Dihujat karena Pernyataan 'Si Kaya Bantu yang Miskin', Achmad Yurianto: Bisa Nularin Saya Dong

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto sempat menuai sorotan seusai pernyataannya soal 'Yang kaya membantu yang miskin'.

Dilansir TribunWow.com, pernyataan itu disampaikan Achmad Yurianto dalam jumpa pers beberapa waktu yang lalu di depan awak media.

Ia mengatakan, hanya ingin membantu warga miskin yang kesulitan ekonomi semenjak Virus Corona melanda.

Melalui tayangan YouTube Talk Show tvOne, Sabtu (2/5/2020), Achmad Yurianto mengaku paham jika publik merasa geram dengan pernyataannya itu.

• Sindir Anggota DPR yang Work From Home di Tengah Corona, Najwa Shihab: Biasanya Juga Kosong Kan Ya?

• Inul Daratista Ngaku Stres karena Virus Corona: Mikir Gaji Pegawai Awal Bulan Iki, THR Tengah Bulan

Menurut pria yang kerap disapa Yuri itu, videonya itu viral karena ada banyak bagian yang dipotong.

"Saya menghargai kemarahannya, ini kan sebuah pembicaraan yang durasinya sekitar 20 menitan," ujar Yuri.

"Kemudian diekstrak mungkin menjadi 5 detik enggak nyampe kali ya."

Yuri mengatakan, dalam kondisi saat ini, tak ada yang bisa membedakan antara orang yang terifeksi Virus Corona dan yang tidak.

Karena itu, menurutnya semua masyarakat perlu melindungi diri sendiri dan orang lain.

"Esensinya adalah yang pertama bahwa ini sudah enggak tahu lagi siapa yang sakit, siapa yang berpotensi menular," ucap Yuri.

"Ini kan sudah enggak tahu. Oleh karena itu misi kita satu, mari kita saling melindungi agar tidak menjadi sakit."

• Sebut Ekonomi Buram hingga Tahun Depan Imbas Corona, Ganjar Usul Pemotongan Gaji ASN Gol III ke Atas

Lebih lanjut, ia kembali mengingatkan warga untuk sementara tak keluar rumah.

"Karena kalau dia menjadi sakit, maka manakala dia sakit dan tidak merasa ada keluhan bisa nularin saya dong."

"Oleh karena itu maka saya katakan sebaiknya kita tidak keluar rumah," sambungnya.

Terkait hal itu, Yuri menyinggung nasib warga miskin yang terdampak Virus Corona.

Ia pun menyebut banyak pengemudi ojek online (online) yang mengeluh tak bisa mencari nafkah untuk keluarga semenjak Virus Corona melanda.

"Muncul problem karena beberapa kali saya lihat yang sempat viral bagaimana saudara kita yang ojek online mengatakan bahwa 'Saya enggak mau sakit, saya juga enggak mau keluar rumah'," ujar Yuri.

"'Karena kalau saya sakit nanti, di rumah anak istri saya bisa ketularan. Saya enggak mau sakit, tapi kalau saya enggak keluar saya makan apa, anak istri saya makan apa?'."

"'Tolonglah kalau memang ada yang bisa membantu saya mendapatkan makan, sembako, saya enggak keluar kok'," imbuhnya.

Hal itulah yang diakuinya menjadi alasan dirinya meminta warga kaya membantu yang miskin.

Menurut Yuri, jika itu dilakukan, warga miskin tak akan nekat melanggar imbauan pemerintah.

"Inilah yang saya bilang ke beberapa orang yang 'mampu', agar membantu yang tidak mampu."

"Saya tegaskan dengan bahasa saya, yang kaya mbok ya membantu yang miskin," tandasnya.

• Disinggung Najwa Shihab soal Denda Rp 100 Juta, Driver Ojol Ngotot Ingin Mudik: Daripada Kriminal

Simak video berikut ini menit ke-4.16:

Beda Data Korban Corona

Di sisi lain, sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sriprahastuti menanggapi soal data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mengatakan bahwa angka kematian masyarakat karena pandemi Virus Corona (Covid-19) telah mencapai angka ribuan.

