Donald Trump Diprotes seusai Janji Sediakan Ventilator ke Jokowi, Apa yang Jadi Imbal Balik bagi AS?

TRIBUNWOW.COM - Janji Presiden Donald Trump yang akan menyediakan ventilator untuk Indonesia menuai protes warganya di linimasa.

Mereka menyebut seharusnya Donald Trump mengutarakan negara-negara bagian AS, lantaran angka kematian di Negeri Paman Sam semakin melonjak.

Mereka juga mengungkit bahwa persediaan dalam negeri AS yang hingga kini dirasa belum cukup.

"Barusan berbicara dengan teman saya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Minta ventilator, dan akan kami sediakan. Kerja sama bagus antara kami," kata Trump, cuitan yang langsung ditanggapi ribuan komentar dalam waktu satu jam, Jumat (24/4/2020) malam.

• Donald Trump Ungkap Pembicaraan dengan Jokowi soal Virus Corona: Minta Ventilator

Cuitan ini muncul, di tengah korban meninggal di Amerika Serikat melewati 50.000, menurut data dari Universitas Johns Hopkins.

Lebih dari 3.000 kematian tercatat dalam 24 jam terakhir dan angka kematian total lebih dari 870.000.

Banyak komentar yang mengecam tindakan Trump itu karena kebutuhan dalam negeri di Amerika Serikat yang masih jauh dari cukup.

"Kamu bisa mengirimkan ventilator ke luar negeri namun tidak dapat menyediakan untuk negara bagian sendiri termasuk menyedikan PPE (Personal Protective Equipment- alat pelindung diri_ atau bahan untuk tes," cuit salah seorang netizen, Christopher Zullo.

Salah seorang lainnya dengan sinis menulis, "Saya tak peduli kalau kamu mengirim ventilaor ke Mars sekalipun, kamu bukan orang yang berazas kemanusiaan...50.000 orang meninggal....dan kamu meminta orang untuk minum disinfektan."

Trump juga menawarkan ventilator ke sejumlah kepala negara yang dikontak Jumat (24/4/2020) termasuk El Salvador, Honduras dan Ekuador.

Trump sendiri dalam cuitan berikutnya mengatakan dia mendapatkan "kajian sangat bagus dari pemerintah federal dalam menangani Virus Corona. Ventilator, membangun rumah sakit, tempat tidur dan tentu tes berlangsung sangat baik."

Amerika Serikat saat ini memiliki antara 160-000 sampai 200.000 ventilator namun sekitar satu juta pasien diperkirakan memerlukan alat ini dalam masa pandemi ini, menurut Society of Critical Care Medicine.

Di New York, episenter wabah di Amerika, rumah sakit-rumah sakit telah hampir kehabisan menurut Gubernur Andrew Cuomo awal bulan ini.

Sampai Jumat (24/4/2020), infeksi Virus Corona di AS, tercatat lebih dari 870.000, tertinggi di dunia dengan angka infeksi global 2,7 juta.

Sebelumnya komentar Trump terkait injeksi disinfektan untuk pasien Covid-19 menimbulkan ribuan kritikan di sosial media.

Di Indonesia sendiri, Menteri Perdagangan berencana melakukan imbal dagang antara alat pelindung diri (APD) produksi Indonesia dengan alat kesehatan (alkes) seperti ventilator dan bahan pangan dari negara lain selama penanganan wabah Virus Corona.

Alasannya, produksi APD Indonesia diprediksi akan melampaui daya serap penggunaan APD domestik dalam beberapa waktu ke depan.

Namun rencana itu ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena masih banyak fasilitas kesehatan dan petugas medis di Indonesia yang kekurangan APD. Apalagi, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

"Jangkauan Covid-19 hampir di semua provinsi. Jumlah dokter ada 185.000, perawat 1,2 juta, dan ada lagi tenaga kesehatan lainnya. APD hanya sekali pakai, dan dalam sehari ada tiga shift. Jadi memang kita butuh jumlah yang besar sehingga rencana ekspor ini sebaiknya tidak dilakukan," kata Sekretaris Jenderal IDI M. Adib Khumaidi kepada BBC News Indonesia, Senin (20/4/2020).

• Donald Trump Usul Tubuh Pasien Corona Disuntik Disinfektan, Dokter: Jangan Dengarkan Nasihatnya

Di sisi lain, anggota tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan imbal dagang seringkali merugikan satu pihak, misalnya imbal dagang tidak memiliki jaminan bahwa ventilator yang dikirim memiliki kualitas terbaik.

Namun Kementerian Perdagangan beralasan imbal dagang ini direncanakan dilakukan dalam konsep melawan Virus Corona bersama dengan negara lain dan dengan perjanjian yang jelas.

Senada dengan Kementerian Perdagangan, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo pada Senin (20/4/2020) mengatakan, "Mohon dimaklumi bahwa tidak ada satu pun negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karenanya dibutuhkan kompromi, dibutuhkan kerjasama, dan dibutuhkan sebuah kesepakatan."

