Ditanya Kesediaannya Gabung Pemerintahan, Haris Azhar: Enggak, Hanya Jadi Alat Gimiknya Presiden

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar memberikan jawaban tegas ketika ditanya kesediaanya untuk bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dilansir TribunWow.com, Haris Azhar mendapatkan pertanyaan dari Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun terkait apakah bersedia jika mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam kursi pemerintah, tepatnya pada Kementerian Hukum dan HAM.

Namun dengan tegas, Haris Azhar memberikan penolakan.

• Sebut Perppu Corona Melegitimasi Cari Utang, Refly Harun: Jangan Heran kalau Sri Mulyani Raja Utang

Dalam tayangan Youtube Refly Harun, Kamis (23/4/2020), Haris Azhar beralasan pada kondisi pemerintahan saat ini.

"Bagaimana jika pemerintah tiba-tiba berpikir wah kalau begitu saya membutuhkan Haris Azhar untuk memperkuat tim Hukum dan HAM saya, untuk itu bang Haris pilih jabatan apapun."

"Kira-kira bersedia enggak bung?" tanya Refly Harun.

"Enggak," jawab Haris Azhar tegas.

Haris Azhar mengakui bahwa dirinya memang berkeinginan untuk membantu pemerintah dalam menegakkan hukum dan HAM di Indonesia.

Namun ia tidak yakin dengan orang-orang yang saat ini menjabat di pemerintahan, khususnya untuk lingkup hukum dan HAM.

"Maksud saya begini, ini bukan soal dapat jabatan, tetapi saya punya imajinasi juga, saya punya harapan, saya punya daftar, seperti apa negara itu harus menjalankan tanggung jawabnya, ada prasyarat di sana yang kita harus periksa," kata Haris Azhar.

"Kalau saya atau orang seperti saya di bawa masuk ke pemerintah, tetapi pemerintahan kondisinya seperti ini," jelasnya.

• Refly Harun Ungkit Sumbangan Besar untuk Negara pada Pilpres 2009, Singgung Nama Mahfud MD

Dengan kondisi seperti saat ini di pemerintahan, Haris Azhar mengaku hanya akan menjadi alat gimik dari Presiden, ketika mendapatkan jabatan di negara.

Menurutnya, dirinya mewakili rekannya sebagai advokat hukum meminta pemerintah lebih komitmen dalam menegakan hukum dan HAM, termasuk dengan merekrut orang-orang yang kompeten dan berkualitas.

"Menurut saya, saya hanya menjadi alat gimiknya presiden, atau gimiknya rezimnya penguasa hari ini," ujar dia.

"Buat saya, sebetulnya orang seperti saya itu masuk ke negara, jika negaranya memang punya komitmen, yang kedua struktur manusianya di dalam pemerintahan itu memang ada orang-orang yang mempunyai catatan yang cukup baik, orang-orang yang memang bisa mengambil keputusan dengan metodologi-metodologi yang tepat," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 12.06

Haris Azhar Ungkap Kelebihan Jokowi Tangani HAM

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar dikenal sebagai sosok yang sering mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, dalam sambungan video call dengan Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun, Haris Azhar mengungkap keuntungan HAM dalam era Jokowi.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube pribadi Refly Harun pada Kamis (23/4/2020), hal itu diungkapkan Haris Azhar setelah ditanya oleh Refly Harun.

• Perbedaan Makna Mudik dan Pulang Kampung Versi Jokowi: Anak Istri di Kampung, Jadi Mereka Pulang

Haris Azhar menilai bahwa Jokowi beruntung menjadi presiden di negara yang menganut sistem konstitusi.

"Menurut Anda mana hal yang baik dari Pemerintahan Jokowi ini yang merupakan prestasi Pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum atau HAM," tanya Refly.

"Soal postitif dari Jokowi, sebenarnya dia diuntungkan menjadi presiden di negara yang kita punya konsititusi satu," jawab Haris.

Suatu kebijakan yang berkaitan HAM atau mengatasi masalah pelanggaran HAM disebut Haris akan lebih mudah dilakukan di negara yang menganut sistem konstitusi.

"Yang kedua dalam konstitusi itu dia harusnya jadi pijakan guidance soal Hak Asasi."

"Jadi secara kenegaraan given dia dapat konstitusi yang baik sudah, tidak sempurna tapi sudah berubah sudah lebih jelas dia untuk melihat Hak Asasi Manusia," kata Haris.

• Ditanya Najwa Mengapa Sikapnya Berubah soal Transparansi Data, Jokowi: Negara Manapun Tak Mampu

Lalu, Haris juga menyebut Jokowi cakap dalam memberikan janji-janji terkait HAM dan penyelesaian masalahnya.

"Dia positif pada periode pertama waktu pemilihan dia membuat nawacita yang saya pikir dalam nawacita itu banyak janji-janjinya, dia bisa membuat janji untuk memperbaiki atau mencari penyelesaian terhadap kasus-kasus pada pelanggaran HAM di mana dia belum jadi presiden," ungkapnya.

Pria lulusan Universitas of Essex, Inggris ini kemudian menyinggung soal pidato Jokowi mengenai HAM.

Menurut dia, Jokowi bisa memilih masalah-masalah HAM yang memang harus fokus segera ditangani.

"Lalu dia bisa berpidato meskipun saya yakin dibikinin pidatonya ketika hari Hak Asasi Manusia pada tahun 2014, 2015, 2016 sudah cuma tiga tahun setelah itu tidak pidato lagi."

"Soal Hari HAM yang dia daftar prioritas apa saja yang menjadi konsen di bidang Hak Asasi Manusia, misalnya soal Hak Masyarakat Adat, soal Hak Reforma Agraria, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat."

"Kemudian perlindungan terhadap kelompok minoritas dia bisa membuat janji-janji tersebut," jelasnya.

Namun, Haris menilai kelebihan Jokowi hanya terbatas pada teori.

"Tapi dia itu positifnya hanya berhenti pada sesuatu di tulisan dan di statement."

"Hak Asasi Manusia dia tidak bisa di hanya tulisan dan statement saja, itu saya capaian, itu juga bukan sesuatu yang miracle, kejaiban itu juga enggak," ungkapnya.

Pria yang berkiprah di LSM KontraS ini mengatakan bahwa memang negara-negara lain juga memiliki teori yang baik mengenai HAM.

Namun dalam HAM, harus ada bukti nyatanya.

• Masalahkan Perppu Penanganan Virus Corona Bebas dari Upaya Hukum, Haris Azhar: Akan Jadi Debat Kusir

"Hari ini semua negara sudah cukup baik soal hak asasinya."

"Tapi bagaimana hak asasi itu bisa menjawab dalam hak asasi manusia ada answerbility jadi bagaimana kemampuan menjawab situasi-situasi yang sangat konkrit, di lapangan itu PRnya," ujar dia.

Sehingga, Haris Azhar menyimpulkan ada dua hal yang positif dari Jokowi terkait HAM.

Namun, Refly Harun menilai bahwa apa yang diungkapkan Haris soal kelebihan Jokowi mengenai HAM tak cukup banyak.

"Jadi dia secara konsitusional diuntungkan, secara politis dia bisa bikin janji yang banyak, dia bisa pada momentum-momentum tertentu saja ia bisa membuat pernyataan-pernyataan prioritas dalam kacamata Hak Asasi Manusia, itu yang positif dari dia," kata Haris Azhar.

"Jadi itu yang positif ya? Tapi kalau saya pikir itu positifinya minim sekali," jawab Refly sambil tertawa. (TribunWow/Elfan Nugroho/Mariah Gipty)