Soal Kisruh Bansos, Anies Sayangkan Mengapa Hanya 2-3 Orang Diwawancara: Kenapa Mesti Jadi Drama

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara soal bantuan sosial (bansos) di wilayahnya.

Kini, Anies Baswedan tengah menjadi bahan pembicaraan karena disentil oleh tiga menteri soal bansos yang disebut tidak tepat sasaran.

Tiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

• Disentil 3 Menteri Jokowi soal Bansos, Anies Baswedan di ILC: Kita yang Ada di Lapangan Tahu Persis

Hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Selasa (12/5/2020), Anies Baswedan lantas menyayangkan hal tersebut.

Mulanya, Anies menjelaskan bahwa pihaknya memberikan bansos menurut data orang miskin sebelum Virus Corona terjadi.

"Nah data yang kita miliki kemarin adalah data awal jadi pendekatan yang saya putuskan kemarin."

"Kita kerjakan dulu sekarang dengan catatan kita ada 1,94 juta keluarga ini itu dibagikan," ujar Anies.

Sedangkan untuk memperbarui data orang tidak mampu yang baru akibat Virus Corona, ia meminta tolong para Ketua RW di Jakarta.

"Kemudian setiap RW diberikan form untuk mereka menambahkan orang-orang yang semula belum masuk kategori miskin dan membutuhkan karena kondisi perekonomian, mereka jadi membutuhkan, ditambahkan."

"Jadi dengan cara seperti itu maka kita akan memperkaya data kebutuhan atas pangan bagi keluarga-keluarga di Jakarta," jelasnya.

• Soroti PSBB di DKI Jakarta, Ahli Epidemiologi Singgung Anies Baswedan: Gubernurnya juga Euforia

Anies terpaksa menggunakan data lama terlebih dahuku lantaran keadaan mendesak agar menghindari terjadinya kelaparan di Jakarta.

"Jadi kita lakukan itu, jadi dengan 1,94 (juta) itu jalan dulu, kalau itu kita tidak lakukan, kita sempurnakan data dulu, proses penyempurnaan data itu tidak mungkin bisa seiring warga yang lapar."

"Kalau warga ada yang lapar sementara kita menyempurnakan data dulu enggak nyambung, prioritas utamanya adalah warga kita enggak ada yang kekurangan pangan," jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan, hanya 1,6 persen bansos tidak tepat sasaran.

"Kirim dulu sekarang, pastikan itu dapat, ada 1,6 persen yang meleset, 98,4 itu tepat."

"Kalau ini boleh menyampaikan 1,6 persen dari 1,2 juta disusun dalam waktu cepat, angka 1,6 itu angka yang prosentase yang cukup kecil sesungguhnya," katanya.

• Meski Dikritik Menteri, Penanganan Corona Anies Baswedan Disebut Ajaib oleh Rocky Gerung karena Ini

Sehingga ia menyanyangkan soal mengapa hanya sebagian kecil yang disorot.

Sedangkan, 98,4 persen bansos tepat sasaran tidak disorot.

"Tetapi memang kenapa mesti jadi drama, 2-3 orang diwawancara, 2-3 orang bercerita seakan-akan semua."

"98,4 persen yang menerima dengan tepat tidak diwawancara dan tidak menjadi berita," ucapnya.

Meski demikian, Anies mengakui bahwa 1,6 persen tidak tepat sasaran itu harus tetap diakui.

"Tetapi harus diakui itu harus disempurnakan dan kami sejak awal mengakui 1,6 itu tidak tepat dan itu kami koreksi, kami koreksi dengan cara ketua RW-RW menyampaikan," lanjutnya.

Lihat videonya mulai menit ke-14:14:

Akui Lebih Tahu Kondisi di Lapangan

Anies menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja memberikan bantuan sosial lebih awal agar tidak terjadi kelaparan.

"Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi."

"Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang katakan saya tadi tidak ada krisis pangan," ujar Anies.

Anies mengaku tidak ingin ada kekacauan lebih besar jika bansos tidak segera diberikan.

"Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar," ungkapnya.

Anies mengatakan, awalnya semua berjalan lancar.

"Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," ungkap dia.

Selain itu, Anies mengatakan dirinya juga sudah melaporkan kebijakan itu kepada para menteri pada saat rapat koordinasi.

"Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri, Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan."

"Pada pertemuan tanggal 9 itu pun saya laporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 9 mulai membagikan sosial kepada keluarga-keluarga, sebelum bantuan Pemerintah Pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta," jelas Anies.

• Sebut Kritik Menteri Jokowi Tak Pengaruhi Jalan Politik Anies, Rocky Gerung: Bisa Lenggang Panggung

Gubernur 50 tahun ini mengaku semuanya berjalan lancar hingga Menteri Sosial, Juliari P Batubara sempat bertanya mengapa ada bantuan dobel.

"Ini lancar enggak ada masalah, baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya 'kok penerimanya sama'."

"Muncul polemik, muncul 'kok dobel' kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?" ujar Anies.

Anies menjelaskan bahwa sejak awal kesepakatan tidak ada bantuan per orang.

Dengan tegas, Anies menyebut pihaknya yang berada di lapangan lebih tahu apa yang terjadi.

"Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang, nah Bang Karni dan semua hadirin ILC yang semua kita hormati."

"Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada diskusi perorang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu," tegasnya.

• Singgung Ucapan Presiden, Rocky Gerung Minta Menteri Jokowi Berdamai dengan Anies: Orang Sudah Mumet

Anies menuturkan, Kementerian Sosialpun seharusnya sudah tahu karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.

"Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga bukan per orang."

"Artinya sudah sama-sama sepakat tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga," ucapnya.

Selain itu, Anies menegaskan membantah ada ada bantuan dobel dari Pemda dan Pemerintah Pusat.

Bansos yang diberikan Pemda merupakan kebutuhan pokok sehingga saat Pemerintah Pusat memberikan bantuannya, bansos dari Pemda sudah habis.

"Kedua, tentang dobel, tidak ada dobel di sini, karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi."

"Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau 10 lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari Pemerintah Pusat itu bukan double, karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai 23," jelasnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)