Virus Corona
Mudik Dilarang, Refly Harun Nilai Wajar Warga Tetap Nekat Melanggar: Di DKI Bisa Mati Pelan-pelan
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengkritisi kebijakan pemerintah yang melarang warga untuk mudik ke kampung halaman.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Tiffany Marantika Dewi
lihat foto
Ia menilai, sekedar pemberian bantuan langsung tunai (BLT) atau pemotongan tarif listrik tak cukup membantu warga yang kondisi kehidupannya semakin sulit.
"Di situlah pemerintah harus bertanggung jawab untuk memastikan makanan mereka setiap selama beberapa hari saat karantina dilakukan," ujarnya.
"Bukan hanya sekedar bantuan langsung tunai atau penggratisan listrik dan bantuan lainnya yang merupakan tugas pemerintah."
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah harus konsisten dalam menjalan aturan yang bahkan dibuat sendiri.
"Tapi ini adalah tugas yang memang diperintah untuk melarang mudik."
"Jadi mudah-mudahan ada konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan yang dia buat sendiri," tukasnya.
• Sebut Pemerintah Tak Jelas Atasi Corona, Refly Harun: Dari Awal Saya Meragukan PSBB Menjadi Solusi
Simak video berikut ini menit ke-10.06:
Alasan Jokowi Pilih PSBB
Di sisi lain, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan yang menyebut keterbatasan dana menjadi alasan pemerintah enggan menerapkan lockdown untuk atasi Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang membuatnya justru lebih memilih cara pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Menurut Jokowi, pemerintah belajar dari pengalaman negara lain yang menerapkan lockdown untuk menyelesaikan masalah Virus Corona.
Hal itu disampaikan Jokowi melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (22/4/2020).
• Ditanya Najwa Mengapa Sikapnya Berubah soal Transparansi Data, Jokowi: Negara Manapun Tak Mampu
Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut lockdown tak beda jauh dengan istilah karantina wilayah.
Saat lockdown maupun karantina wilayah, semua warga diminta beraktivitas di dalam rumah dan dilarang menggunakan transportasi umum.
"Kalau yang namanya karantina wilayah itu kan sama dengan lockdown," ucap Jokowi.
"Artinya apa? Masyarakat harus hanya di rumah, berhenti keluar, taksi berhenti, ojek berhenti, pesawat berhenti, kereta api berhenti, MRT berhenti, KRL semuanya berhenti."
