Pengamat Politik Imbau Buruh Tak Demo di Tengah Pandemi Corona: Jika Nekat Berarti Para Buruh Egois

TRIBUNWOW.COM - Para buruh tetap bersikukuh untuk melakukan demo, buntut pembahasan Omnibus Law RUU Cipta kerja oleh pemerintah dan DPR.

Menanggapi hal itu, pengamat Politik dan Ketatanegaraan dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto memberikan kritikan.

Agus mengatakan, buruh egois apabila tetap demo di tengah pandemi Virus Corona seperti ini.

• Dokter Relawan Ngaku Tak Mau Bahas Corona saat Isolasi: Sesuatu Berbau Covid-19 Bikin Kita Heh Gitu

Oleh karena itu, ia meminta para buruh menahan diri.

"Sebaiknya para buruh menahan diri dan mengurungkan rencana demonstrasi," ujar Agus kepada Tribunnews.com melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4/2020).

Agus menilai situasi mewabahnya virus corona harusnya bisa membuat para buruh menahan amarahnya terkait RUU Cipta Kerja.

"Situasi pandemi Covid-19 harusnya menjadi keprihatinan dan solidaritas bersama untuk melawan penyebarannya," jelas Agus.

Bahkan Agus menyebut, para buruh egois jika nekat untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran.

• 3 Provokator Tolak Pemakaman Jenazah Perawat Korban Corona Kini Ditangkap Polisi, Termasuk Pak RT

"Jika buruh nekat berdemonstrasi berarti para buruh egois."

"Karena tidak memikirkan nasib masyarakat yang tengah melakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) guna menghindari penyebaran Covid-19," tegas dosen Fakultas Hukum di UNS itu.

Agus yang juga seorang Pakar Hukum Tata Negara itu memberikan solusi bagi para buruh.

Menurutnya akan lebih efektif bila unjuk rasa itu diganti menggunakan dialog perwakilan organisasi buruh dengan wakil rakyat.

"Aspirasi buruh kepada DPR terkait RUU Cipta Kerja sebaiknya dilakukan secara lebih elegan."

"Cukup melalui sarana demokrasi lainnya yang mengindari kerumunan massa."

"Dapat berupa dialog dengan perwakilan organisasi buruh," tuturnya.

Agus melanjutkan, jika unjuk rasa tetap terjadi, aparat penegak hukum diharapkan lebih bertindak persuasi dengan 'ancaman' para buruh.

"Jika aliansi buruh tetap bersikerap mengerahkan massa untuk demonstarsi dalam situasi PSBB ini, maka Polri dapat melakukan tindakan persuasi terlebih dahulu."

"Misalnya melalui pendekatan dialog, jika terpaksa barulah melakukan tindakan persuasif," kata Agus.

Agus menilai situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi corona bukanlah ancaman yang serius.

Buktinya, pemerintah telah menyiapkan program Kartu Pra-kerja yang bisa meringankan beban para buruh.

"PHK buruh di sejumlah perusahaan di berbagai daerah bukan sebagai ancaman yang serius."

"Karena pemerintah telah menyiapkan Kartu Pra-kerja sebagai stimulus agar buruh tak terpuruk," ungkapnya.

Sementara itu, Agus mengungkapkan harus ada pilihan 'bijaksana' terkait pembayaran THR dari perusahaan kepada para buruh.

"Terkait pembayaran THR dari perusahaan kepada buruh akibat pandemi Covid-19 diperlukan kearifan agar dicarikan mekanisme yang elegan."

"Hal itu supaya perusahaan tak merugi dan buruh tetap sejahtera," jelasnya.

Satu di antara solusi yang ia sampaikan adalah meminta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menjadi 'mediator'.

"Disnakertrans provinsi, kabupaten, dan atau kota dapat menjadi mediator dalam realisasi THR yang adil dan proporsional," imbuhnya.

• Bilang ke Ganjar Pranowo, Ibu Hamil Muda Duga Terjangkit Corona karena Uang Kembalian Tukang Sayur

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam akan mengerahkan buruh untuk menggelar aksi demonstrasi.

Demonstrasi akan terjadi apabila DPR RI tak menyetop pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Jika DPR mengabaikan tuntutan KSPI dan tetap membahas Omnibus Law, di bulan April 2020 ini 50.000 buruh akan melakukan aksi di DPR RI," tegas Said dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2020).

Said mengatakan, demonstrasi tersebut juga akan berlangsung serentak di 20 provinsi lainnya.

Karena itu, KSPI pun meminta DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"DPR jangan mengkhianati rakyat dengan mengambil kesempatan membahas Omnibus Law di tengah pandemi corona dan darurat PHK," pungkasnya. (Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jika Nekat Unjuk Rasa Soal RUU Cipta Kerja di Tengah Corona, Pengamat Politik: Para Buruh Egois