Bansos Tak Merata, Pengamat Singgung Peluang Kerusuhan hingga Bunuh Diri: Yang Di-PHK Itu Frustrasi

Ia mengatakan, hingga kini banyak warga terdampak Virus Corona yang belum mendapatkan bansos tersebut.

"Ini kan satu hal yang perlu diantisipasi supaya bansos-bansos yang selama ini banyak yang menerima, banyak juga yang belum menerima, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan," imbuhnya.

Melanjutkan penjelasannya, Trubus lantas mengevaluasi jalannya PSBB di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Secara gamblang, ia menyebut PSBB belum berjalan efektif.

"Menurut saya evaluasi yang paling pokok adalah bagaimana penegakan hukum ini menjadi prioritas."

"Karena tanpa itu PSBB yang berjalan selama ini kan kurang efektif, di maa kemudian publik itu mobilitasnya masih tinggi," tukasnya.

• Virus Corona di Italia Disebut Lebih Dominan Berefek pada Pria daripada Wanita, Ini Penjelasannya

Simak video berikut ini menit ke-20.24:

Data Penerima Tak Terintegrasi

Di sisi lain, sebelumnya Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi angkat bicara terkait data penerima bantuan sosial Covid-19 antara kementerian satu dengan yang lain dinilai sebagain pihak tidak terintegrasi.

Wamendes dengan tegas menyatakan, bahwa anggapan seperti itu salah kaprah.

Sebab, data pemerintah pusat yang digunakan untuk menyalurkan bantuan tersebut menggunakan satu data.

• 8 Warga dari Jakarta Nekat Mudik ke Cilacap, Positif Corona seusai Tahu Anggota Keluarga Meninggal

Hal tersebut disampaikan oleh Wamendes di kanal Talk Show tvone, Rabu (30/4/2020).

Secara khusus, Wamendes meminta untuk tidak membenturkan antara Kemendes dan Kemensos yang seolah-olah memiliki data yang berbeda.

Padahal, data yang digunakan adalah satu yaitu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ia menekankan, Kemendes tidak punya data lain selain data tersebut.

"Jangan dibenturkan di antara kita, enggak ada data Kemendes data Kemensos," ujar Budi Arie seperti dikutip TribunWow.com.