Brian mengatakan dirinya akan tetap mempercayai apa yang disampaikan oleh Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.

Ia menjelaskan bahwa angka kematian yang diumumkan oleh pemerintah murni berasal dari pasien yang telah terbukti positif Covid-19 lewat tes PCR atau tes swab.

• Adi Prayitno Kritik Kartu Pra Kerja di Tengah Corona: Jangan sampai Tujuan Mulia Ini Tak Ada Gunanya

Pada acara APA KABAR INDONESIA PAGI, Selasa (21/4/2020), Brian awalnya mengakui ia tidak tahu dari mana IDI bisa dapat angka seribu.

"Saya enggak tahu juga IDI dapat angka seribu itu dari mana," kata Brian.

"Tapi kalau saya tetap mempercayai apa yang disampaikan oleh juru bicara Pak Ahmad Yurianto beberapa hari yang lalu," lanjutnya.

Brian lalu menjelaskan bahwa angka kematian yang diumumkan oleh pemerintah hanya berasal dari pasien Covid-19 yang telah terbukti positif lewat tes PCR atau tes swab.

"Mengkonfirmasi saja bahwa kematian yang dilaporkan adalah kematian yang dinyatakan pemeriksaan PCRnya positif," kata Brian.

"Karena ini standarnya sama, ini juga yang dilaporkan," lanjutnya.

Kemudian Brian meluruskan bahwa penanganan bukan berarti dibatasi untuk orang-orang yang telah terbukti positif Covid-19.

Ia mengatakan penanganan oleh tenaga medis tetap dilakukan ke semua orang yang memiliki gejala terjangkit Covid-19.

"Tetapi memang faktanya di dalam penanganan Protap atau penanganan Covid-19 ini, yang mendapatkan perawatan secara medis itu bukan hanya dibatasi mereka yang PCRnya positif," kata Brian.

"Tetapi gejala kemudian pemeriksaan diagnostik yang lain juga bisa menjadi dasar bagi seseorang itu dirawat, mendapatkan perawatan," tambahnya.

Brian menjelaskan pada penanganan di lapangan, tenaga medis tidak menunggu hasil tes untuk menangani orang yang telah menunjukkan gejala Covid-19.

"Jadi seseorang dinyatakan PDP tidak harus orang yang PCRnya positif," ujar Brian.

• Akui Punya Data Pasien Corona hingga Alamat Rumah, Istana Masih Pikir-pikir Buka Data ke Publik

Pemeriksaan Tak Tergantung Tes

Selanjutnya, Brian menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki data baik Orang dalam Pemantauan (ODP), dan Pasien dalam Pengawasan (PDP).

Brian juga menyinggung pernyataan juru bicara pemerintah untuk kasus pandemi Covid-19 yang pernah memaparkan data terkait jumlah ODP, PDP, dan spesimen yang diperiksa.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah memeriksa pasien, tidak tergantung hasil tes swab atau tes PCR mereka.

"Bagaimana kita menangani kasus itu tidak tergantung pada PCRnya," kata Brian.

Brian mengatakan nantinya data PDP tersebut tetap dicatat, dan akan bisa diakses oleh dinas kesehatan mulai dari kabupaten hingga provinsi yang nantinya akan melakukan tindakan lebih lanjut.

"Artinya seseorang yang PDP tetap tercatat," jelasnya.

"Kemudian nanti dari dinas kesehatan provinsi, kabupaten, sampai puskesmas itu punya kewajiban untuk melakukan yang disebut dengan penyelidikan epidemiologi," sambung Brian.

Brian menambahkan bahwa orang dengan status PDP juga akan ditracking demi menekan penyebaran Covid-19.

Ia lalu merujuk pada tiga perintah Presiden RI Joko Widodo soal penanganan Covid-19.

"Satu pemeriksaan yang lebih masif, kemudian yang kedua adalah pelacakan yang progresif, dan yang ketiga mengisolasi dengan ketat," kata Brian. (TribunWow.com)