Agar Perkuat Daya Beli, Jokowi Harap Bansos Dapat Jangkau 55 Persen Masyarakat Terdampak Corona

TRIBUNWOW - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung penyaluran bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (13/5/2020) pagi.

Pemberian bantuan tersebut dilakukan di Kantor Pos Kota Bogor, Jawa Barat.

Dalam konferensi persnya, Presiden Jokowi berharap agar bantuan ini dapat menjangkau sekitar 55 persen masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terdampak Covid-19.

• Jokowi Minta Warga yang Belum Dapat Bansos untuk Lapor RT/RW, Akui Adanya Kesalahan terkait Data

• Jokowi Salurkan Bansos pada Warga, Bupati Botim di ILC: Presiden Pakai Mobil, Kita Harus Lari-lari

Dikutip dari Tribunnews.com, Jokowi menyebut pemerintah telah memberikan sejumlah jenis bantuan kepada masyarakat.

Di antaranya adalah PKH, kartu sembako, bantuan sosial tunai, BPST, dan BLT Desa.

"Bansos yang diberikan pemerintah pada masyarakat memang sangat banyak, ada PKH, kartu sembako, bantuan sosial tunai, BPST, BLT Desa, banyak sekali," kata Jokowi.

"Sehingga, kita harapkan ini bisa menjangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk kita, baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak dari pandemi Covid," sambungnya.

Bukan cuma itu, Jokowi juga berharap dengan adanya bantuan tersebut, daya beli masyarakat dapat menguat.

Sehingga konsumsi domestik dapat kembali normal.

"Kita harapkan dengan adanya bansos ini kita bisa menguatkan daya beli masyarakat sehingga nanti konsumsi domestik kita juga menjadi normal kembali," ungkapnya.

Jokowi mengakui, penyerahan bansos tahap pertama ini memang belum sepenuhnya selesai.

Seperti halnya BLT Desa, menurut Jokowi, bantuan tersebut baru tersalurkan 10 persen.

Ia pun meminta supaya penyaluran BLT Desa tersebut dapat segera sampai ke masyarakat.

"Memang untuk tahapan pertama belum 100 persen selesai, kalau tadi di sini (penyaluran di Kantor Pos Kota Bogor) adalah hari terakhir, sudah selesai."

"Di tempat-tempat lain yang saya cek memang misalnya kayak BLT Desa itu yang diterima masyarakat baru 10 persen, jadi mohon ini masyarakat juga masih menunggu, menanyakan pada aparat di desa baik RT, RW, maupun kepala desa," kata Jokowi.