Peraturan Bansos Covid-19 Disebut Tumpang Tindih, Kantor Staf Presiden: Problem Kita Itu di Data

TRIBUNWOW.COM - Pelaksana Tugas (Plt)Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, merespons keresahan sejumlah kepala daerah terkait penyaluran bantuan penanganan dampak Covid-19.

Khususnya,  apa yang diutarakan Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar terkait aturan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yang dinilai tumpang saling tumpang tindih.

Dilansir TribunWow.com, Abetnego Tarigan menyampaikan secara prinsip tidak ada tumpang tindih aturan dari pemerintah pusat.

• Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun, Wali Kota Tanjungpinang Syahrul Meninggal Dunia karena Corona

Hal itu disampaikan dalam sampaikan secara langsung di kanal tvoneNews, Selasa (28/4/2020).

Secara umum, ada 3 strategi besar penanganan Covid-19 yang dijalankan pemerintah.

Di antaranya yang paling utama adalah kesehatan, jaring pengamanan sosial, dan yang ketiga adalah ekonomi.

Apa yang diresahkan pemerintah daerah terkait berbagai bantuan tersebut merupakan bagian dari, strategi jaring pengaman sosial.

Abetnego Tarigan mulanya menjelaskan rincian berbagai jenis dan bentuk jaring pengaman sosial.

Ia lalu menyebut berbagai program dengan masing-masing aturannya tersbeut secara prinsip sebenarnya tidak saling tumpang tindih.

"Terkait jaring pengaman sosial ini kan ada beberapa program, ada Keluarga Harapan, program sembako, bantuan listrik, kemudian Kartu Prakerja kita ekspansi, kemudian juga ada bansos presiden untuk Jabodetabek, kemudian juga ada bantuan tunai untuk luar Jabodetabek, terus kemudian ada juga bansos daerah, dan yang terakhir itu adalah BLT Dana Desa," ujar Abetnego Tarigan.

"Sebenarnya secara prinsip itu tidak ada yang tumpang tindih," tambahnya.

• Saat Trump Ingin Minta Ganti Rugi dari China atas Corona: Kami Tak Bahagia dengan Situasi yang Ada

• UPDATE Virus Corona di Indonesia 28 April 2020: 9511 Kasus Positif, 773 Meninggal, 1254 Sembuh

Abetnego Tarigan menyampaikan, bahwa dalam kondisi darurat seperti ini memang mengekpansi sebanyak-banyaknya apa yang bisa dilakukan.

Akan tetapi, masalah utamanya adalah bukan tumpang tindih melainkan permasalahan data.

Sebab, data masyarakat miskin atau layak menerima bantuan di tengah pandemi seperti ini tidak sesuai dengan data normal.

Faktor kepailitan akibat pandemi membuat data orang yang dikategorikan sebagai orang miskin atau layak menerima bantuan menjadi meningkat.

"Tetapi kita memang mengekspansi di dalam jaring pengaman sosial ini untuk sebanyak-banyaknya bisa menjaring," ujar Abetnego Tarigan.

"Problem kita itu yang paling besar itu sebenarnya justru di data.  Kenapa? karena kita menghadapi situasi yang tidak biasa, kalau yang dalam situasi di luar Covid ini data orang miskin itu di update, ada yang namanya Data Kesejahteraan Sosial (DTKS)."

"Tapi kemudian menjadi kompleks karena data ini ada banyak orang yang tiba-tiba jadi miskin atau dikategorikan miskin," tambahnya.

• Apakah Garam juga Bisa Hancurkan Virus Corona seperti Sinar UV? Begini Perbedaannya Menurut Ahli

Simak video berikut mulai dari menit ke 00.40:

Di Depan Mensos, Bupati Bolaang Blak-blakan Kritik Bansos

Sehan Salim Landjar, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara sempat menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial.

Video viral tersebut berisikan Sehan Salim yang tengah mengkritik keras pemerintah soal bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Sehan Salim pun menyampaikan klarifikasinya melalui tayangan YouTube Official iNews, Minggu (26/4/2020).

Bahkan, klarifikasinya itu disampaikan langsung kepada Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.

• Asimilasi Napi Dinilai Meresahkan Masyarakat, Yasonna Laoly Digugat 3 LSM ke PN Surakarta

Dalam acara tersebut, mulanya Juliari Batubara yang angkat bicara.

Juliari Batubara mengungkap alasan penerima bantuan langsung tunai (BLT) tak boleh mendapat paket sembako.

"Tentunya kita berharap supaya ya kalau ada bansos tunai kita berikan saja ke saudara-saudara kita di daerah yang belum pernah mendapat program reguler berupa PHK maupun kartu sembako," kata Juliari.

"Yang kedua, datanya juga kami berikan sebagai referensi pada saat kami video conference, saya video conference dengan semua kepala daerah."

Menurut Juliari, ia sudah membuka diskusi dengan semua kepala daerah terkait kebijakan pemberian bantuan tersebut.

"Dan di situ saya tidak satu arah, saya juga membuka diskusi meskipun tidak semua karena banyak," jelas Juliari.

"Kita juga membuka diskusi tidak hanya satu arah perintah-perintah saja."

• Tanggapi Kesalahan Penyaluran Bansos PSBB Jakarta, Anies: Enggak Usah Ditutup-tutupi Itu Faktanya

Juliari menambahkan, pemerintah bahkan kembali menambahkan bantuan ke warga terdampak Virus Corona.

Hal itu disebutnya sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Setelah itu ada perintah presiden supaya menambah amunisi lah istilahnya, bantuan ke rakyat dari dana desa boleh juga bansos tunai," kata dia.

Pernyataan Juliari itu langsung ditanggapi oleh Sehan Salim.

Menurut Sehan, warganya kini sudah banyak yang menanti-nanti datangnya bantuan sosial tersebut.

"Ya jadi terimakasih Pak Mensos, saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh Mensos adalah bagian dari kepedulian. Tapi begini pak, rakyat ini udah nunggu pak," ujar Sehan.

Bahkan, ia menyebut banyak warga yang menangis karena tak mendapatkan BLT.

"Coba bayangkan ketika saya bagikan kepada yang tidak mendapatkan BLT, itu nangis. Sudah dicatat namanya tapi belum ada barangnya," kata Sehan.

"Sementara dia mau makan hari ini."

Simak video berikut ini menit ke-5.25:

(TribunWow.com/Rilo/Tami)