Beda Pandangan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo soal Kenaikan BPJS: Kami Butuh Jawaban

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku masih belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat terkait alasan dari kenaikan BPJS.

Hal ini disampaikan Ridwan Kamil dalam tayangan Youtube KompasTV, Jumat (15/5/2020).

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan adanya kenaikan iuran BPJS mulai 1 Juli 2020.

Dilansir TribunWow.com, Ridwan Kamil megatakan bahwa dirinya hanya mengetahui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.

• Tanggapi Keluhan Kenaikan BPJS, Sri Mulyani: Kalau Enggak Kuat Kelas II dan I, Turun Saja Kelas III

Menurutnya, alasan kenaikan BPJS kemungkinan memang tidak terlepas dari adanya defisit anggaran tersebut.

Meski begitu, Ridwan Kamil tetap meminta kejelasan lebih dari pemerintah alasan utama dari kenaikan BPJS.

Terlebih kenaikannya dilakukan dalam kondisi yang kurang tepat, yakni di tengah pandemi Virus Corona yang berdampak kondisi sedang ekonomi jatuh.

"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," ujar Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menilai pemerintah belum memberikan penjelasan dan alasan yang kuat atas kebijakan menaikan iuran BPJS.

Alhasil masih banyak masyarakat yang mempertanyakan dan mengaku tidak paham dengan alasan yang melatarbelakanginya.

• BPJS Naik di Tengah Corona, Sri Mulyani Pastikan Subsidi Kelas III: Tetap Menjaga Kelompok Rentan

Tidak sedikit juga yang menyimpulkan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi dari rakyat yang sedang susah.

Sementara itu, Ridwan Kamil juga mengaku tidak bisa memberikan penjelasan lebih kepada warganya, karena memang tidak banyak informasi yang didapat dari pemerintah pusat.

"Jadi dari kami meminta penjelasan lebih jelas karena sampai hari ini memang kalau saya baca, penjelasan belum komprehensif, alasan-alasan kenapa naik dan bagaimana," kata Ridwan Kamil.

"Mudah-mudahan itu, supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab."

"Kami butuh jawaban karena tugas provinsi 50 pesen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," pungkasnya.

Ganjar Pranowo Akui Keputusan Sulit Jokowi

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan sulit terkait kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Dilansir TribunWow.com, Ganjar Pranowo tetap memahami kebijakan yang diambil oleh Jokowi, meski diputuskan pada waktu yang dinilai kurang tepat.

Ganjar juga sadar buntut dari kebijakan tersebut adalah mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat.

• Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Pengamat Intelijen: Salahkan Para Pembisiknya, Jangan Pojokkan Presiden

"Menjadi keputusan Presiden tentunya secara politik ini tidak mudah, saya yakin sekali pasti Presiden tanda tangan itu tidak mudah," ujar Ganjar.

"Karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," imbuhnya

Menurut Ganjar, apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait BPJS tentunya berdasarkan pertimbangan yang sangat matang.

Termasuk melihat kondisi dari BPJS itu sendiri, khususnya faktor keuangannya.

Seperti yang diketahui, BPJS mengalami defisit keuangan hingga sekitar Rp 15 triliun.

"Tetapi kalau saya bicara pertimbangannya nampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa mengcover para pasien sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

"Maka tindakan yang cukup berisiko sebenarnya secara politik dan sangat tidak populer ini sepertinya Presiden harus mengambil itu dan akhirnya reaksi juga luar biasa," tambahnya.

• Pernah Surati Jokowi soal Atasi Defisit BPJS Kesehatan Tanpa Naikkan Iuran, KPK: Tapi Gak Ditanggapi

Maka dari itu, menindaklanjuti adanya kenaikan tersebut, Ganjar tidak serta merta membiarkan adanya kenaikan tanpa adanya timbal balik yang didapat oleh masyarakat.

Ganjar mendesak kepada pihak BPJS untuk bisa bekerja secara lebih profesional lagi.

Selain itu, Gubernur kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu meminta ada suatu terobosan positif dari BPJS supaya pelayanannya jauh lebih baik dan dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat.

Ganjar tidak ingin BPJS hanya mementingkan urusan bisnis semata.

"Tetapi sepertinya juga kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar.

"BPJS merubah diri, BPJS harus dikelola secara profesional dan mesti ada terobosan-terobosan, tidak bisa bisnis as usual," tegasnya.

"Dan inilah yang kemudian kita bisa dorong sehingga semuanya bisa meng-cover," pungkasnya.

Simak videonya dari menit awal:

Berikut Rincian Kenaikan Iuran BPJS Terbaru:

Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000.

Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000.

Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)