun Sebut Jokowi dan Erick Thohir Tak Bela BUMN: Kita Bukan Nyinyir

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengaku tak mampu menahan amarahnya saat mengetahui kabar disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Sebelumnya, DPR telah meresmikan UU Minerba yang baru pada Senin (11/5/2020) lalu.

Padahal, disahkannya UU Minerba yang baru ini justru akan semakin menjatuhkan kiprah BUMN dalam dunia migas.

Terkait hal itu, Refly Harun pun meluapkan kekecewaannya dalam kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (16/5/2020).

• Bantah Pihak KSP soal Kenaikan BPJS, Anggota DPR Saleh Daulay: Jangan Anggap Kami Orang Bodoh

• Imbau Warga di Rumah Jelang Lebaran, Anies Tegaskan Tak akan Ada Pelonggaran PSBB: Kita Tuntaskan

Pada kesempatan itu, mulanya Refly menduga banyaknya penumpang gelap dalam UU Minerba yang baru.

Bahkan, menurut dia para penumpang gelap itu bekerja sama dengan para penguasa untuk memudahkan jalannya mengeruk hasil bumi Indonesia.

"Tapi rupanya kekuasaan sering ditunggangi penumpang-penumpang gelap, oleh mereka yang powerful secara ekonomi," jelas Refly.

"Mereka berkolaborasi dengan penguasa."

Refly mengatakan, ada sejumlah perusahaan besar yang bahkan dekat dengan penguasa.

Perusahaan raksasa itu diduganya berniat menguasai hasil bumi negara demi kepentingan pribadi.

"Tapi kita cek sama-sama, siapa pemilik dari 7 perusahaan raksasa tersebut, itu orang-orang yang terkait dengan kekuasaan," terang Refly.

"Artinya dekat dengan kekuasaan."

• Reaksi Refly Harun saat Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo Ikut Kritik BPJS Naik: Orang Dekat Jokowi

Melanjutkan penjelasannya, Refly lantas mempertanyakan upaya pemerintah membantu BUMN menguasai hasil negara.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Pada kesempatan ini saya agak berat mengatakan kenapa negara tidak membela BUMN?," tanya Refly.

"Kenapa presiden tidak membela BUMN? Kenapa Menteri BUMN juga tidak membela BUMN?," sambungnya.

Lebih lanjut, Refly menyebut pemerintah seolah membiarkan tambang batu bara dimiliki swasta.

Padahal, seharusnya BUMN memiliki peluang besar jika bisa menguasai tambang tersebut.

"Ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa penguasaan tambang batu bara ini tetap akan didominasi oleh penambang raksasa tersebut," terangnya.

"Padahal ada peluang negara untuk menguasai kembali melalui BUMN, kenapa dibiarkan?"

Melihat fakta yang terjadi, Refly mengaku tak mampu menahan amarahnya.

Hal itulah yang membuatnya gamblang mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat sendiri.

• BPJS Naik, Refly Harun Ungkap Kritik dari Orang Dekat Jokowi: Kalau Saya Kritik Dibilang Sakit Hati

"Sukar bagi saya untuk kemudian tidak merasa marah rasanya dengan fenomena seperti ini," ujarnya.

"Sama seperti kelompok-kelompok kritis lainnya."

Meski kerap mengkritisi pemerintah, Refly mengaku hanya ingin negara ini menjadi lebih baik.

Tak hanya itu, Refly juga menginginkan kekayaan negara tak hanya dikuasai segelintir orang, namun untuk semua rakyat Indonesia.

"Kita bukan nyinyir, tapi negara ini lebih baik, negara ini dikelola secara baik, negara ini tidak dikuasai segelintir orang," jelas Refly.

"Kita semua inginkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara."

"Dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-7.15:

Kritik Kenaikan BPJS

Selain mengkritik soal disahkannya RUU Minerba, Refly juga sempat menyampaikan keluhannya soal kenaikan tarif Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS). 

Refly Harun lantas turut menyindir gaji direksi BPJS di tengah masalah kenaikan iuran tersebut.

Hal itu diungkapkannya melalui channel YouTubenya Refly Harun yang tayang pada Kamis (15/5/2020).

• BPJS Naik, Refly Harun Ungkap Kritik dari Orang Dekat Jokowi: Kalau Saya Kritik Dibilang Sakit Hati

Menurut Refly Harun ada dua kesalahan terkait kenaikkan BPJS.

Ia lantas mengungkit pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu lalu karena tata kelolanya yang dianggap bermasalah.

"Nah dengan menaikkan BPJS sebenarnya ada dua soal masalahnya, apa itu?."

"Pertama, sebenarnya Perppres sebelumnya sudah dibatalkan oleh MA, MA karena terkait dengan tata kelola BPJS itu yang dianggap bermasalah," ujar Refly.

Sehingga, Refly mengkritik pemerintah agar seharusnya tata kelola BPJS diberpaiki dulu sebelum menaikkan iuran.

"Jadi kenaikan itu ya harusnya jangan dibebankan kepada masyarakat, ketika tata kelola BPJSnya bermasalah," kritiknya.

Meski demikian, ia menyindir tak tahu apakah memang pemerintah sudah merasa memperbaiki tata kelola BPJS hingga akhirnya memutuskan menaikkan iuran.

"Itu dulu yang di-addres, diperbaiki dulu maka kemudian akan ada justifikasi untuk melakukan kenaikan-kenaikan."

"Tetapi yang terjadi tidak, kita tidak tahu apakah tata kelola BPJS-nya diselesaikan atau tidak," sindirnya.

• Akui Keputusan Sulit Jokowi soal Kenaikan BPJS, Ganjar Pranowo: Harus Dikelola secara Profesional

Lalu, Refly menyindir lagi soal gaji para direksi BPJS yang disebutnya mencapai hingga sekitar Rp 300 juta-an

"Tapi yang jelas Direksi BPJS itu mendapatkan gaji yang luar biasa besarnya, konon mencapai Rp 300 juta-an."

"Itu besar sekali gajinya, itu jauh lebih besar dari gaji BUMN ring III, rink IV padahal kita tahu ini bukan perusahaan yang sebenarnya harus mencari keuntungan," ucapnya.

Menurut Mantan Komisaris Utama PT Pelindo II ini, seharusnya BPJS jangan memikirkan keuntungan.

Kesehatan masyarakatlah yang paling penting.

"Tapi perusahaan yang menjalankan kewajiban negara untuk memberikan yang namanya jaminan sosial dalam hal ini jaminan kesehatan, kepada masyarakat yang merupakan pesan konstitusi," ujarnya.

Dirinya menghimbu agar pemerintah bisa memperbaiki tata kelola BPJS, khususnya memberikan gaji yang rasional bagi para pengelolanya.

"Rugi tidak apa-apa, tapi yang paling penting tata kelonya baik tidak dibuat foya-foya, pengeluaran gaji harus dibuat serasional mungkin, bukan dibuat semena-mena."

"Dibuat besarnya minta ampun, karena itulah kenaikan ini tidak tepat, pertama tidak tahan hukum," kata Refly. (TribunWow.com)