Virus Corona
Beda Kebijakan antara Kemenhub dan Kemenkes soal Ojol selama PSBB, Anies Baswedan Sudah Putuskan
Ada perbedaan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan terkait aturan soal ojek online selama penerapan PSBB. Anies sudah putuskan.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
"Dan ini nanti akan ditegakan aturannya," tegasnya menutup.
Simak videonya:
• Hanya ASN Golongan 3 ke Bawah yang Dapat THR, Berikut Penjelasan Lengkap Menkeu Sri Mulyani
• DPR Sarankan Pecat Andi Taufan Garuda dari Stafsus Jokowi setelah Surati Camat, Ini Sosoknya
5 Kepala Daerah di Jabar Sepakat Minta KRL Diberhentikan, Pihak KCI Tak Keberatan
Lima daerah di Jawa Barat resmi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai hari ini, Rabu (15/4/2020).
Lima daerah tersebut tergabung dalam wilayah Bodebek atau Kabupaten/Kota Bogor, Depok dan Kabupaten/Kota Bekasi.
Dilansir TribunWow.com, untuk mendukung berjalannya PSBB, lima kepala daerah yang menerapkan kebijakan tersebut sepakat meminta aktivitas transportasi kereta rel listrik (KRL) supaya dihentikan.
Lima kepala daerah tersebut secara kolektif sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Perhunungan.
Kepastian ini disampaikan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dalam tayangan Youtube KompasTV, Selasa (14/4/2020).
Dirinya mengatakan keputusan tersebut terpaksa harus diambil menyusul adanya penumpukan calon penumpang pada beberapa stasiun di lima wilayah tersebut, khususnya pada hari Senin (13/4/2020) pagi.
Hal seperti itu dirasa justru bisa membuat penerapan PSBB menjadi tidak efektif, bahkan dirasa sia-sia.
• Setelah Bodebek, Ridwan Kamil Ajukan PSBB untuk Bandung Raya, Rencana Diterapkan Rabu Pekan Depan
"Karena kemarin dikoordinir oleh Wakil Wali Kota Bogor, maka kita bikin surat, lima daerah ini kepada Pak Gubernur," ujar Rahmat Effendi.
"Pak Gubernur nanti bikin surat kepada Menteri Perhubungan, karena di situ ada overlap," jelasnya.
Rahmat Effendi menjelaskan jika sebelumnya Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim sudah mengusulkan hal itu kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) selaku operator KRL Jabodetabek, Senin (13/4/2020).
Sedangkan tanggapan dari pihak KCI sendiri, menurut Rahmat Effendi juga tidak merasa keberatan jika untuk kebaikan semuanya.
