Virus Corona
Tanggapi Bansos Corona Salah Sasaran, Kemensos Jelaskan Alur Data: Kami Punya Prinsip Efektivitas
Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama memberikan tanggapan terkait banyaknya bantuan sosial dampak Corona yang salah sasaran.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asep Sasa Purnama memberikan tanggapan terkait banyaknya bantuan sosial dampak Corona yang salah sasaran.
Asep Purnama menyinggung soal data yang dimiliki oleh Kemnsos yaitu dari mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dirinya mengatakan data tersebut didapat berdasarkan penginputan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
• Sopir Ambulans Tidak Jujur, Pemulasaran Jenazah Corona di Garut Akhirnya Dilakukan di Pinggir Jalan
Data tersebut juga terus diupdate setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan di daerah.
Hal ini disampaikan Asep Purnama dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne, Selasa (28/4/2020).
Menurutnya, DTKS tersebut sudah sangat valid lantaran sudah disahkan oleh Pemda, baik bupati maupun wali kota.
Bahkan sebelum sampai bupati dan wali kota terlebih dulu melewati ketua RT dan RW.
"Data ini diupdate secara berkala setiap tahun dan data terpadu kesejahteraan sosial ini sejatinya data ini berasal dari daerah juga," ujar Asep Purnama.
"Data yang masuk ke kami itu diusulkan disahkan oleh bupati dan wali kota," jelasnya.
"Sebelumnya bupati dan wali kota tentu melakukan proses penyajian data secara berjenjang, mulai dari RT/RW, kemudian ada Musdes, Muskel, sampai akhirnya bupati dan wali kota menyerahkan kepada kami," imbuhnya.
Oleh karena itu, Kemensos yakin penyaluran bantuan bisa efektif dan tepat sasaran.
• Ungkap Alasan Pemotongan Dana BLT, Bupati Banyumas Sebut Ide dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
"Kami punya prinsip dalam memberikan bantuan sosial itu harus ada prinsip efektivitas, jadi prinsip efektivitas program ini harus sesuai dengan sasaran yang tepat," kata Asep Purnama.
Menurutnya, sebelum bantuan langsung tunai (BLT) itu disalurkan, kemensos juga sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan data di DTKS.
Oleh karenanya ketika ada kesalahan maka bisa disimpulkan ada data dari daerah yang kurang tepat.
"Dalam proses bantuan langsung tunai, data yang kami miliki DTKS ini kami share dulu ke kabupaten dan kota, kemudian dengan harapan DTKS yang kami dapatkan dari bupati dan wali kota itu untuk dipelajari kembali, barangkali setelah sekian lama kemudian data itu ada perubahan-perubahan," ungkapnya.
