Terkini Nasonal

Presiden Jokowi Teken Perppu, Pilkada Serentak Resmi Diundur hingga Desember 2020

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Youtube/Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) teken Perppu pelaksanaan Pilkada serentak 2020. 

TRIBUNWOW.COM -  Pemerintah resmi menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak hingga Desember mendatang.

Penundaan itu dilakukan seirig dengan ditekennya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) yang juga Plt Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar dalam keteranganya, Selasa (5/5/2020) seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Iya telah diterbitkan," ujar Bahtiar.

Perppu 2/2020 Diteken Jokowi, Pilkada Ditunda hingga Desember 2020

Walkot Solo Rudy Respons Mundurnya Purnomo dari Pilkada 2020: Saya Malas Ngurus Pilkada saat Pandemi

Dalam Perpu Pasal 201A Ayat (1) tertulis Pemungutan suara serentak pada bulan September 2020 tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena ada bencana nasional pandemi Covid-19.

Pada Ayat (3) tertulis Pemungutan suara serentak pada bulan Desember 2020 ditunda dan dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19 belum berakhir.

"Sebagaimana disebutkan dalam Perppu, tepatnya di Pasal 201 A, disebutkan Pilkada akan ditunda pada Desember karena wabah Covid-19. Kalau mengikuti tahapan, pencoblosan dilakukan 23 September, dengan demikian mundur 3 bulan dari jadwal," ujar Bahtiar

Kemendagri, Komisi II DPR RI, dan penyelenggara Pemilu pada April lalu telah menyepakati untuk melakukan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 Daerah akibat dampak pandemi Covid-19.

Jika pandemi Covid-19 belum usai dalam jangka waktu lebih lama, Bahtiar mengungkapkan ada kemungkinan Pilkada akan kembali ditunda hingga waktu tertentu.

"Namun skenario terburuknya jika Covid-19 belum tuntas, maka dimungkinkan dilaksanakan penundaan kembali berdasarkan persetujuan bersama KPU, DPR dan Pemerintah, semua norma pengaturan tersebut telah diatur dalam Perpu Nomor 2 tahun 2020," kata Bahtiar.

Pilih Mundur dari Bursa Pilkada Solo di Tengah Pandemi Corona, Achmad Purnomo: Saya Tak sampai Hati

Pandemi Virus Corona Belum Usai, Pilkada Serentak 2020 Resmi Diundur Jadi 9 Desember

Sebelumnya Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut Pilkada Serentak sebaiknya dilaksanakan Juni 2021.

"Ini agar program penanganan Covid-19 bisa dipimpin oleh kepala daerah definitif, karena program-programnya strategis jadi sehingga soliditas betul-betul terbangun," kata Titi Anggraini dalam diskusi virtual, Senin (4/5/2020).

Titi Anggraini memahami memang ada konsekuensinya dimana memungkinkan wilayah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya pada Februari 2021 mengalami kekosongan hukum.

"Tetapi di sini kan soal membuat pilihan prioritas, yang perlu itu adalah ketegasan keputusan. Kalau kita mau Desember ada konsekuensi penanganan Covid-19 akan terhenti oleh kepala daerah definitif, secara dia harus cuti sekarang statusnya petahana, padahal banyak keputusan strategis yang harus dibuat," ujarnya.

Namun, Titi menilai opsi tersebut tak akan ada artinya jika pemerintah tidak mengeluarkan aturan sebagai payung hukumnya.

"Nah jadi pilihan-pilihan itu yang perlu sekarang segera diberikan oleh pemerintah melalui Perppu, itu yang bagi tim politik pun lebih tegas mau pilkadanya itu kapan," kata Titi. (Tribunnews.com/Larasati Dyah Utami)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Keluarkan Perppu, Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Resmi Ditunda Hingga Desember

Ikuti kami di
Penulis: Fransisca Krisdianutami Mawaski
Editor: Rekarinta Vintoko
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved