Belva Devara Mundur dari Stafsus, Refly Harun Soroti Ruang Guru: Silakan Lanjutkan Proyeknya

TRIBUNWOW.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun membahas bagaimana status keterlibatan Ruang Guru di dalam program Kartu Pra Kerja milik pemerintah.

Refly mengatakan dirinya tidak melarang apabila Belva Syah Devara masih ingin terus melanjutkan keterlibatan Ruang Guru di dalam program Kartu Pra Kerja.

Namun di sisi lain, Refly mengatakan banyak masyarakat yang beranggapan program Kartu Pra Kerja tidak terlalu penting di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19).

• Bahas Klarifikasi Belva Devara, Refly Harun Akui Ruang Guru Memang Bukan Perusahaan Abal-abal

Dikutip dari YouTube Refly Harun, Jumat (24/4/2020), awalnya Refly mengatakan bahwa saat ini keterlibatan Ruang Guru di dalam program Kartu Pra Kerja masih menjadi perhatian publik.

"Ada dua pertanyaan yang menyangkut proyek tersebut," kata Refly.

Refly menjelaskan timbul kecurigaan apakah Ruang Guru masuk dalam proyek pemerintah dengan cara yang normal atau karena pengaruh Belva yang kala itu menjabat sebagai staf khusus presiden milenial.

Ia merasa posisi Belva kala itu pasti berpengaruh terhadap nama Ruang Guru.

Refly mencontohkan kemungkinan staf di Ruang Guru menggunakan nama Belva sebagai Stafsus untuk melariskan produknya.

"Tapi sedikit banyak, kedudukan Belva sebagai staf khusus pasti berpengaruh, paling tidak akan dilihat," ujarnya.

• Refly Harun Tertawa Ulas Surat Pengunduran Diri Belva Devara: Ini Sudah seperti Presiden Ya

Saya Tidak Terlalu Esktrem

Mantan Komisaris Utama Pelindo I itu mengatakan kini banyak masyarakat yang meminta Belva ikut menarik proyeknya dari program Kartu Pra Kerja.

Namun dirinya sendiri menjelaskan tidak ada masalah apabila Belva tetap melanjutkan keterlibatan Ruang Guru di dalam program Kartu Pra Kerja.

"Jadi sebenarnya beberapa komponen society bilang 'Mundur sih mundur, tapi mundur juga dari proyek tersebut'," kata Refly.

"Kalau saya mungkin tidak terlalu ekstrem kecuali kita bisa membuktikan secara faktual bahwa Belva terlibat."

"Jadi pilihan saya mundur (dari Stafsus), silakan lanjutkan proyeknya."

"Itu sikap saya, tetapi ternyata komponen society maju lebih jauh lagi," lanjutnya.

Perlukah Kartu Prakeraja?

Refly kemudian menyoroti soal program Kartu Pra Kerja.

Ia mempertanyakan seberapa penting program tersebut dilakukan di tengah kondisi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi Covid-19.

"Menyangkut eksistensi proyek (Rp) 5,6 triliun tersebut, pertanyaannya adalah perlukah proyek tersebut di tengah masa pandemi Covid-19 ini?," tanya Refly.

• Pernah Minta Belva Devara Mundur dari Stafsus, Refly Harun: Bukan Masukan Saya saja

Refly mengatakan saat ini masyarkat sangat butuh bantuan sosial dari pemerintah karena banyak di antara mereka telah kehilangan mata pencahariannya.

"Oke kita butuh yang namanya social safety net, termasuk pada orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan atau nganggur, bahasa ekstrimisnya pra pekerja," terang Refly.

Ia lalu mempertanyakan apakah Kartu Pra Kerja bisa berfungsi secara optimal di tengah kondisi pandemi yang menerjang Indonesia.

"Apakah betul sistem online itu akan efektif bagi mereka? Betulkah mereka mau belajar?," tanya Refly.

Refly meragukan di tengah kondisi Covid-19 ini bisa tercipta lapangan pekerjaan dengan mudah.

"Kalau pun mereka sudah tahu, sudah belajar apakah kemudian mereka sanggup mencari pekerjaan di tengah pandemi Covid-19 yang tidak jelas kapan selesainya kini?" kata dia.

Kekhawatirannya tersebut ia perkuat dengan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan karena pemasukan yang kian menipis.

"Jangankan mereka yang kehilangan pekerjaan untuk pra pekerja saat ini, mereka yang saat ini sedang bekerja pun terancam untuk di-PHK," ujar Refly.

"Karena kita tahu, produktivitas menjadi melemah, size-nya menjadi kecil, penghasilan usaha menjadi jauh berkurang."

"Sehingga yang namanya PHK akan menjadi pilihan yang rasional," imbuhnya.

Refly mempertanyakan mengapa pemerintah tidak menggunakan anggaran triliunan program Kartu Pra Kerja untuk membantu langsung penanganan Covid-19.

"Sekali lagi pertanyaannya apakah tetap penting proyek ini dilanjutkan? Kenapa tidak uang yang triliunan itu semua dikonsentrasikan kepada penanganan Covid-19?," tandasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) milenial Persiden RI Joko Widodo (Jokowi) Adamas Belva Syah Devara telah resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Stafsus.

