Usul ke Jokowi untuk Potong Pendapatan ASN Gol III Sebanyak 50 Persen, Ini Alasan Ganjar Pranowo

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan tegas mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memotong 50 persen pendapatan aparatur sipil negara (ASN).

Usulan ini ditujukan Ganjar Pranowo sebagai bentuk upaya menanggulangi bencana Covid-19 di Indonesia.

Pemotongan tersebut khususnya diusulkan bagi ASN yang telah menduduki golongan III ke atas.

Usulan Ganjar Pranowo tersebut disampaikan saat mengikuti rapat terbatas tentang Musrenbangnas 2020 secara virtual, Kamis (30/4/2020).

• Curhat Guru di Mata Najwa, Mau Mudik karena Corona Sekaligus Takut: Sudah Dapat Label Pembawa Virus

Pada Musrenbangnas tersebut, hadir pula Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran menteri kabinet dan sejumlah kepala daerah.

Kepada Presiden Jokowi, Ganjar mengusulkan saat ini waktunya pemerintah menguji kepekaan terhadap krisis yang terjadi.

"Saya usul pak, sense of crisis kita hari ini mesti kita uji pak," terangnya dikutip dari kanal Ganjar Pranowo, Jumat (1/5/2020).

"Saya usul seluruh pendapatan kita (ASN Gol.III ke atas) besok dipotong 50% pak, pendapatan bukan gaji," tegasnya.

Apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo tersebut setidaknya bisa menjadi keputusan yang melegakan bagi masyarakat kecil yang terdampak.

Terutama, bisa menunjukkan bahwa pemerintah sensitif terhadap keadaan masyarakat yang tengah diterpa krisis.

"Kalau ini bisa menjadi keputusan nasional setidaknya melegakan," ujar Ganjar.

"Kalaulah ekonomi reborn lagi, maka kita akan kembalikan."

"Keputusan ini penting agar publik, rakyat tahu sensitifitas menghadapai persoalan ini," terangnya.

"Yang aman hari ini yang bergaji pak, yang mereka ada di luar tidak aman semuanya, maka sensitivitas ini harus kita tunjukkan," teganya.

• 100 Buruh Sampoerna Surabaya Positif Rapid Test Corona, Walkot Risma Sebut dari Pasien Tak Jujur

• UPDATE Virus Corona di Indonesia 30 April 2020: 10.118 Kasus Positif, 1.522 Sembuh, 792 Meninggal

Di luar konferensi, Ganjar mangatakan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan hal serupa kepada Bappenas untuk segera diperhitungkan.

Lebih lanjut, Ganjar tampaknya tidak begitu yakin bahwa tahun depan ekonomi akan pulih.

Melihat perkembangan saat ini, menurutnya ekonomi negara tahun depan masih abu-abu.

Ia menyampaikan perlunya pemotongan tersebut agar bisa menunjukan sensitifitas dan menyelamatkan masyarakat.

"Seluruh pegawai kita minimal gradenya yang di atas, para pejabatnya dipotong 50% pendapatannya," tenganya.

"Tahun depan gambarannya masih buram, ekonomi kita masih buram. Maka kalau bisa dipotong minimum 50 persen, akan bisa menunjukkan sensitifitas dan anggarannya bisa dialokasikan untuk me-rescue masyarakat kecil," tambahnya.

Untuk ASN golongan I atau II tentu perlu dipertimbangkan.

Namun, bagi ASN golongan III atau pejabat atas memang sangat perlu dilakukan untuk menyelamatkan mental dan perekonomian bangsa di tengah krisis.

"Kecuali mereka yang pada level golongan I, golongan II itu jangan," ujar Ganjar

"Tapi yang saya kira yang III ke atas apalagi yang sudah menempati jabatan-jabatan penting perlu dipertimbangkan itu."

"Agar kita secara nasional aware dengan persoalan ini," tegasnya.

• Gamblang Sebut Pemerintah Pelit saat Atasi Corona, Rocky Gerung: Brankasnya Habis untuk Transfer

Simak video selengkapnya:

Jokowi Minta Pekerja Dirumahkan dan Korban PHK Drioritaskan

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengintruksikan agar program Kartu Prakerja diutamakan bagi masyarakat yang dirumahkan atau korban putus hubungan kerja (PHK).

Hal ini disampaikannya pada rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai dampak Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

• Refly Harun Blak-blakan Curigai Ada Kongkalikong dalam Kartu Prakerja: Saya Katakan Berkali-kali

Menurut penuturan Jokowi, hingga saat ini, sebanyak 1 juta lebih pekerja informal telah dirumahkan dan 375.000 pekerja formal terkena PHK.

Dilansir akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (30/4/2020), Jokowi meminta kepada seluruh jajarannya yang berwenang untuk melakukan penyaringan penerima Kartu Prakerja.

Ia meminta agar para pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK tersebut mendapat prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja.

"Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, saya minta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja," ujar Jokowi.

Menurut informasi yang didapatkan oleh Jokowi, hingga saat ini penduduk yang telah mendaftar dalam program Kartu Prakerja sebanyak 8,4 juta jiwa.

Sehingga untuk memastikan Kartu Prakerja tersebut sudah tepat sasaran, maka harus diberlakukan skala prioritas.

"Padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar diberikan prioritas," terang Jokowi.

Merebaknya Virus Corona membuat sebagian besar masyarakat menghentikan aktivitasnya sebagai upaya memutus rantai penyebaran Virus.

• Kritik WNA Keluar-Masuk RI di Tengah Corona, MUI: Kita Sedang Berjuang Memutus Rantai Penularan

Namun hal ini berdampak kepada sejumlah usaha yang berkurang pemasukannya atau bahkan tidak mendapat pemasukan sama sekali.

Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah pengusaha terpaksa melakukan PHK atau merumahkan sejumlah pekerjanya.

Menanggapi tingkat pengangguran yang tiba-tiba melonjak saat pandemi Virus Corona ini, pemerintah akan memberikan sejumlah bantuan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat.

Kartu Prakerja merupakan satu di antara stimulus yang diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat yang belum memiliki penghasilan atau menganggur.

Namun pada masa pandemi Virus Corona yang tengah merebak saat ini, fungsi kartu tersebut diubah menjadi jaring pengaman sosial bagi warga terdampak.

Masyarakat yang ingin mengikuti program Kartu Prakerja tersebut akan diminta mendaftarkan diri di situs prakerja.go.id.

Setelah mendaftar, peserta akan diminta untuk mengikuti uji kompetensi kemudian akan melalui proses penyaringan.

Peserta yang lolos seleksi menjadi penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 3.550.000.

Rinciannya, sebanyak Rp 2.550.000 akan diberikan sebagai insentif atau bantuan dana bagi masyarakat yang tidak mendapat penghasilan.

Sementara sekitar Rp 1.000.000 akan diberikan dalam bentuk pelatihan online yang telah disediakan.

Lihat tayangan selengkapnya dari menit ke-3:47:

(TribunWow.com/Rilo/Via)