Rencana imbal dagang di tengah 'kekurangan' APD

Sekretaris Jenderal IDI, M. Adib Khumaidi, menjelaskan kepada BBC News Indonesia, bahwa kebutuhan APD saat ini tidak hanya untuk petugas medis yang melayani pasien Covid-19, namun untuk semua petugas medis yang ada di fasilitas kesehatan karena mereka rawan tertular.

"Beberapa tenaga medis terpapar padahal mereka bukan di ruang poli, UGD, isolasi. Artinya kebutuhan APD tidak hanya untuk RS rujukan, ruang isolasi, tapi seluruh pelayanan dan fasilitas kesehatan dari RS rujukan, RS pemerintah, RS swasta, UGD, klinik, puskesmas. Mereka harus dilengkapi APD. Itu mengapa kami sebut masih kurang," kata Adib, Senin (20/4/2020).

"Lalu APD ini sekali pakai, jadi harus dijaga kontinuitasinya. Jangan sampai tiba-tiba kasus di Indonesia meningkat lalu APD diekspor dan kita kekurangan APD. Untuk itu kita harus prioritaskan kebutuhan dalam negeri dulu," tambahnya.

Seorang dokter yang tak ingin diungkap identitasnya mengungkapkan kepada BBC Indonesia bahwa ia harus meminta bantuan untuk mendapatkan APD bagi dirinya dan rekan-rekannya.

"Saya dan teman-teman mencari bantuan APD. Pihak rumah sakit menyediakan APD tapi dibatasi sekali. Itu pun (biaya pengadaan APD) dibebankan ke pasien," kata dokter tersebut.

Sebelumnya, pada awal April, dokter ini mengaku juga sempat kekurangan masker N95. Mereka terpaksa mensteril masker N95 agar dapat menggunakannya selama sepekan.

"Lumayan. Ada yang menyumbang masker, jadi seorang bisa dapat dua masker N95. Bisa untuk dua minggu. Satu masker bisa untuk satu pekan, tapi memakainya harus apik. Sesudah pakai disteril," ungkap dokter yang bertugas di sebuah rumah sakit di salah satu kota besar di Pulau Jawa.

Meski tidak menyebut angka detil kebutuhan APD bagi para tenaga medis, IDI menggambarkan kebutuhan APD sebagai berikut: jumlah dokter ada 185.000, perawat 1,2 juta, dan ada lagi tenaga kesehatan lainnya. APD hanya sekali pakai, dan dalam sehari ada tiga shift.

Imbal dagang 'rawan' permainan

Di sisi lain, penggunaan metode imbal dagang dinilai rawan menimbulkan kecurangan, menurut anggota tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono.

"Imbal dagang itu risikonya dua kemungkinannya, yaitu harga yang bisa dipermainkan, dan kualitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak tahu bagaimana quality control-nya," kata Pandu kepada BBC News Indonesia.

Menurut Pandu, proses persetujuan nilai imbal dagang dilakukan secara tertutup dan sering kali merugikan satu pihak.

"Imbal dagang itu tidak terbuka. Nanti harganya dipatok, misal satu ventilator untuk 1.000 APD, apakah itu seimbang? Kenapa tidak, APD dijual dan ventilator dibeli secara terpisah. Jadi bisa jual dengan harga terbaik, dan beli dengan harga terbaik," katanya.

Kemudian, imbal dagang juga tidak memiliki jaminan bahwa ventilator yang dikirim memiliki kualitas terbaik.

"Kita tidak bisa menolak barang yang dikirim, jangan sampai ternyata ventilator-nya tidak berkualitas dan tidak terpakai," kata ahli epidemilogi dan biostatistik dari UI itu.

Pandu pun meminta pemerintah untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan APD dalam negeri baik dalam jumlah maupun kualitas. Jika berlebih maka dapat dijual secara terbuka ke negara lain.

"Lalu untuk ventilator, kenapa harus impor? Kenapa tidak produksi sendiri? Banyak pabrik di Indonesia yang punya kapasitas, dan desainnya juga sudap open source, bisa ditiru, tidak ada hak patennya lagi, tinggal copy saja. Ini malahan impor," katanya.

Apa kata Kementerian Perdagangan?

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita menjelaskan, antara Indonesia dengan negara mitra tentu harus saling membantu dalam situasi sulit pandemi COVID-19 seperti saat ini, khususnya untuk pengadaan alat kesehatan dan alat pelindung diri (APD).

Banyak industri di Indonesia yang memproduksi alat kesehatan, saat ini juga membutuhkan bahan baku dari luar negeri.

"Untuk itu, Bapak Menteri Perdagangan telah melakukan strategi penguatan pendekatan dengan negara-negara mitra supaya tetap dapat mengimpor bahan baku alat kesehatan untuk kebutuhan industri di dalam negeri kita. Hal ini karena situasi sulit seperti saat ini banyak negara yang terganggu ekspornya dan lebih fokus pada penyelesaian COVID-19," kata Olvy kepada BBC News Indonesia.

Olvy menambahkan, kondisi dunia saat ini menjadi sulit akibat Covid-19. Indonesia mengalami kesulitan mengekspor barang, karena tiap negara tidak berorientasi membeli barang dari luar.

