Debatkan Kenaikan Iuran BPJS, Saleh Daulay Adu Mulut dengan KSP: Jangan Anggap Kami Orang Bodoh

TRIBUNWOW.COM - Perdebatan terjadi antara Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay, dengan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Yenny Sucipto.

Dilansir TribunWow.com, keduanya berdebat soal kenaikan iuran Badan Pengalola Jaminan Sosial (BPJS).

Bahkan, dalam perdebatan itu Saleh Daulay mengimbau Yenny Sucipto tak menganggap bodoh masyarakat soal kenaikan iuran BPJS itu.

Hal itu disampaikannya dalam kanal YouTube Kompas TV, Kamis (14/5/2020).

• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an

• Minta Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS, Anggota DPR Ribka Tjiptaning: Lama-lama Enggak Ada yang Bayar

Pada kesempatan itu, mulanya Yenny menyebut warga diperbolehkan pindah ke klas 3 jika tak mampu membayar iuran BPJS kelas 1 dan 2.

"Peserta tetap mendapat layanan dan kalau tidak mampu bisa pindah ke kelas tiga," kata Yenny.

"Nah, ini bisa diurus ke pemerintah daerah karena pemerintah daerah yang akan mengusulkan untuk yang bantuan mandiri."

Pernyataan Yenny itupun secara gamblang langsung dibantah Saleh Daulay.

Ia menyebut bagaimanapun penjelasannya, intinya iuran BPJS tetap naik di masa pandemi Virus Corona ini.

"Ya jadi gini, saya mau bantah dulu siapa bilang enggak ada kenaikan," sahut Saleh.

"Ya kenaikan dong namanya juga Perpres tentang kenaikan, bagaimana."

Menurut Saleh, kenaikan iuran BPJS itu sangat memberatkan masyarakat.

• Minta Jokowi Batalkan Kenaikan BPJS, Anggota DPR Ribka Tjiptaning: Lama-lama Enggak Ada yang Bayar

Bahkan, ia menyebut banyak warga yang tak akan mampu membayar iuran BPJS yang baru.

"Coba dilihat dulu, betul ada subsidi tahun 2020 yaitu antara bulan Juli sampai Desember," terang Saleh.

"Tapi coba lihat per Januari 2020 di dalam Perpres yang sama itu ada kenaikan, rakyat itu membayar 35 ribu bukan (Rp) 20.500."

"Subsidinya hanya (Rp) 7 ribu, berarti ada kenaikan (Rp) 9.500," sambungnya.

Terkait hal itu, ia pun mengimbau pemerintah tak menganggap bodoh warga dengan hitung-hitungan kenaikan BPJS.

Lebih lanjut, Saleh lantas menyinggung kondisi perekonomian warga yang semakin sulit di tengah pandemi.

"Jangan anggap kami orang bodoh juga menghitung-hitung ini," kata Saleh.

"Coba bayangkan kalau Anda datang di dapil saya, akan saya tunjukin bagaimana orang susah di sana."

"Masyarakat sekarangs sedang menjerit, menangis di sana," imbuhnya.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Corona, DPR: Tidak Bijaksana

Simak video berikut ini menit ke-8.60:

Reaksi Kepala Daerah

Di sisi lain, sebelumnya Kebijakan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai pro dan kontra dalam masyarakat.

Pasalnya kebijakan tersebut muncul di tengah situasi pandemi Virus Corona dan kondisi ekonomi yang sulit.

Dilansir TribunWow.com, sejumlah kepala daerah kemudian angkat bicara tentang pendapat mereka terhadap kenaikan iuran BPJS.

• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga ada kekurangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN, sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," kata Ridwan Kamil, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, diunggah Jumat (15/5/2020).

Ridwan Kamil menuntut ada penjelasan dari pemerintah pusat tentang rincian kenaikan BPJS, termasuk alasan kebijakan tersebut.

"Dari kami meminta penjelasan lebih jelas, karena sampai hari ini memang kalau saya baca penjelasan belum komprehensif alasan kenapa naik," jelas Ridwan Kamil.

"Supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab. Kami butuh jawaban, karena tugas provinsi 50 persen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi berbeda keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengakui keputusan tersebut memang tidak mudah secara politis, tetapi perlu dilakukan.

"Apa yang menjadi keputusan presiden, tentunya secara politik ini tidak mudah," terang Ganjar Pranowo.

"Saya yakin sekali presiden tanda tangan itu tidak mudah, karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," lanjut dia.

Meskipun begitu, Ganjar memahami BPJS memang membutuhkan tambahan dana yang besar, terutama dalam kondisi pandemi saat ini.

"Tapi kalau saya bicara pertimbangannya, tampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa meng-cover para pasien. Sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

"Maka tindakan yang cukup berisiko secara politik dan sangat tidak populer ini, sebaiknya presiden harus mengambil itu dan adanya reaksi juga luar biasa," lanjutnya.

Ganjar kemudian menekankan kenaikan BPJS harus seiring dengan kinerja yang lebih baik.

"Sepertinya juga, kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar Pranowo.

Ia meminta BPJS Kesehatan perlu mengubah diri dan dikelola secara lebih profesional lagi.

Kepala daerah lainnya, yakni Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti kenaikan iuran BPJS yang akan dimulai pada 2021.

"Ini juga harus diluruskan dulu, mana yang mau dipakai?" tanya FX Hadi Rudyatmo.

Ia kemudian menyinggung situasi ekonomi yang tengah sulit karena pandemi Virus Corona.

• Ali Ngabalin Bahas BPJS Naik, Pasien Cuci Darah Soroti Angka Rp 35 Ribu: Orang Kaya Enggak Apalah

"Cuma kalau dalam posisi kondisi kayak begini menaikkan BPJS, menurut saya kurang tepat, tidak pas," kata Rudy.

"Masyarakat baru banyak yang di-PHK, banyak yang dirumahkan," jelas dia.

Selain itu Plt Wali Kota Blitar Santoso menyebutkan berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat di daerahnya.

"Pemerintah Kota Blitar sampai mengambil kebebasan sebagian warga kita yang menempati di rusunawa," papar Santoso.

"Kita bebaskan selama tiga bulan tidak menarik iuran, karena kondisinya memang tidak mampu," lanjutnya.

Selain itu, ia juga membebaskan pajak bagi para pemilik usaha rumah makan.

Santoso menilai kenaikan BPJS saat ini tidak tepat waktu.

"Apalagi kalau nanti dinaikkan iuran BPJS, jelas mereka menjadi terpukul kembali," kata Santoso.

"Makanya saya sepakat itu ditangguhkan, diundur dulu sampai kondisi masyarakat minimal sudah mulai bisa beraktivitas," tegasnya. (TribunWow.com)