Breaking News:

Virus Corona

PSBB Dipilih ketimbang Lockdown, Refly Harun: Bukan Masyarakat Tidak Mau, Pemerintah yang Tak Mampu

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti keputusan pemerintah yang lebih memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang lockdown.

YouTube Indonesia Lawyers Club
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun saat menjadi bintang tamu dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti keputusan pemerintah yang lebih memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang lockdown.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyatakan semua warga pasti taat jika akhirnya pemerintah menerapkan lockdown.

Asalkan, semua kebutuhan dasar warga dipenuhi pemerintah.

Hal itulah yang menurutnya membuat pemerintah enggan melakukan lockdown untuk mengendalikan wabah Virus Corona.

Local Lockdown di Kota Tegal mulai diberlakukan, ada 35 akses jalan di dalam kota dan 4 akses masuk kota yang ditutup, pada Senin (30/3/2020).
Local Lockdown di Kota Tegal mulai diberlakukan, ada 35 akses jalan di dalam kota dan 4 akses masuk kota yang ditutup, pada Senin (30/3/2020). (TribunVideo/Radifan Setiawan)

Ustaz Abdul Somad Tausiah soal Corona di ILC, Singgung Kemarahan Warga hingga Nekat Ibadah di Masjid

Tawa Ali Ngabalin saat Dengar Mahfud MD Ungkapkan Kekesalannya di ILC, Begini Reaksinya

Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020), Refly Harun menyebut penerapan PSBB tak cukup melarang warga keluar rumah.

Refly Harun menjelaskan, PSBB sangat berbeda dengan lockdown karena tidak benar-benar membatasi kegiatan warga.

"Kita lihat di sana (undang-undang), legitimasi untuk membuat orang tidak boleh keluar dari suatu wilayah, kan begitu," ujar Refly Harun.

"Legitimasinya adalah karantina wilayah, karena kalau dia PSBB, PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar."

"Itu hanya membatasi pergerakan, tapi dia tidak lockdown, tidak mengisolasi," sambungnya.

Menurut Refly Harun, lockdown tidak dipilih pemerintah dengan alasan tertentu.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung soal kewajiban pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok warga jika lockdown diterapkan.

"Jadi legitimasinya adalah di karantina wilayah, hanya memang kalau karantina wilayah sekali lagi undang-undang punya pesan," terangnya.

"Tolong bapak ibu sekalian, kalau karantina wilayah yang dikarantina itu dikasih makan, kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya."

Di ILC, Stafsus Menkeu Ungkap Rizal Ramli Masih Sayang Sri Mulyani

Tak cuma warga, saat lockdown pemerintah juga harus memerhatikan kebutuhan hewan ternak masyarakat.

Karena alasan itu, ia menilai hingga kini pemerintah enggan melakukan karantina wilayah atau lockdown.

"Bahkan termasuk hewan peliharannya segala, jadi harus dipastikan," ucap Refly Harun.

"Masalahnya saya tahu karena saya ngobrol dan sebagainya, memang susah kita kalau mau melakukan gerakan semacam lockdown."

Meskipun begitu, Refly Harun kembali mengingatkan soal penyebab PSBB di DKI Jakarta yang berhasil mengurangi kasus Virus Corona.

Ia menilai, satu di antara faktor penyebabnya yakni karena banyak pekerja swasta yang menghentikan aktivitas di luar rumah.

"Tapi jangan lupa, keberhasilan PSBB itu salah satunya ditentukan oleh mereka yang melakukan lockdown swasta," ujarnya.

"Mereka yang tidak bepergian seperti saya."

Lantas, ia menyebut warga sama sekali tak keberatan jika pemerintah melakukan lockdown untuk mengatasi Virus Corona.

Namun, hingga kini menurutnya pemerintah enggan menerapkan lockdowm karena tidak mampu mencukupi kebutuhan warga.

"Saya kira banyak di Jakarta orang seperti itu, jadi kita tidak boleh membenturkan antara terminologi isolasi, lockdown dengan PSBB," terang Refly Harun.

"Kenapa? Pemerintah tidak mau melakukan lockdown itu bukan karena masyarakatnya yang tidak mau, tapi pemerintahnya tidak mampu melakukan itu," tukasnya.

Cerita Disandingkan dengan Rocky Gerung Lalu Diadu Debat Lawan Fadjroel, Refly Harun: Saya Tak Suka

Simak video berikut ini menit ke-4.26:

PSBB DKI Mulai Tunjukkan Hasil

Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengonfirmasi adanya penurunan penambahan kasus Virus Corona di wilayah Ibu Kota.

Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan mengatakan penurunan tersebut merupakan dampak positif dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Meskipun begitu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyebut peperangan melawan Virus Corona belumlah usai.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan melalui tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (28/4/2020).

 Benarkah Kasus Corona di DKI Jakarta Melambat seperti yang Disampaikan Doni Monardo? Cek Faktanya

Menurut Anies, penurunan penambahan kasus Virus Corona itu disebabkan karena banyak warga yang mau mematuhi imbauan pemerintah.

Bahkan, ia mengklaim warga Jakarta sudah mulai menjaga jarak sebelum PSBB resmi diterapkan.

"Masyarakat di Jakarta walaupun belum diterapkan secara resmi PSBB, tapi ketika anjuran bekerja dari rumah itu mulai digaungkan per 16 Maret (2020) kalau tidak salah," kata Anies.

"Maka sudah mulai mengurangi kegiatan di luar, mengurangi interaksi."

Lantas, Anies menyebut pengendalian terhadap Virus Corona tak semudah mengendalikan air.

Menurut dia, penanganan Virus Corona memerlukan waktu beberapa minggu untuk menunjukkan hasil.

 Saat Trump Ingin Minta Ganti Rugi dari China atas Corona: Kami Tak Bahagia dengan Situasi yang Ada

"Dan itu kemudian berdampak, dampaknya mulai kita rasakan karena ini memang berbeda dengan mengendalikan aliran air," ucap Anies.

"Kalau aliran air itu kalau ditutup pintu airnya langsung berhenti dan mengalir ke tempat lain, kalau dibuka dia langsung mengalir."

"Kalau ini, kebijakannya dilakukan perlu waktu beberapa minggu untuk merasakan dampaknya," sambungnya.

Karena itu, meskipun sudah ada pergerakan positif, Anies menyebut DKI Jakarta belum sepenuhnya aman dari Virus Corona.

Ia lantas mengajak seluruh warganya untuk terus bersama-sama memerangi virus yang berasal dari Wuhan, China itu.

"Sekarang, kita di Jakarta belum merdeka dari Covid. Peperangan melawan Covid masih harus diteruskan, kita belum selesai, masih ada waktu yang harus kita tuntaskan," jelas Anies.

"Karena sekarang sudah berkurang pertambahannya, kecepatan pertambahannya, tapi masih ada pertambahan," pungkasnya. (TribunWow.com)

Tags:
Refly HarunLockdownpembatasan sosial berskala besar (PSBB)Indonesia Lawyers Club (ILC)
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved