1,6 Persen Penerima Bansos Salah Sasaran, Anies Baswedan Sebut Banyak yang Tak Ngaku: Diberinya Cash

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebutkan banyak penerima bantuan sosial (bansos) salah sasaran yang tidak melaporkan kesalahan tersebut.

Dikutip TribunWow.com, hal tersebut ia sampaikan saat dihubungi TvOne, Sabtu (9/5/2020).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui memberikan bansos kepada warga yang kurang mampu dan kondisi ekonominya terdampak pandemi Virus Corona.

• Ditanya soal Bansos yang Dobel sampai Disorot Menteri, Anies Baswedan: Bentar Saya Luruskan dulu

Meskipun begitu, pemberian bansos ini menjadi polemik karena ada ketidakcocokan data penerima antara pemprov dengan pemerintah pusat.

Akibatnya, banyak bansos yang meleset atau diterima berlipat oleh peserta.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menyebutkan pihak penerima yang tidak melaporkan hal ini ke dinas terkait.

Awalnya, Anies Baswedan menanggapi perbedaan data yang menjadi sorotan kritik pemerintah pusat saat ini.

"Sesungguhnya di lapangan, perlu saya sampaikan ada 1,6 persen orang atau keluarga yang tidak tepat. Itu dikembalikan," ungkap Anies Baswedan.

Ia menyebutkan sebagian besar penerima bansos yang sudah tepat sasaran tidak menjadi sorotan.

"Tapi 98,4 persen itu benar. Cuma yang benar itu enggak jadi berita, ya?" sindir Anies.

"Yang jadi berita yang 1,6 persen. Tapi 1,6 persen tidak dikoreksi," tambah dia.

"Jadi dari sisi itu sebetulnya tidak ada masalah," lanjut Anies.

Ia kemudian menuturkan alasan 1,6 persen penerima bansos yang salah sasaran.

Menurut Anies, selama ini banyak penerima bansos yang tidak mengaku bahwa mereka terdaftar.

• Keluhan Suami Perawat yang Meninggal karena Corona, Anies Beberapa Kali Ingin Langsung Beri Jawaban

"Banyak faktor. Satu, mereka selama ini rupanya menerima bantuan tapi selama ini tidak mau mengaku kalau mereka menerima bantuan," kata Anies Baswedan.

"Karena apa? Karena transfer. Jadi sebetulnya mereka penerima bantuan," jelas dia.

Anies Baswedan menyebutkan penerima bansos ini tidak pernah melaporkan kesalahan data.

"Jadi ketika diberinya cash, enggak lapor ke kita bahwa salah. Atau mereka dulu mengusulkan dan diterima," papar Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia menyinggung ada beberapa penerima bansos yang merupakan tokoh yang dikenal masyarakat.

"Itu ada, bahkan beberapa nama-nama yang cukup menonjol diterima di situ. Artinya selama ini anaknya menerima bansos dalam bentuk KJP," ungkapnya.

Selain itu, ada penerima bansos yang ternyata telah meninggal dunia atau berganti data kependudukan.

"Kedua, ada orang-orang yang sudah meninggal, sudah pindah, macam-macam," jelas Anies.

"Tapi ini semua kita koreksi. Jadi dari sisi data baik ini, insyaallah," tambah dia.

• 3 Menteri Serang soal Bansos, Anies Baswedan Sebut Sering Disorot Kurangnya: Tidak Ada yang Sempurna

Lihat videonya mulai menit 8:20

Sebut Lebih Sering Disorot Kekurangannya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi tuduhan tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip Tribunwow.com, hal itu ia sampaikan melalui tayangan Kabar Petang di TvOne, Sabtu (9/5/2020).

Sebelumnya diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Keudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengkritik Anies Baswedan tentang pembagian bantuan sosial (bansos).

• Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Punya Anggaran untuk Bansos, Anies Baswedan Angkat Bicara

Bansos tersebut diberikan kepada masyarakat untuk membantu melewati kondisi ekonomi yang sulit dalam masa pandemi Virus Corona.

Ketiga menteri tersebut menyebut data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sesuai sehingga ada bansos yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai kepada penerima.

Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menjelaskan masih banyak sistem yang perlu dibenahi dalam program bansos.

Awalnya, ia menyebutkan pihaknya selalu berkomunikasi dengan pemerintah pusat.

"Diskusi pembicaraan itu berjalan terus antara kami di DKI dengan kementerian di pusat," jelas Anies Baswedan.

"Seringkali keramaiannya menjadi lewat karena ada statement. Saya tidak pernah membuat statement tentang apa yang kita bahas," lanjut dia.

Menurut Anies, adanya perbedaan dan persamaan pendapat adalah hal yang wajar dalam pengambilan keputusan.

Ia kemudian menyinggung perbedaan data yang menjadi sorotan ketiga menteri tersebut.

"Sempat ada yang mengatakan pemberian bansos itu tidak tepat sasaran," ungkap Anies Baswedan.

Anies mengklaim telah memberikan bansos lebih dari 1 juta kepala keluarga di DKI Jakarta.

"Kita memberikan bantuan sosial kepada 1.194.000 ribu kepala keluarga," papar dia.

Menurut Anies, pemberian bansos tersebut hampir seluruhnya tepat sasaran.

• Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Bansos, Muhadjir Effendy: Agak Saya Tegur Keras Pak Gubernur

"Kemudian di dalam pelaksanaannya, 98,4 persen itu tepat sasaran," tegas Anies Baswedan.

"Ada 1,6 persen yang tidak tepat sasaran. Saya sampaikan ini sejak dua minggu lalu," lanjut dia.

Ia mengakui masih perlu ada yang direncanakan lagi.

"Ada 1,6 persen yang tidak tepat dan itu harus dikoreksi. Jadi kami dari awal mengakui tidak 100 persen sempurna," katanya.

Anies lalu mengungkapkan alasan pemberian bansos segera dilakukan bahkan sebelum pencocokan data dilakukan.

"Kenapa? Karena disiapkan dalam waktu yang cepat, mekanisme pengumpulannya menggunakan data yang ada, tapi kita harus kerja dulu menyampaikan ke masyarakat sambil mendapat feedback," jelas Anies.

"Mana yang benar, mana yang salah, nanti dikoreksi," tambah dia.

"Kalau kita koreksi dulu datanya, tidak kekejar waktunya," tegas Anies Baswedan.

Anies menyebutkan hal yang lebih sering disorot adalah kekurangan dalam program bansos tersebut.

"Tapi yang 98,4 persen ini tidak jadi pembahasan. Yang jadi pembahasan 1,6 persen," jelas dia.

"Padahal secara proporsi kecil, itu margin of error yang kecil," ungkap Anies.

"Tapi harus diakui, tidak ada yang sempurna," tambahnya. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)