Saat ini, ujarnya, kebijakan ekspor alat kesehatan yaitu antiseptik, bahan baku masker, APD, dan masker, dilarang untuk ekspor sementara, seperti tercantum pada Permendag Nomor 34 tahun 2020.

"Untuk itu, alat kesehatan yang tadi disampaikan telah diekspor ke Korea Selatan adalah dalam konteks Kerja sama," kata Olvy.

"Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat selain alat kesehatan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan juga fokus pada ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat seperti bawang putih dan bombay, beras, gula dan minyak goreng," ujarnya.

Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi izin inpor bawang putih untuk penuhi stok dan agar harga terjaga berdasarkan Permendag No. 27 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendag No. 44 tahun 2019 tentang ketentuan impor produk hortikultura; serta memotong mata rantai distribusi serta mempercepat arus barang kebutuhan pokok dan memperkuat pengawasan barang di pasar.

Indonesia berpotensi 'kelebihan' produksi APD

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebelumnya mengatakan tengah membahas rencana imbal dagang APD dengan alat kesehatan dan bahan pangan.

Namun, Agus tidak merinci dengan negara mana dan berapa jumlah APD yang akan ditukarkan. Agus mengatakan akan membicarakan rencana ini dengan Kementerian Perindustrian.

Dalam wawancara dengan Detik.com, pekan lalu, Agus menjelaskan alasan ekspor APD, yaitu karena saat ini sekitar 8 juta APD sedang dalam proses produksi.

Dalam beberapa bulan mendatang, produksi mencapai 19 juta.

Kemudian, jika produksi telah memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ekspor diperbolehkan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga sebelumnya mengatakan akan mengekspor APD ke luar negeri, seperti Jepang dan Korea Selatan.

"Indonesia juga membantu (negara lain), karena salah satu negara penghasil APD terbesar dunia. Jadi kontrak dengan negara lain tetap akan kami penuhi tanpa kita korbankan kebutuhan APD di dalam negeri," ujar Sri Mulyani usai rapat sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo melalui konferensi video, Selasa (14/4/2020).

Kepada BBC News Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Arianti Anaya mengungkapkan bahwa Pemerintah telah mendapatkan sekitar tiga juta bahan baku APD.

"Dengan bahan baku impor kelihatannya akan tercukupi sebagian APD medis. Sisanya bahan baku sedang diusahakan mampu dibuat di dalam negeri. Beberapa perusahaan tekstil besar tengah melakukan diversifikasi untuk mampu membuat bahan baku APD yang memenuhi standar," kata Arianti.

Menurut Arianti, Kementerian Kesehatan memprediksi kebutuhan tiga juta APD untuk 20.000 pasien. Jika pasien bertambah, maka kebutuhan APD mengikuti.

Ia pun optimis APD dapat diekspor karena Indonesia memiliki bahan baku dan unit produksi tekstil yang besar hingga kecil dalam membuat APD. Dan juga, lanjutnya, didukung oleh landai atau berkurangnya kasus Covid-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan telah membeli satu juta bahan baku APD yang berasal dari Korea Selatan.

Bahan baku tersebut kemudian diproduksi di Indonesia menjadi APD siap pakai yang kemudian akan diberikan kembali ke Korea Selatan.

"Mohon dimaklumi bahwa tidak ada satu pun negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karenanya dibutuhkan kompromi, dibutuhkan kerjasama, dan dibutuhkan sebuah kesepakatan," kata Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Senin (20/04).

Selain itu, menurut data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah ventilator di Indonesia masih kurang dari kebutuhan. Per Maret, tercatat terdapat sekitar 8,4 ribu unit ventilator yang tersebar di 34 provinsi dengan kebutuhan total mencapai sekitar 29,9 ribu unit.

Apa itu Imbal dagang?

Imbal Dagang (counter trade) adalah suatu skema perdagangan atau praktik perdagangan dimana pemasok barang atau jasa, menyetujui suatu kondisi dalam perjanjian jual-beli untuk membalas (reciprocity) dan menyanggupi suatu persyaratan khusus tertentu sebagai kompensasi yang memberikan manfaat bagi pembeli.

Dengan demikian pemasok barang atau jasa wajib menerima barang atau memberi kompensasi lain kepada pembeli sebagai balasan atau pembayaran sebagian atau seluruh barang atau jasa yang dijualnya atau ditukarnya.

Imbal Dagang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain barter, imbal beli (counterpurchase), offset, buyback, compensation, clearing, coproduction, dan sebagainya.

Indonesia pernah imbal dagang dengan Rusia, yaitu produk non-migas Indonesia ditukarkan dengan peralatan militer Rusia.

Kemudian, imbal dagang antara 16 komoditi non-migas Indonesia dengan minyak mentah Libia. (BBC/Raja Eben Lumbanrau)

Artikel ini telah tayang di BBC Indonesia dengan judul "Virus Corona: Trump akan sediakan ventilator untuk Indonesia, saat kematian di AS melonjak 3.000 sehari, sementara netizen protes karena kebutuhan di dalam negeri tak cukup"