Soal Bansos yang Tidak Tepat Sasaran, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Minta Tidak Dibesar-besarkan

TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi menyampaikan tidak perlu membesar-besarkan persoalan bansos yang tidak tepat sasaran.

Seperti diketahui, bansos diberikan dalam rangka pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta yang kini telah berjalan dua pekan lebih.

Memang beberapa waktu lalu Gubernur Anies Bawedan juga menyampaikan bahwa kesalahan pendataan penerima bantuan sosial adalah hal yang wajar.

• Kunjungan Keluarga di Tengah Corona yang Berakhir Memilukan, Kehilangan Ayah dan Suami dalam 2 Hari

Sebab, data penduduk yang dikantongi pemrov DKI Jakarta untuk menerima bantuan jumlahnya besar, yakni sebanyak 1,2 juta KK.

Dikutip TribunWow.com dari kanal Kompas.tv, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyampaikan hal yang senada dengan gubernur.

Menurutnya, kesalahan tersebut tidak perlu dibesarkan karena akan menjadi hal yang tidak baik.

Ia mengimbau agar menyikapi dengan bijaksana permasalahan tersebut.

"Kita harus arif dalam memandang hal ini, tidak membesar-besarkan masalah ini, yang justru menjadi hal negatif, namun bukan berarti yang negatif tidak kita perbaiki," ujar Abduraahman Suhaimi pada Jumat (24/4/2020).

Pendataan yang kurang tepat dinilai sebagai human eror di tengah pandemi, karena pendataan bersifat darurat dan harus cepat.

Ia juga menegaskan bahwa langkah yang ditempuh pemprov dan pemerntah pusat juga merupakan langkah darurat.

• Penghasilan Merosot karena Dampak Corona, Perantau Harus Rela Tinggal di Bangunan Tak Layak

• Efek Jangka Panjang Virus Corona, Bisa Sebabkan Kerusakan Paru-paru hingga Masalah Mental

"Ini adalah masa darurat, yang dibutuhkan adalah kecepatan," terang Abdurahman Suhaimi.

"Jadi cara pandangnya juga adalah dengan cara pandang kondisi darurat, tidak dalam kondisi normal."

Karenanya, bila ada satu dua blunder yang terjadi di lapangan menurut Suhaimi hal tersebut adalah persoalan biasa.

Namun bukan berarti kesalahan tersebut tidak akan diperbaiki ke depannya.

"Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya salah satu dua persen, itu menurut saya hal yang biasa," ujar Abduraahman Suhaimi.

"Tetapi bukan berarti bahwa kemudian tidak diperbaiki," tandasnya.

Simak video selengkapnya:

Anggota DPRD DKI Jakarta Mendapatkan Bansos

Pemprov DKI Jakarta diminta lebih serius memperbaiki data penerima bantuan sosial atau bansos bagi warga yang terdampak pandemi Virus Corona.

Pasalnya, ada sejumlah warga yang tak layak menerima bantuan tapi masuk dalam daftar penerima bansos, seperti seorang anggota DPRD DKI Jakarta.

Satu di antara yang masuk dalam daftar penerima bansos adalah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak.

• Kata Psikiater soal Masyarakat yang Nekat Mudik di Tengah Virus Corona, Danardi: Tidak Mudah Diubah

Hal tersebut secara terbuka disampaikan oleh Jhonny  dalam kanal Kompas TV, Jumat (24/4/2020).

Awalnya Jhonny mengaku ia diberi laporan oleh perangkat RT bahwa namanya masuk dalam daftar penemrima bantuan.

Padahal, kondisinya semestinya tidak dimasukkan dalam daftar penerima bantuan.

Jhonny yang mengaku sempat rapat dengan dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta mengatakan bahwa pendataan penerima bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos.

Namun pada kelanjutannya, pencuplikan data tersebut tidak dilakukan secara teratur dan sitematis.

Sebab, yang melaksanakn penyaringan data tersebut justru dari Dinas Kominfo DKI Jakarta.

"Jadi memang ketika kami pernah rapat secara virtual dengan Dinas Sosial DKI Jakarta termasuk juga gugus tugas penangan Covid-19 ini di Jakarta, mereka kan mencuplik datanya melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ujar Jhonny.

"Tetapi yang mau saya lihat update data penerima bansos ini kan pencuplikannya mereka kan pencuplikannya tidak teratur sistematis."

"Karena yang menjadi terdepan untuk menyaring dan mendata ini kan Dinas Kominfo DKI Jakarta," tambahnya.

• Pilih Mundur dari Bursa Pilkada Solo di Tengah Pandemi Corona, Achmad Purnomo: Saya Tak sampai Hati

• Penghasilan Merosot karena Dampak Corona, Perantau Harus Rela Tinggal di Bangunan Tak Layak

Ditambah lagi data tersbut tidak tersebih dahulu disosialisasikan kepada perangkat RT/RW.

Karenya saat nama Jhonny masuk dalam daftar, pihak RT setempat tidak mengetahuinya.

"Data ini juga tidak dulu di sosialisasikan kepada RT dan RW," ujar Jhonny.

lebih lanjut, Jhonny menilai kesalahan data tersebut semestinya tidak akan terjadi apabila setiap perangkat pemerntahan sampai yang terbawah dilibatkan.

Ironisnya, Johnny mengatakan bahwa pihak-pihak yang mestinya mendapatkan bantuan justru luput dari pendataan.

"Kalau saya pikir dilibatkan katakanlah perangkat mulai tingkat Wali Kota, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW saya kira persoalan ini tidak akan terjadi."

"Justru yang membuat kita sangat prihatin adalah ternyata orang-orang yang patut mendapat justru tidak mendapat," ucap Jhonny.

Karena hal tersebut, pihaknya meminta Pemrov khususnya Gubernus Anies Baswedan bisa lebih seriuh menangani hal tersebut.

Pasalnya, kejadian serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain di DKI Jakarta.

"Artinya ini kan semacam warning bagi Pemprov, khususnya pak Gubernur untuk bisa lebih serius," imbau Jhonny.

"Jadi tidak bekerja asal-asalan mencupilik data-data itu."

"Dan yang membuat saya prihatin adalah karena fenomena ini bukan hanya di tempat saya, di Kelapa Gading, Sunter dan beberapa tempat di seluruh DKI Jakarta ini," tandasnya.

Simak video berikut mulaui dari awal:

(TribunWow.com/Rilo)