Virus Corona
Beri Peringatan Pemerintah, Dedi Mulyadi: Hati-hati soal Janji Bantuan Dampak Corona
Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan tentang janji bantuan bagi warga terdampak Covid-19.
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPR RI Dedi Mulyadi meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan tentang janji bantuan bagi warga terdampak Covid-19.
Sebab, kata Dedi, jika janji itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, maka akan menimbulkan konflik di masyarakat yang akhirnya ketua RT dan RW jadi korban kemarahan masyarakat.
"Karena RT RW lah yang mendata masyarakat untuk dapat bantuan. Ketika didata, pada akhirnya tak terima atau yang nerima sebagian, maka RT dan RW jadi korban," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (13/4/2020).
• Bambang Soesatyo Kecewa atas Bentrok TNI Vs Polri di Papua: Bagaimana Kedamaian Bisa Terwujud
Menurut Dedi, kalau ingin memberi bantuan, tak perlu diumumkan dahulu nilainya.
Pemerintah mendata dahulu calon penerima.
Misalnya, kata Dedi, bantuan progam keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) jauh lebih terukur karena ada data yang memadai serta kualifikasinya sudah terukur dan rutin.
Tetapi di luar itu sangat sulit membuat ukuran karena saat ini semua orang merasa terdampak oleh Covid-19.
Oleh karena itu, kata Dedi, bantuan sosial dampak dari Covid-19 jangan mengorbankan aparat pemerintah paling bawah, yaitu RT RW dan kepala desa atau kelurahan.
Sebab, pemberian jenis bantuan sosial di luar penerima PKH dan bantuan BPNT yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat itu akan mengalami kesulitan dalam identifikasi masyarakat calon penerima.
• Antisipasi Kepadatan Penumpang, KCI Kerahkan Kereta Tambahan selama PSBB
Masyarakat di luar PKH dan BPNT semuanya merasa terdampak oleh Covid-19.
"Sedangkan bantuan yang didengungkan selama ini dalam pandangan saya jumlahnya tak akan mencukupi yang pada akhirnya aparat desa, RT, RW dan perangkat desa itu harus memilih dengan jumlah yang sangat terbatas. Itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Dedi.
Lab corona di RS kota/kabupaten
Dedi juga meminta pemerintah untuk mengadakan laboratorium pemeriksaan Corona di rumah sakit-rumah sakit di kota dan kabupaten.
Hal itu agar pemeriksaan sampel swab bisa segera keluar sehingga pasien tidak harus menunggu lama untuk mendapat kepasitkan positif atau negatif.
Dedi mengatakan, problem berkembangkanya Covid-19 ke desa hari ini karena banyak orang yang mudik dan juga tenaga kerja Indonesia yang pulang.