Lebih Percaya Pemerintah Desa daripada Pusat, Fahri Hamzah: Menterinya Aja Mencuri Kok

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengaku lebih percaya dengan pemerintah desa dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah desa bisa lebih bertanggung jawab, khususnya dalam mengatur keuangan.

Selain itu, di pemerintah desa juga sudah ada kontrol langsung dari rakyatnya sendiri.

Dengan begitu maka peluang untuk bisa berbuat kesalahan menjadi lebih kecil, termasuk tindakan korupsi.

• Korban Corona Meningkat, Fahri Hamzah Menggebu-gebu Tanyakan Keberadaan Terawan: Tiba-tiba Kabur

Fahri Hamzah kemudian membandingkan dengan jajaran kabinet yang justru lebih banyak berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikannya dalam tayangan YouTube pribadinya Fahri Hamzah Official, Jumat (8/5/2020).

"Jangan jugalah kepala desa itu levelnya harus kayak menteri, menterinya aja mencuri kok, korupsi juga, masa desa 1 miliar mau diapain itu dikontrol rakyat kok," ujar Fahri Hamzah.

"Dan jangan lupa kepala desa itu tidak bisa mengontrol RT RW, sebab RT RW juga dipilih oleh rakyat," jelasnya.

Maka dari itu, Fahri Hamzah meminta pemerintah pusat bisa menyerahkan dana dalam artian bantuan Virus Corona langsung ke desa.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu yakin pemerintah desa bisa lebih bijak dalam mengatur dana tersebut.

Terlebih pemerintah desalah yang tentunya lebih paham mengenai kondisi yang terjadi di daerahnya.

Selain itu, rakyat juga bisa lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan.

• Bahas Virus Corona, Fahri Hamzah: Kalau Presidennya Nyerah lalu Dia Mundur Itu Urusan Dia

Dibandingkan dengan pemerintah pusat yang tidak terbuka dan anggarannya juga besar, maka tentunya bisa lebih berisiko untuk disalahgunakan.

Menurut Fahri Hamzah sudah saatnya pemerintah desa diberikan kepercayaan untuk bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan negara.

"Jadi masa depan kita desa, optimis dengan desa, jangan ikut-ikutan nakut-nakutin supaya uang enggak dikucurin, kucurin uang ke desa, mau kucurin kemana?" kata Fahri Hamzah memastikan.

"Orang desa lebih bertanggung jawab kok, kalau ngapa-ngapain ketahuan," tegasnya.

"Desa sekecil itu cuman berapa kepala keluarga akan dikontrol oleh rakyatnya."

"Udahlah, jadi kita harus optimis dengan perkembangan dan masa depan kita," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 18.00

• Kasus Corona Meninggal Kembali Naik, Jubir Achmad Yurianto: Kita Tak Dihadapkan pada Pilihan Lain

Soroti Aksi Jokowi yang Bagikan Bansos Langsung pada Warga

Mantan wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengomentari soal aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang bagikan langsung bantuan sosial kepada warga terdampak Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah menilai aksi Jokowi itu menimbulkan tanya bagi warga luar Pulau Jawa.

Sebab, Jokowi dianggap hanya memberikan bantuan bagi warga di sekitar istana, di Bogor, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah melalui kanal YouTube Fahri Hamzah, Kamis (7/5/2020).

Soal pembagian bansos, menurutnya pemerintah bisa menyederhanakan pola dengan langsung meneransfer uang ke masyarakat lewat pemerintah desa.

Ia menilai, hal itu lebih efektif agar semua warga terdampak Virus Corona bisa mendapatkan bansos.

"Saya idenya sederhana, kalau mau sederhanakan pola ini adalah transfer langsung uang aja kepada pemerintah desa dan kelurahan ya kan, karena itu yang paling bawah," kata Fahri.

"Atau kalau mau sampai tingkat kecamatan, karena mereka ini yang kontrol rakyat, mereka yang punya rakyat."

• Bandingkan Peluang Korupsi Pemerintah Desa dengan Pusat, Fahri Hamzah: Proyek di Pusat 5,6 Triliun

Terkait hal itu, Fahri lantas menyinggung aksi Jokowi yang secara langsung menyalurkan bansos.

Menurut dia, aksi Jokowi itu justru menimbulkan iri pada warga di daerah lain, termasuk Papua.

"Presiden enggak mungkin punya rakyat, dalam pengertian enggak mungkin presiden bisa punya kontak dengan rakyat," terang Fahri.

"Makanya kalau presiden itu kemarin, mohon maaf ya, bagi-bagi sembako di Bogor, itu orang nanya di Papua sana."

Tak cuma itu, ia juga menyinggung sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa yang dinilai jarang mendapatkan bansos.

Lantas, Fahri menyebut bansos itu hanya dirasakan oleh warga di sekitar istana.

• Mahfud MD Prioritaskan Bansos Covid-19 Cepat Sampai Dibanding Tepat, Asal Bertanggung Jawab

"'Kok presiden cuma bagi orang Bogor', orang Sulawesi juga nanya 'Kok baginya cuma di Bogor'," terang Fahri.

"Orang Sumbawa nanya mungkin, orang Lombok nanya, orang Sumatera nanya, kenapa yang kena cuma di sekitar istana?"

Hal itulah yang mendasari pernyataan Fahri, yang menyebut presiden tak memiliki rakyat.

"Makanya tidak mungkin karena presiden tidak memiliki rakyat, yang memiliki rakyat itu kepala desa," tandasnya.

(TribunWow/Elfan Nugroho/Jayanti)