Anggota DPRD DKI Jakarta Masuk Dalam Daftar Penerima Bansos: Gubernur Lebih Serius, Jadi Tidak Asal

TRIBUNWOW.COM - Pemprov DKI Jakarta diminta lebih serius memperbaiki data penerima bantuan sosial atau bansos bagi warga yang terdampak pandemi Virus Corona.

Pasalnya, ada sejumlah warga yang tak layak menerima bantuan tapi masuk dalam daftar penerima bansos.

Satu di antara yang masuk dalam daftar penerima bansos adalah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak.

• Kata Psikiater soal Masyarakat yang Nekat Mudik di Tengah Virus Corona, Danardi: Tidak Mudah Diubah

Hal tersebut secara terbuka oleh Jhonny sampaikan dalam kanal Kompas TV, Jumat (24/4/2020).

Awalnya Jhonny mengaku ia diberi laporan oleh perangkat RT bahwa namanya masuk dalam daftar penerima bantuan.

Padahal, ia mengaku kondisinya semestinya tidak dimasukkan dalam daftar penerima bantuan.

Jhonny yang mengaku sempat rapat dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta mengatakan bahwa pendataan penerima bantuan sosial itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos.

Namun pada kelanjutannya, pencuplikan data tersebut tidak dilakukan secara teratur dan sitematis.

Sebab, yang melaksanakan penyaringan data tersebut justru dari Dinas Kominfo DKI Jakarta.

"Jadi memang ketika kami pernah rapat secara virtual dengan Dinas Sosial DKI Jakarta termasuk juga gugus tugas penangan Covid-19 ini di Jakarta, mereka kan mencuplik datanya melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," ujar Jhonny.

"Tetapi yang mau saya lihat update data penerima bansos ini kan pencuplikannya mereka kan pencuplikannya tidak teratur sistematis."

"Karena yang menjadi terdepan untuk menyaring dan mendata ini kan Dinas Kominfo DKI Jakarta," tambahnya.

• Pilih Mundur dari Bursa Pilkada Solo di Tengah Pandemi Corona, Achmad Purnomo: Saya Tak sampai Hati

• Penghasilan Merosot karena Dampak Corona, Perantau Harus Rela Tinggal di Bangunan Tak Layak

Ditambah lagi data tersebut tidak terlebih dahulu disosialisasikan kepada perangkat RT/RW.

Karenya saat nama Jhonny masuk dalam daftar, pihak RT setempat tidak mengetahuinya.

"Data ini juga tidak dulu disosialisasikan kepada RT dan RW," ujar Jhonny.

lebih lanjut, Jhonny menilai kesalahan data tersebut semestinya tidak akan terjadi apabila setiap perangkat pemerintahan sampai yang terbawah dilibatkan.

Ironisnya, Johnny mengatakan bahwa pihak-pihak yang mestinya mendapatkan bantuan justru luput dari pendataan.

"Kalau saya pikir dilibatkan katakanlah perangkat mulai tingkat Wali Kota, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW saya kira persoalan ini tidak akan terjadi."

"Justru yang membuat kita sangat prihatin adalah ternyata orang-orang yang patut mendapat justru tidak mendapat," ucap Jhonny.

Karena hal tersebut, pihaknya meminta Pemrov khususnya Gubernus Anies Baswedan bisa lebih serius menangani hal tersebut.

Pasalnya, kejadian serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain di DKI Jakarta.

"Artinya ini kan semacam warning bagi Pemprov, khususnya pak Gubernur untuk bisa lebih serius," imbau Jhonny.

"Jadi tidak bekerja asal-asalan mencupilik data-data itu."

"Dan yang membuat saya prihatin adalah karena fenomena ini bukan hanya di tempat saya, di Kelapa Gading, Sunter dan beberapa tempat di seluruh DKI Jakarta ini," tandasnya.

Simak video berikut mulaui dari awal:

Anies Baswedan Sebut Kesalahan Data Wajar

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui adanya sejumlah bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemprov DKI Jakarta tidak tepat sasaran.

Seperti diketahui, bansos diberikan dalam rangka pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta yang telah berjalan dua pekan.

Menurut Anies Baswedan, kesalahan penyaluran bantuan sosial tersebut adalah hal yang wajar.

• Sembuh dari Virus Corona, Ratri Anindyajati Jadi Pendonor Plasma Darah: Yakin Ini Bisa Berguna

Sebab, ada sekitar 1,2 penduduk DKI Jakarta yang masuk di dalam daftar penerima bantuan.

Hal ini disampaikan Anies Baswedan di kantor Balai Kota, Rabu (22/4/2020), yang disiarkan langsung oleh Youtube Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, satu dua kesalahan dalam penyaluran bantuan sebanyak itu pasti ada.

Ia menyebut, sekalipun data paling akurat di negeri ini bila dicari pasti ada juga luputnya.

"Tentang bantuan sosial benar, kita memberikan 1,2 juta ada 1,2 juta nama tentu saja tidak mungkin sempurna," ujar Anies.

"Tidak mungkin dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama pastilah." 

"Di negeri ini data yang super akurat saya rasa teman-teman juga tahu, jadi kalau dicari ya pasti ada," tambahnya.

• Cara Tetap Aman Bersepeda di Tengah Wabah Corona, Dokter Ingatkan untuk Selalu Kenakan Masker

Menurutnya, dari kesalahan tersebutlah pemerintah bisa terus melakukan koreksi.

Oleh karena itu, ia terbuka dan tidak ingin menutup-nutupi hal tersebut.

"Jadi bagian kita adalah mengoreksi terus menerus," ujar Anies.

"Dari 1,2 kalau kita mau cari satu dua tiga pasti, jadi tidak usah ditutup-tutupi itu faktanya di republik ini kita semua tahu data lengkap by name by address kita tahu."

"Tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan koreksi," lanjutnya.

Di samping itu, kekeliruan penyaluran bansos tersebut juga bisa membuat pemerintah semakin meningkatkan kualitas datanya.

"Dan ini bagian dari kita juga meningkatkan kualitas data."

Ia berdalih, data masyarakat yang tergolong miskin dan pantas menerima bantuan pada masa pandemi dan kondisi normal tidaklah sama.

Sebab, masyarakat yang tergolong mampu pada waktu sebelumnya bisa saja masuk daftar kurang mampu dan membutuhkan bantuan pada saat pandemi seperti sekarang.

Oleh karenanya, saat di lapangan masyarakat yang mengatakan butuh bantuan jauh lebih banyak dari daftar.

Hal tersebut tidak lain adalah karena dampak Covid-19 yang menyebabkan orang juga kehilangan pekerjaannya.

"Karena banyak yang dulu masuk di dalam data sebagai masyarakat miskin itu di dalam suasana normal divmana perekonomian bergerak dan sebagian berkegiatan," ucap Anies.

"Hari ini banyak dari saudara-saudara kita yang bulan-bulan lalu tidak membutuhkan bantuan sekarang membutuhkan bantuan."

"Pada saat datang ke lapangan, maka yang mangatakan butuh jauh lebih banyak dari daftar."

"Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang sekarang tidak memiliki pekerjaan," tambahnya.

• Bahayakah Berpuasa di Bulan Ramadan saat Pandemi Virus Corona? Ini Penjelasan Ahli Penyakit Menular

Simak videonya mulai dari menit ke 17.35:

(TribunWow.com/Rilo)