Blak-blakan Beri Wejangan untuk Stafsus Milenial Presiden, Fahri Hamzah: Korupsi Itu Lifestyle

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah  memberikan wejangan kepada staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.com, Jumat (1/5/2020), Fahri Hamzah menyebut stafsus milenial harus jauh dari konflik kepentingan. 

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung soal pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Menurut dia, korupsi kini sudah menjadi gaya hidup sebagian pejabat.

• Buat Refly Harun Tertawa, Fahri Hamzah Sebut Jokowi Tak Paham Pemberantasan Korupsi: Mohon Maaf Ini

• Soroti Banyaknya Korupsi di Era Jokowi, Refly Harun Singgung Suap saat Pemilu: Jadi Rahasia Umum

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah melalui tayangan YouTube Refly Harun, Jumat (1/5/2020).

"Karena kita mengambil demokrasi dan kita mengadopsi kapitalisme, maka rakus menjadi tradisi, menjadi kebiasaan kita," ucap Fahri.

"Itu juga yang dikoreksi ini sekarang kan karena manusia itu telah menghibur diri secara berlebihan."

Fahri Hamzah menilai, pemberantasan korupsi harus dilakukan dari hulu ke hilir.

"Sehingga kita berhadapan dengan sesuatu yang meminta kita untuk menurunkan standar kenikmatan yang selama ini kita lakukan," terangnya.

"Jadi kalau kita ini tidak punya falsafat tentang mengatur ini dari hulu ke hilir, dari falsafat sampai penegakan hukum sampai penindakan itu enggak bisa."

Melanjutkan penjelasannya, Fahri justru menyebut korupsi sebagai sebuah gaya hidup.

Karena itu, ia mengatakan semua pejabat publik harus mampu mengatur gaya hidup agar tak terlena dan terjerat kasus korupsi.

"Karena yang namanya korupsi itu life style," ujar Fahri.

• Viral Curhatan Ketua RT Mengaku Difitnah Korupsi Bantuan Corona: Mereka Hanya Dengar Pidato Presiden

"Kita harus bisa mengatur gaya hidup kita dengan etika yang tinggi supaya kalau menjadi pejabat publik jangan conflict of interest."

Terkait hal itu, Fahri justru menyinggung soal staf khusus milenial presiden.

Ia menyatakan, meskipun masih tergolong muda, para staf khusus milenial itu harus bebas dari konflik kepentingan.

"Kalau menjadi staf khusus meskipun Anda milenial tetap aja enggak boleh conflict of interest," kata Fahri.

"Tapi ini rasa, ini tentang pikiran dan pengetahuan, dan itu tinggi."

Karena itu, Fahri menilai Indonesia perlu mencontoh China soal pemberantasan korupsi.

"Makanya enggak bisa, coba lihat aja negara yang sukses memberantas korupsi."

"Caranya cuma dua kok, cara otot tapi dia harus ada dalam sistem komunis, seperti yang dilakukan China," tandasnya.

Simak video berikut ini menit ke-3.43:

Pelemahan KPK Era Jokowi

Di sisi lain, sebelumnya, pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti soal banyaknya tindakan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dilansir TribunWow.conm, Refly Harun menilai tindakan korupsi itu juga terjadi saat Pemilu.

Menurut dia, tindakan korupsi dalam dua kontestasi politik itu bahkan sudah menjadi rahasia umum.

Melalui tayangan YouTube Refly Harun, Kamis (30/4/2020), ia menyebut fenomena korupsi di lingkungan kekuasaan layaknya gunung es.

• Refly Harun Blak-blakan Curigai Ada Kongkalikong dalam Kartu Prakerja: Saya Katakan Berkali-kali

Refly secara gamblang menyebut masih banyak koruptor yang belum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk pejabat publik, korupsi di lingkaran kekuasaan, di lingkaran partai politik itu seperti fenomena gunung es saja sesungguhnya," ujar Rocky.

"Kebetulan saja satu dua orang kena cokok oleh KPK."

Refly menambahkan, hal itulah yang menyebabkan banyak politisi menginginkan pelemahan KPK.

Tujuannya, agar mereka bebas melakukan korupsi.

"Makanya tidak heran, agenda para politisi adalah memperlemah KPK dan mereka bebas," sambung Refly.

• Kesaksian Novel Baswedan di Persidangan: Singgung Kasus Buku Merah hingga Rasa Curiga Iwan Bule

Lantas, Refly menyinggung soal tindakan korupsi saat Pilkada.

Ia bahkan menyebut hal itu lumrah dilakukan dan sudah dianggap wajar oleh masyarakat.

"Jadi yang namanya suap di Pilkada misalnya, itu sudah menjadi rahasia umum," terang Refly.

"Tidak ada yang namanya makan siang gratis, ketika partai politik dijanjikan perahu, tunggangan untuk pencalonan kepala daerah."

"Tidak ada yang gratis, semua bayar, dan itu bisa uang sampai miliaran, puluhan miliar bahkan mungkin ratusan miliar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Refly menyebut tindakan korupsi layaknya sudah mengakar di pemerintahan.

Terkait hal itu, ia lantas mengimbau Jokowi untuk memimpin pemberantasan korupsi.

Refly bahkan turut masa pemerintahan Jokowi yang berakhir pada 2024 kelak.

"Bisa dibayangkan, bagaimana korupsi di negara ini menggurita."

"Bagaimana korupsi terjadi di Pemilu, yakin enggak Pemilu itu bersih dari money politic? Suap kepada penyelenggara Pemilu, suap kepada pengadilan untuk memenangkan perkara dan lain sebagainya."

"Sekali lagi, mudah-mudahan di sisa masa pemerintahan ini Presiden Jokowi menjadi presiden yang tercerahkan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang menurut saya loyo bahkan tidak dikuat dilakukan di periode pertama," tandasnya. (TribunWow.com)