Bandingkan Peluang Korupsi Pemerintah Desa dengan Pusat, Fahri Hamzah: Proyek di Pusat 5,6 Triliun

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan perbandingan soal peluang terjadinya korupsi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah mulanya meminta pemerintah untuk langsung saja memberikan uang ataupun bantuan kepada pemerintah desa.

Tidak perlu lagi dipersulit dengan membentuk badan-badan lainnya.

• Korban Corona Meningkat, Fahri Hamzah Menggebu-gebu Tanyakan Keberadaan Terawan: Tiba-tiba Kabur

Menurut Fahri Hamzah, pemerintah desalah yang sebenarnya lebih mengetahui kondisi yang terjadi di daerahnya, termasuk berkaitan dengan penanganan Virus Corona.

Dirinya menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seharusnya membuat Perppu juga tentang desa.

Dengan begitu, pengalokasian dana bisa menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Masa depan kita itu di desa, kalau ada lubang, lubang itu yang kita tutup, makanya kalau mau dialurkan dana, Presiden kalau mau bikin Perppu dia bikin Perppu tentang desa," ujar Fahri Hamzah.

"Supaya uang yang kita alurkan kembali ke desa itu dipertanggungjawabkan secara lebih baik oleh pemerintahan desa kita," imbuhnya.

"Misalnya dengan adanya pengawas, konsultan dan jangan lupa dana desa adalah dana APBN karena itu dia akan diaudit."

Fahri Hamzah kemudian menilai bahwa anggaran yang ditujukan langsung kepada pemerintah desa lebih kecil peluangnya untuk dikorupsi.

Hal itu lantaran uang yang diterima tidak sebanyak yang diatur oleh pemerintah pusat, yakni tidak lebih dari Rp 2 miliar.

• Bahas Virus Corona, Fahri Hamzah: Kalau Presidennya Nyerah lalu Dia Mundur Itu Urusan Dia

Dirinya menyinggung soal proyek bimbingan online yang memakan biaya cukup besar, yakni mencapai Rp 5,6 triliun.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu mengatakan semakin banyak anggaran maka semakin besar juga peluang buntuk dikorupsi.

"Dan kalau dia mau mencuri ya ini satu desa kan uangnya 1 miliar sampai 2 miliar, mau mencuri berapa?" kata Fahri Hamzah menanyakan.

"Satu proyek di pusat 5,6 triliun untuk training di internet kan banyak."

Padahal menurut Fahri Hamzah, dana 5,6 triliun kalau langsung dibagikan ke seluruh desa bisa langsung dinikmati oleh semua masyarakat.

Dibandingkan harus dengan proyek besar, namun belum tentu bisa dimanfaatkan secara menyeluruh.

"Ditambah aja 70 triliun dibagi ke 74.957 desa kita di Indonesia ini, ada 8.490 kelurahan," jelasnya.

"Jadi kalau kita bagi ke seluruh Indonesia dibandingkan dengan uang-uang besar yang digelontorkan ke satu bisnis, satu proyek di pusat ini," sambungnya.

• Kasus Corona Meninggal Kembali Naik, Jubir Achmad Yurianto: Kita Tak Dihadapkan pada Pilihan Lain

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menilai dana desa akan lebih terjamin manfaatnya karena juga langsung dikontrol oleh masyarakat.

"Jangan jugalah kepala desa itu levelnya harus kayak menteri, menterinya aja mencuri kok, korupsi juga, masa desa 1 miliar mau diapain itu dikontrol rakyat kok," kata Fahri Hamzah.

"Dan jangan lupa kepala desa itu tidak bisa mengontrol RT RW, sebab RT RW juga dipilih oleh rakyat."

Simak videonya mulai menit ke-16.30

Fahri Hamzah Tanyakan Keberadaan Terawan: Tiba-tiba Kabur

Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mempertanyakan keberadaan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto seusai Virus Corona banyak menelan korban.

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah mengatakan Terawan kini seolah tak bersuara setelah banyak ucapannya yang menuai sorotan publik.

Tak hanya itu, Fahri Hamzah secara menggebu-gebu juga menyinggung staf khusus milenial presiden, yang dianggap belum punya pengetahuan yang cukup untuk membantu penanganan Virus Corona.

Melalui kanal YouTube Fahri Hamzah, Kamis (7/5/2020), ia mulanya meminta pemerintah mencukupi alat tes Virus Corona di seluruh puskesmas.

• Bahas Virus Corona, Fahri Hamzah: Kalau Presidennya Nyerah lalu Dia Mundur itu Urusan Dia

• Jerinx Percaya dengan Jokowi dan Terawan soal Skenario Corona: Sayang Pak Terawan Bukan Najwa Shihab

Fahri berpendapat, hal itu lebih penting dilakukan ketimbang melakukan tes Virus Corona terhadap anggota DPR hingga jajaran kabinet.

"Kita punya sekitar 7 ribu desa, ya kira-kira 7 ribu puskesmas atau sampai 10 ribu lah karena kalau kecamatan besar puskesmasnya lebih banyak," kata Fahri.

"Kasih mereka alat tes, mereka bisa mendata siapa yang sakit, salurkan itu yang namanya tes Covid segala macem, yang rapid test ke sana itu yang perlu dicek."

Menurut Fahri, masyarakat lebih berhak menjalani tes Virus Corona ketimbang para pejabat itu.

Karena itu, ia mendesak pemerintak mencukupi kebutuhan alat tes Virus Corona di seluruh puskesmas.

"Ngapain ngecek anggota DPR, ngecek anggota kabinet, ini orang udah punya mekanisme ," kata Fahri.

"Yang perlu dicek dan dilacak di mana larinya virus ini adalah kasih kepada puskesmas-puskesmas, mereka udah punya metode."

"Di sana ada dokternya, ada perawatnya, itu akan berjalan dengan sendirinya. Dan itu adalah sistem yang telah ada," sambungnya.

• Soal Perppu Corona, Refly Harun Curigai Adanya Penumpang Gelap: Saya Ngobrol sama Orang Penting

Lebih lanjut, Fahri juga mengkritik pemerintah yang terus merekrut orang baru untuk menangani Virus Corona.

Menurut Fahri, hal itu justru akan semakin menambah masalah.

Lantas, ia pun menyinggung keberadaan Menkes Terawan setelah Virus Corona banyak menelan korban.

"Jadi enggak perlu bikin yang baru, ini bikin yang baru dan terdiri dari orang yang enggak pernah di pemerintahan, negara itu strukturnya kayak apa," jelas Fahri.

"Itu kayak menteri kesehatan, orang bingung enggak ngerti ini."

Fahri menilai, Terawan justru seolah kabur dan diam seribu kata saat pernyataannya menuai kritikan banyak pihak.

Tak hanya itu, ia juga menyinggung stafsus milenial presiden.

"Oh sebentar lagi, tiba-tiba banyak, tiba-tiba kabur, sekarang enggak ada suaranya."

"Pejabat-pejabat yang baru muncul, milenial-milenial yang ngerti apa-apa tentang undang-undang dasar," tandasnya.

(TribunWow/Elfan Nugroho/Jayanti)