Miris Situasi Covid-19, Peserta Kartu Prakerja: Batalkan Program Beli Video Rp 5,6 Triliun Ini

TRIBUNWOW.COM - Peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto, mengkritik pengadaaan program yang sedang dijalani di tengah situasi pandemi Virus Corona (Covid-19).

Menurut dia, peluncuran program tersebut tidak tepat sasaran mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan, yakni Rp 5,6 triliun.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Minggu (3/5/2020).

• Bahas Kartu Prakerja, Rocky Gerung Curigai Kejahatan di Baliknya: Diguyur Dulu biar Bisa Dibolongin

Seperti diketahui, awalnya program ini diluncurkan untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam pandemi Corona.

Meskipun begitu, Edy Kristianto menyebutkan sistem kontrol pendaftarannya sangat longgar.

Edy Kristianto yang seorang pemegang saham sebuah perusahaan juga dapat mengikuti program tersebut.

Ia menuturkan proses pendaftarannya juga mudah dan akan mendapatkan insentif awal sebesar Rp 1 juta tiap peserta.

Menurut dia, program tersebut tidak tepat sasaran di tengah pandemi Virus Corona.

"Jual-beli video sedangkan situasi saat ini lagi pandemi Covid, lebih baik Rp 5,6 triliun digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD)," komentar Agustinus Edy Kristianto.

Setelah mengikuti program tersebut, Edy justru berpendapat kebijakan itu tidak perlu dijalankan lagi.

"Stop. Cabut Perpres 36 Tahun 2020," tegas Edy.

Tidak hanya itu, ia merasa program Kartu Prakerja akan rawan dimanipulasi dan justru menimbulkan kerugian negara.

"Evaluasi, batalkan, program beli video Rp 5,6 triliun ini. Ini potensi merugikan keuangan negara dan korupsi," jelas Edy.

Edy menilai peluncuran program tersebut tidak sensitif dengan isu krisis kesehatan yang tengah dialami Indonesia.

"Sistemnya amburadul, kemanfaatannya tidak sesuai. Tidak ada sense of crisis lagi pandemi corona ini," komentar Edy.

Selain itu, belum banyak perusahaan yang mengakui sertifikat hasil pelatihan Prakerja.

• NasDem Desak Jokowi Hentikan Pelatihan Online Kartu Prakerja: Lebih Baik Diubah Bantuan Langsung

"Dapat sertifikatnya juga tanda telah mengikuti jadi dipakai melamar di Tribun tidak bisa. Ini buruk dari hulu ke hilir," terangnya.

Sebelumnya Edy sempat menyuarakan keprihatinannya di media sosial.

Namun sikap kritis tersebut justru mendapat serangan dari warganet.

"Iya, orang awalnya maki-maki saya. Ini orang aneh nulis-nulis di Facebook, kadrun nih," ungkapnya.

Namun pada akhirnya banyak orang setuju bahwa program Kartu Prakerja tidak tepat sasaran.

"Ya, Anda lihat sendiri saja. Akhirnya 'kan baru pada sadar, ramai di media," lanjut Edy.

Edy menyebutkan saldo yang diberikan dalam program tersebut lebih baik dicairkan agar dapat benar-benar membantu korban PHK.

"Ya, seharusnya berikan bantuan langsung tunai saja Rp 600 ribunya," jelas Edy.

"Yang lain akhirnya teriak-teriak, DPR juga sudah Rabu kemarin. Sekarang media dua hari terakhir teriak," tambahnya.

• Menduga Sri Mulyani Tak Setuju soal Kartu Pra Kerja, Rocky Gerung: Kesannya Dipaksakan

Sri Mulyani Dukung Kartu Prakerja

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi sejumlah pihak yang meminta manfaat pelatihan Kartu Prakerja untuk diberikan sebagai insentif.

Sejumlah pihak menilai bahwa manfaat Kartu Prakerja sebesar Rp 1 juta lebih baik dicairkan untuk membantu masyarakat secara tunai.

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa desain Kartu Prakerja sudah beralih fungsi daripada rencana awal.

• Bahas Kartu Prakerja, Fahri Hamzah: Bikin Pelatihan Online Terus Ngebayar Perusahaan, Itu Kan Ngawur

Ia mengatakan bahwa Kartu Prakerja yang awalnya murni untuk pelatihan, kini telah dialihkan menjadi bantuan sosial.

Dilansir Kompas.com, Jumat (1/5/2020), Sri Mulyani menjelaskan bahwa melalui Kartu Prakerja, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sejumlah Rp 600 ribu.

BLT tersebut akan diberikan setiap bulannya selama empat bulan.

Ia lalu menyinggung mengenai biaya manfaat pelatihan dari Kartu Prakerja yang diminta untuk dicairkan.

"Kemudian yang dipersoalkan, perlukan Rp 1 juta? Kemarin sudah direview, apakah itu justified, karena yang dipermasalahkan apakah memang kursusnya harganya segitu?," ujar Sri Mulyani.

Pihaknya menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengkaji pelaksanaan kebijakan tersebut.

Program Kartu Prakerja tersebut merupakan pemenuhan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tujuan pelaksanaanya adalah untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia dengan berbagai pelatihan.

Sri Mulyani meyakini dana bantuan pelatihan Rp 1 juta tersebut tetap perlu dipertahankan karena ia menilai desain program Kartu Prakerja tersebut sudah baik.

"Ini program bagus, program baru, janji Presiden Jokowi untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar skillnya meningkat. Namun karena outbreak, maka didivide, ada bantalan sosial yang diberikan cash. Namun kita enggak boleh give up dengan sistem pelatihannya," tutur Sri Mulyani.

Meski menyatakan dukungannya akan program pelatihan dalam Kartu Prakerja, Sri Mulyani tetap mengapresiasi kritik yang telah disampaikan.

Ia mengatakan bahwa kritik tersebut dapat digunakan pemerintah untuk melihat kelemahan kebijakannya.

"Kritik-kritik ini bagus, pemerintah jadi tahu kelemahannya di sini, bolongnya di sini dan pemerintah bukan seperti makhluk yang masukan tidak di dengar. Kritik sosial seperti ini akan masuk terus," tandasnya.

Diketahui, penerima Kartu Prakerja akan mendapat paket manfaat sebesar Rp 3.550.000.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2.550.000 akan diberikan secara tunai untuk membantu perekonomian penerima.

Sementara itu, sejumlah Rp 1 juta akan diberikan dalam bentuk pelatihan secara online untuk meningkatkan kompetensi penerima Kartu Prakerja. (TribunWow.com/Brigitta Winasis/Noviana)