Pria yang juga menjadi CEO dari Ruang Guru tersebut mengundurkan diri setelah beberapa hari sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena dituding memanfaatkan posisinya sebagai Stafsus untuk kepentingan perusahaan miliknya.

Pernyataan mengundurkan dirinya ia sampaikan lewat akun Instagram resmi miliknya, @belvadevara, Selasa (21/4/2020).

Lihat videonya mulai menit ke-10:30:

Jokowi Ulas Kartu Pra Kerja: Sudah Semi Bansos

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menanggapi kritikan program kartu Pra Kerja yang dinilai diluncurkan tidak pada yang waktu yang tepat, yaitu di tengah pandemi Virus Corona.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara eksklusif Najwa Shihab dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2020).

Hal itu bermula ketika Najwa mennyampaikan bahwa saat ini program Kartu Pra Kerja menerima banyak kritikan.

Nana mengatakan, nominal yang dikucurkan pemerintah untuk kartu Pra Kerja di tengah pandemi Virus

Mendengar hal tersebut, Jokowi tidak menampiknya dan mengatakan bahwa kartu Pra Kerja memang untuk pelatihan yang telah disiapkan sejak jauh hari.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menjelaskan beberapa jenis pelatihan yang disediakan dalam program Kartu Pra Kerja.

Namun, karena masa pandemi mekanisme peluncurannya diubah.

• Ditemani Puput Nastiti, Ahok Bersama Istri Sampaikan Ucapan Selamat Ramadan, Ingatkan soal Corona

Nana mengatakan, nominal yang dikucurkan pemerintah untuk kartu Pra Kerja di tengah pandemi Virus

Mendengar hal tersebut, Jokowi tidak menampiknya dan mengatakan bahwa kartu Pra Kerja memang untuk pelatihan yang telah disiapkan sejak jauh hari.

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menjelaskan beberapa jenis pelatihan yang disediakan dalam program Kartu Pra Kerja.

Namun, karena masa pandemi mekanisme peluncurannya diubah.

Jokowi menjelaskan dalam waktu kurang dari setengah bulan desainnya diubah total.

"Ya betul jadi memang, awal Kartu Pra Kerja itu memang disiapkan untuk pelatihan," terang Jokowi.

"Kita memang sudah menyiapkan saat itu sejak Oktober, kita sudah mendesain Kartu Pra Kerja nanti bisa dipakai untuk training, untuk pelatihan mengenai teknisi coding, teknisi programming, untuk pelatihan barista, pelatihan chef," tambahnya.

"Tapi ada kondisi yang berbeda sekarang ini, yang extraordinary, ada Covid," kata Jokowi.

"Sehingga dalam waktu hanya satu setengah bulan ini didesain, desainnya dibelokkan, diubah total," imbuhnya.

Dengan alasan wabah yang membuat orang tidak bisa melakukan pelatihan secara langsung, karenanya mekanismenya diubah secara online.

Ditambah, program tersebut bukan lagi murni pelatihan melainkan sudah termasuk semi bansos.

"Karena enggak mungkin kita ketemu untuk melakukan pelatihan, barista kan harus ketemu, melatihnya harus ketemu, chef juga harus ketemu," kata Jokowi.

"Nah ini diubah ke online dalam waktu yang sangat cepat, tetapi ini sudah bukan murni training, atau murni pelatihan, tetapi ini sudah semi bansos," tambahnya.

Jokowi juga menyebut  bahwa nominal Rp 600 ribu sudah termasuk semi bansos, khususunya untuk para korban PHK.

Sebab, ia menyebut hampir 90 % masyarakat yang mengikuti program Kartu Pra Kerja merupakan korban PHK Covid-19.

"Sehingga yang enam ratus ribu selama empat bulan itu sudah semi bansos, terutama untuk korban PHK," kata dia.

"Ini hampir saya kira 80, 90 persen yang ikut Kartu Pra Kerja ini memang korban PHK," tambahnya.

Jokowi menekankan biaya Rp 1 juta yang disinggung Najwa sebelumnya bukanlah hal yang mesti disoroti.

Ia lalu menjelaskan bagaimana Kartu Pra Kerja adalah program yang terbuka, dimana masyarakat bisa bebas mengikuti pelatihan yang mana.

Ditambah biayanya juga terbuka dan bisa dipilih sesuai program.

"Bahwa ada biaya Rp 1 juta untuk pelatihan, itu bukan itu," jelasnya.

"Karena ini adalah sebuah program yang terbuka, artinya semua perusahaan bisa menawarkan pelatihan lewat online," kata Jokowi.

"Biayanya juga terbuka di situ bisa dilihat. Tidak Rp 1 juta, ada yang Rp 168 ribu, hingga Rp 800 ribu. Tinggal milih kok, tergantung pelatihan yang diinginkan," kata Jokowi menambahkan.

"Kartu Pra Kerja ini sudah bukan murni training, atau murni pelatihan, tetapi sudah masuk ke semi bansos dalam rangka Covid-19 ini," ujarnya lagi.

Simak videonya mulai dari menit ke 5.25:

(TribunWow.com/Anung)