Singgung Pilkada 2020, Refly Harun Imbau Jokowi Tak Manfaatkan Momen Corona: Selalu Tangani Sendiri

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyinggung sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah untuk warga terdampak Virus Corona. 

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai pemerintah perlu bekerja sama dengan daerah untuk menyalurkan bantuan tersebut. 

Namun, menurutnya yang terjadi kini sebaliknya. 

Terkait hal itu, Refly Harun lantas menyinggung soal Pilkada 2020. 

• Alasan Purnomo Mundur Pilkada 2020 Jadi Sorotan, Pengamat Sebut Alasan Klise: Boleh Jadi Ada Tekanan

• Babe Haikal Bersikeras Ingin Prabowo Pengaruhi Jokowi: Mbok Ya Ada Dong Suara demi Kedaulatan NKRI

Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020), Refly mulanya menyinggung soal kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga jika lockdown diterapkan.

Ia menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipilih pemerintah untuk menghindari kewajiban tersebut.

"Tapi kalau misalnya perspektifnya semua adalah darurat kesehatan masyarakat secara nasional berarti semua orang harus dikasih makan pemerintah," kata Refly.

"Sudah pasti enggak mampu, akhirnya dipilih jalan tikusnya yaitu PSBB tapi aromanya ada karantina wilayah."

Menurut Refly, ketidakjelasan aturan ini bisa menyebabkan penanganan Virus Corona semakin tak efektif.

Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung nama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.

"Biar PSBB-nya kena, tapi kemudian kewajiban memberikan bahan pokoknya enggak kena. Menurut saya, saya khawatir kekacauan aturan ini membuat penanganan menjadi tidak efektif," jelas Refly.

"Walaupun sebagai warga negara saya tetap berharap, mengaminkan doa Ustaz Ngabalin tadi yang mengatakan bahwa mudah-mudahan dalam bulan Ramadan selesai Covid-19."

• Kasus Corona di DKI Jakarta Menurun Berkat PSBB, Anies: Jangan Diartikan Sudah Sampai Puncak

Lebih lanjut, Refly menyoroti koordinasi pemerintah pusat dan daerah soal pemberian bantuan.

Ia menilai, pemerintah pusat tak mau mempercayakan pemberian bantuan tersebut pada pemerintah daerah karena alasan tertentu.

"Satu lagi, dan kita jangan lupa juga koordinasi dengan pusat dan daerah. Saya merasa dari sisi administrasi pemerintahan dan ini kelemahan laten kita, ada distrust antara pusat dan daerah," ungkapnya.

"Kalau ada bantuan, bantuan bencana, bantuan apapun, termasuk juga pembagian sertifikat tanah dan sebagainya."

Terkait hal itu, Refly justru menyinggung Pilkada yang rencannya bakal digelar 2020 ini.

Ia menduga, pemerintah tak mau bantuan tersebut diklaim oknum di daerah untuk memenangkan Pilkada 2020.

"Pemerintah pusat selalu ingin tangani sendiri, dia tidak mau melalui pemerintah lokal," jelasnya.

"Kenapa? Itulah susahnya, apalagi musim Pilkada begini, karena takut diklaim sebagai upaya dia menyalurkan bantuan."

Karena itu, Refly lantas mengimbau pemerintahan Jokowi untuk tak lagi memikirkan hal itu.

Sebab, pemerintahan Jokowi akan berakhir dan berganti dengan presiden baru pada 2024 mendatang.

"Bagi pemerintah pusat kan sudah nothing to lose sekarang, sudah periode kedua kan tidak ada periode ketiga lagi."

"Jadi tidak perlu pencitraan," pungkasnya.

• Di ILC, Refly Harun Sebut Alasan Pemerintah Tak Mau Terapkan Lockdown, Lihat Reaksi Ali Ngabalin

Simak video berikut ini menit ke-15.53:

PSBB DKI Mulai Tunjukkan Hasil

Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengonfirmasi adanya penurunan penambahan kasus Virus Corona di wilayah Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan mengatakan penurunan tersebut merupakan dampak positif dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Meskipun begitu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyebut peperangan melawan Virus Corona belumlah usai.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan melalui tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (28/4/2020).

• Benarkah Kasus Corona di DKI Jakarta Melambat seperti yang Disampaikan Doni Monardo? Cek Faktanya

Menurut Anies, penurunan penambahan kasus Virus Corona itu disebabkan karena banyak warga yang mau mematuhi imbauan pemerintah.

Bahkan, ia mengklaim warga Jakarta sudah mulai menjaga jarak sebelum PSBB resmi diterapkan.

"Masyarakat di Jakarta walaupun belum diterapkan secara resmi PSBB, tapi ketika anjuran bekerja dari rumah itu mulai digaungkan per 16 Maret (2020) kalau tidak salah," kata Anies.

"Maka sudah mulai mengurangi kegiatan di luar, mengurangi interaksi."

Lantas, Anies menyebut pengendalian terhadap Virus Corona tak semudah mengendalikan air.

Menurut dia, penanganan Virus Corona memerlukan waktu beberapa minggu untuk menunjukkan hasil.

• Saat Trump Ingin Minta Ganti Rugi dari China atas Corona: Kami Tak Bahagia dengan Situasi yang Ada

"Dan itu kemudian berdampak, dampaknya mulai kita rasakan karena ini memang berbeda dengan mengendalikan aliran air," ucap Anies.

"Kalau aliran air itu kalau ditutup pintu airnya langsung berhenti dan mengalir ke tempat lain, kalau dibuka dia langsung mengalir."

"Kalau ini, kebijakannya dilakukan perlu waktu beberapa minggu untuk merasakan dampaknya," sambungnya.

Karena itu, meskipun sudah ada pergerakan positif, Anies menyebut DKI Jakarta belum sepenuhnya aman dari Virus Corona.

Ia lantas mengajak seluruh warganya untuk terus bersama-sama memerangi virus yang berasal dari Wuhan, China itu.

"Sekarang, kita di Jakarta belum merdeka dari Covid. Peperangan melawan Covid masih harus diteruskan, kita belum selesai, masih ada waktu yang harus kita tuntaskan," jelas Anies.

"Karena sekarang sudah berkurang pertambahannya, kecepatan pertambahannya, tapi masih ada pertambahan," pungkasnya. (TribunWow.com)