Refly Harun Pertanyakan Muhadjir Effendy soal Corona, yang Sering Muncul Malah Mahfud MD dan Luhut

TRIBUNWOW.COM - Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun mempertanyakan keberadaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dalam penanganan Covid-19.

Pasalnya, Menko PMK bertugas membawahi Kementerian Kesehatan.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (29/4/2020), Refly mulanya mengatakan dirinya sebenarnya mendukung pemerintah dalam penanganan Virus Corona.

• Refly Harun Kritik Pemerintah Tak Paham Undang-undang yang Dibuat, Ali Ngabalin Hanya Tersenyum

Ia hanya ingin mengoreksi kelemahan-kelemahan kebijakan yang diambil.

"Seperti kita semua kan sebenarnya mendukung bagaimana Covid-19 ini bisa diberantas sama-sama."

"Tapi kita kan tentu meng-underline kelemahan-kelemahan pemerintah, salah satunya adalah hal koordinasi," kata Refly.

Lalu, Refly menyinggung Menko PMK yang seharusnya menjadi kepala masalah penanganan Virus Corona ini.

"Saya tanya misalnya kalau kita bicara soal Menteri Koordinator leading sectornya siapa, kan mustinya Menko PMK bukan? Bukankan begitu Pak Ngabalin?"

"Karena dia yang membawahi Kementerian Kesehatan yang akan bertugas untuk pemberantasan Covid-19," ujar dia.

Ia bertanya mengapa yang bicara masalah Virus Corona adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD yang hadir di acara ILC tersebut.

Menurut dia hal itu kurang sesuai.

• Di ILC, Anies Bantah Karni Ilyas soal Pelambatan Corona di Jakarta: Saya Tak Buat Pengumuman Itu

"Tapi kadang-kadang kita jarang mendengarkan leading sectornya itu Kemenko, di kabinet bukan Gugus Tugasnya yang bicara tadi malah Menkopolhukam."

"Kalau Menkopolhukam kan pendekatannya sudah politik, hukum dan keamanan jadi bukan lagi pendekatan mau memberantas virus, tapi sudah pendekatan politik, keamanan," ucapnya.

Lalu, Refly menyinggung Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang terkadang juga bicara mengenai penanganan Virus Corona.

"Kadang-kadang juga Menko Maritim karena dia acting sebagai Menteri Perhubungan," lanjtunya.

Lalu, Refly membahas soal perbedaan kebijakan ojek online boleh mengangkut penumpang atau tidak.

Diketahui sempat ada perbedaan aturan antara Kementerian Perhubungan dan Kesehatan terkait masalah tersebut.

"Tapi jangan lupa ada kebijakan yang berbeda bahkan antara pemerintah pusat sendiri."

"Misalnya dalam kasus ojek online misalnya, Kementerian Perhubungan membolehkan, Kementerian Kesehatan tidak membolehkan," ujar dia.

• Di ILC, Refly Harun Sebut Alasan Pemerintah Tak Mau Terapkan Lockdown, Lihat Reaksi Ali Ngabalin

Namun, pakar berusia 50 tahun ini menjawab bahwa ketika masalah Virus Corona terjadi, keputusan Kementerian Kesehatan yang harusnya didahulukan.

"Saya ditanya wartawan begini kita harus bedakan dalam kondisi normal dengan kondisi yang tidak normal."

"Dalam kondisi normal hal-hal seperti itu diatur di Kementerian Perhubungan, itu dalam kondisi yang normal."

"Tapi dalam kondisi yang darurat seperti ini kalau misalnya statementnya darurat kesehatan masyarakat, maka yang terdepan adalah Menteri Kesehatan," cerita Refly.

Selain itu ia juga bingung pemerintah akhirnya memutuskan masalah Virus Corona menjadi bencana nasional.

"Ketika kemudian ini dihandle oleh dijadikan status bencana nasional maka leading sectornya adalah BNPB nah saya tidak tahu perspectif pendekatan kita ini bencana atau darurat kesehatan, karena itu beda sekali perlakuannya," kritiknya.

• Ustaz Abdul Somad Tausiah soal Corona di ILC, Singgung Kemarahan Warga hingga Nekat Ibadah di Masjid

Lihat videonya mulai menit ke-12:53:

Ungkit Warga Negara Tiongkok yang Masuk ke Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Refly juga mengungkit Warga Negara Tiongkok yang masuk ke Indonesia.

Mulanya, Refly mengaku memang mendukung kebijakan pemerintah soal pelarangan mudik.

"Mengenai pembatasan-pembatasan, saya ingin memberikan legitimasi dan juga biar masyarakat tidak salah sangka juga," kata Refly Harun.

"Saya termasuk orang yang mendukung juga pelarangan mudik ya," imbuhnya.

Meski mendukung pelarangan mudik, Refly tetap menyayangkan soal mengapa pemerintah tak memberlakukan karantina wilayah sebelumnya.

"Awalnya saya sebenarnya kondisi tidak darurat, harusnya mereka dibolehkan mudik tapi ada sterilasisi dulu, karantina wilayah dulu," ungkap dia.

Sehingga ia merasa kini kondisinya sudah makin buruk karena awal penanganan Virus Corona kurang optimal.

"Tapi kan sekarang kondisinya sudah kadung, sekarang ini kondisinya maju kena mundur kena, jadi pilihan-pilihannya sulit dilematis karena memang tadi, memang ada keterlambatan-keterlambatan antisipasi," lanjut dia.

Lalu, pria lulusan Universitas Gadjah Mada ini mencontohkan soal masuknya Warga Negara Tiongkok pada awal kemunculan Virus Corona di Wuhan dan beberapa negara lainnya.

• Bicara soal Dicopot dari Komut Pelindo I, Refly Harun: Saya Sebenarnya Agak Malas Menjawab Ini

Refly mengaku mendapat informasi itu dari seorang pejabat.

"Sebagai contoh misalnya saya mendengar dari pejabat gitu tidak saya sebutkan namanya."

"Ketika Covid-19 itu di luar negeri masih di China dan lain sebagainya, sebenarnya dia sudah minta data orang China yang datang ke sini, ada datanya di imigrasi dan lain sebagainya," singgungnya.

Namun, menurut keterangan pejabat itu, pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan pada mereka.

"Tapi kita tidak tahu di mana orang itu tinggal. Jadi tidak bisa dalam pengawasan, jadi kalau kita flashback memang selalu ada yang namanya mungkin kelalaian-kelalaian," kritik Refly.

"Sampai akhirnya kita sadar bahwa ini bahayanya minta ampun," tambahnya. (TribunWow.com/Mariah Gipty)