Soal Perppu Corona, Refly Harun Curigai Adanya 'Penumpang Gelap': Saya Ngobrol sama Orang Penting

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyinggung adanya 'penumpang gelap' dalam Perppu penanganan Virus Corona, Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut adanya 'penumpang gelap' itu menyebabkan penanganan Virus Corona menjadi lambat.

Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Jumat (8/5/2020).

Pada kesempatan itu, mulanya Refly Harun menyebut pemerintah tak secara fokus melakukan penanganan Virus Corona.

• Doakan MK Punya Hati Nurani Wujudkan Gugatan Perppu Corona, Rizal Ramli: Buat Rakyat Makin Miskin

Bahkan, ia menduga adanya kepentingan ekonomi hingga politik dalam penanganan Virus Corona itu.

"Sekali lagi saya katakan, penanganan Virus Covid-19 ini menurut saya memang tidak fokus, tidak 100 persen, tidak total bagaimana membasmi Covid-19," jelas Refly.

"Masih terlalu banyak muatan-muatan yang lain, mungkin muatan ekonomi, muatan politik dan lain sebagainya."

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung soal Perppu penanganan Virus Corona.

Menurut Refly, ada tujuan keuangan yang terdapat dalam Perppu tersebut.

"Keluarnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 misalnya, itu sendiri mengindikasikan bahwa yang di-address bukan hanya soal Coronavirus-nya," ucap Refly.

"Tapi bagaimana stabilisasi keuangan, bahkan ketika virus itu sudah tidak ada tetap bisa digunakan Perppu tersebut."

Lebih lanjut, Refly pun menduga adanya 'penumpang gelap' dalam Perppu penanganan Virus Corona.

Lantas, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan orang penting di negeri ini soal kejanggalan Perppu itu.

"Orang mengatakan, Perppu ini berbahaya, bisa ada penumpang gelap, bisa ada free rider," ujar Refly.

"Saya baru saja ngobrol sama orang penting di republik ini, dia mengkhawatirkan ada soal-soal yang berkenaan dengan perbankan."

• Kisah Dokter Luna Pakai APD Berlapis dan Tetap Tangani Pasien Corona meski Sedang Hamil 8 Bulan

Menurut Refly, Perppu tersebut bahkan menyebut Virus Corona dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi perbankan yang sudah memburuk sebelum pendemi melanda.

"Perbankan mengalami masalah sebelum Coronavirus, tapi bisa jadi dengan adanya Perppu ditunggangi," kata dia.

"Maka yang terjadi adalah mereka ingin mendapatkan sebuah paket atau program pemulihan yang didasarkan fenomena Coronavirus."

"Padahal, mereka sudah bermasalah sebelum Coronavirus ada," imbuhnya.

Hal itulah yang dinilainya menjadi penumpang gelap Perppu penanganan Virus Corona.

Dan menurutnya, hal itu pula yang menyebabkan penanganan Virus Corona di Indonesia sangat lambat.

"Inilah yang disebut dengan free rider, penumpang gelap itu," ungkap Refly.

"Jadi tidak heran penanganan Covid-19 agak lambat karena konsentrasi kita tidak sepenuhnya pada masalah pembasmian atau bagaimana mengatasi Covid-19."

"Masih banyak yang berpikir yang lain," tandasnya.

• Video Detik-detik Monyet Bobol ATM, Bankir yang Melihat Mesin Terbuka Langsung Lapor Polisi

Simak video berikut ini menit ke-11.52:

Dilarang Mudik akibat Corona

Pada kesempatan itu, sebelumnya Refly Harun buka suara soal aturan larangan mudik selama wabah Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun mengatakan kebijakan tersebut seolah maju kena mundur kena?

Lantas, apa maksud pernyataan Refly Harun itu?

Ia menyebut warga sangat kerepotan menghadapai aturan itu.

• Seluruh Moda Transportasi Dapat Beroperasi Mulai 7 Mei, Menhub Budi Karya: Tapi Enggak Boleh Mudik

Sebab, kalaupun tetap nekat mudik, warga harus menjalani 14 hari masa karantina mandiri di rumah masing-masing.

"Kalau kita melakukan karantina 14 hari ya orang tidak lebaran di rumah jadinya," kata Refly.

"Menurut saya, memang kebijakannya maju kena mundur kena. "

Jika memutuskan tidak mudik, warga juga akan mengalami kesulitan hidup di Jakarta.

Menurut Refly, banyak warga yang bahkan tak mampu membeli makanan dan membayar tempat tinggal di Jakarta, karena tak bisa bekerja di tengah pandemi Virus Corona.

"Kalau kita misalnya membolehkan mudik takut bobol, tapi kalau mereka tidak mudik kalau di sini terlunta-lunta akan memunculkan kerawanan sosial," jelas Refly.

"Misalnya orang tersebut sudah kehilangan pekerjaan, kemudian harus bayar kos. Tidak ada uang untuk makan dan lain sebagainya."

• Ancaman Dirlantas Polda Metro Jaya jika Polisi Terima Sogokan Pemudik: Videokan, Saya Pecat Sekalian

Lantas, Refly pun menyinggung soal banyaknya warga yang tak memiliki data penduduk Jakarta.

Ia menilai, hal itu menjadi satu di antara kesulitan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos).

"Dan tidak termonitor dalam program pemberian bantuan misalnya, karena jangan lupa banyak sekali orang yang tidak teridentifikasi datang ke Jakarta ini," terangnya.

"Tidak melapor RT, tidak ke RW, tidak punya identitas tapi hanya datang ke sini."

Karena itu, Refly menyebut keadaan warga kini dalam kondisi serba salah.

Di satu sisi harus karantina 14 hari jika nekat mudik, dan terpaksa mengalami kesulitan hidup jika memutuskan bertahan di Jakarta.

Hal itulah yang disebutnya kondisi maju kena mundur kena.

"Sementara mereka mudiknya tidak bisa, dan untuk mendapatkan program bantuan mereka tidak terdata misalnya."

"Kondisinya sudah maju kena mundur kena," tandasnya. (TribunWow.com)