Dianggap Terus Menutupi Data soal Corona, Jokowi Minta Semua Jajarannya Terbuka dalam Masalah Apapun

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak terbuka dalam menangani Virus Corona.

Jokowi tidak ingin ada yang ditutup-tutupi oleh jajarannya perihal Virus Corona.

Hal itu menyusul banyaknya anggapan yang menyebut pemerintah seakan-akan menutupi dan tidak transparan.

Mulai dari data pasien Virus Corona, hingga dana yang dikeluarkan untuk wabah tersebut.

• Bahas Potensi Kriminal dan Teroris di Tengah Corona, Deputi Kominfo BIN: Sudah Dilakukan Antisipasi

Sebelumnya hal ini sudah ditindak lanjuti oleh Juru Bicara Pemerintah penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto.

Pada setiap kesempatannya saat memaparkan update jumlah Virus Corona, Yurianto sudah menjelaskan lebih rinci, termasuk mengungkapkan jumlah orang yang diperiksa.

"Komunikasi yang terbuka, sistem data dan informasi yang terbuka kepada semua pihak, jangan ada yang mengangap-anggap lagi kita ini menutup-nutupi," ujar Jokowi.

Terlepas dari tudingan miring tersebut, Jokowi memastikan jika pemerintah tdak pernah ada niatan untuk menutupi permasalahan yang ada, khususnya di sini soal penanganan Virus Corona.

Dirinya menegaskan pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus menginformasikan perkembangan yang terjadi.

"Tidak ada sejak awal kita ingin menutup-nutupi masalah yang ada," pungkasya.

Simak videonya:

Diminta Lebih Transparan soal Bantuan Dana

Diketahui, pemerintah kembali mendapatkan sorotan dari beberapa pihak terkait penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Kali ini sorotan tersebut disampaikan oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan.

Dilansir TribunWow.com, Pahala Nainggolan meminta pemerintah atau lembaga pemerintah untuk lebih transparan dalam penanganan Virus Corona, terlebih berhubungan dengan uang.

Dirinya berharap pemerintah bisa membuka hasil sumbangan dari masyarakat yang diberikan kepada pemerintah untuk membantu penanganan Virus Corona.

Seperti yang diketahui, pemerintah sebelumnya telah membuka donasi bagi masyarakat yang ingin membantu penanganan Virus Corona.

Pahala tidak menyalahkan pemerintah atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Virus Corona untuk menerima bantuan atau donasi dari masyarakat.

Dirinya juga tidak menyebut hal seperti itu sebagai gratifikasi yang masuk dalam ranah KPK.

Alasannya karena sumbangan tersebut diberikan kepada lembaga atau institusi bukan secara perorangan.

Namun yang dipersoalkan adalah tidak ada keterbukaan atau transparansi dalam mengolah bantuan tersebut, baik bantuan dari masyarakat, lembaga, ataupun negera lain.

Hal seperti ini justru tidak baik, dan menimbulkan banyak prasangka dari banyak pihak, termasuk dari masyarakat itu sendiri.

• 40 Tenaga Medis Positif Corona, Ganjar Pranowo Minta Kejujuran Pasien: Enggak Usah Paranoid

"Kami banyak dapat pertanyaan tentang sumbangan dari masyarakat, ke rumah sakit, ke pemda, bahkan ke gugus tugas nasional," ujar Pahala yang dilansir oleh kanal YouTube Kompas TV, Jumat (17/4/2020).

"Ini gratifikasi? Bukan, karena ini diberikan ke pejabat penyelenggara negara," sambungnya.

"Tiga hari lalu kita keluarkan lagi surat penegasan bahwa semua pemberian dari masyarakat, termasuk dari swasta, dari luar negeri dalam bentuk apapun, itu bukan grativitasi dan tidak perlu dilaporkan ke KPK," jelasnya.

"Sepanjang sumbangannya diberikan ke institusi. Berbeda kalau perusahaan swasta memberikan direktur rumah sakit dengan kepada rumah sakit, kalau kepada direktur itu individu."

• Dampak Corona, Sri Mulyani Prediksi Pengangguran Naik 5,2 Juta dan Penduduk Miskin Tambah 3,78 Juta

Pahala juga tidak melarang bagi semua masyarakat yang ingin membantu saudara kita, baik melalui pemerintah, maupun rumah sakit dan lembaga-lembaga lainnya.

Namun yang masih menjadi catatan yaitu tidak adanya keterbukaan dari lembaga pemerintah.

Padahal hal itu penting untuk mengetahui kemana arus uang yang masuk tersebut.

Selain itu juga bisa membuat masyarakat lebih percaya dengan penggunaan donasinya.

"Saya harap ini bisa menyakinkan masyarakat bahwa silakan sampaikan sumbangan Anda ke rumah sakit, ke Pemda, ke dinas kesehatan," kata Pahala.

"Tapi yang saya bilang, lembaga pemerintah agak gagap, kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain soal akuntabilitas dan transparansinya."

Pahala berharap semua lembaga yang menerima bantuan bisa melaporkan apa saja yang sudah diterima.

Bahkan dirinya mengibaratkan mendapatkan nasi bungkus pun harus dilaporkan.

"Laporkan tiap hari, mau dapat nasi bungkus, mau dapat uang, dapat barang," tegasnya.

"Dan supaya karena ini situasinya darurat semuanya juga banyak terdapat resistor terserap, paling tidak taruh saja di websitelah," pungkasnya.

 Simak videonya mulai menit ke-7.05

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)