Rangkul Facebook hingga YouTube untuk Berantas Hoaks Covid-19, Menkominfo: Masyarakat Harus Cerdas

TRIBUNWOW.COM - Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk selalu cerdas dalam menerima informasi terkait Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam konferensi di BNPB pada 8 April 2020.

Dilansir TribunWow.com dari kanal YouTube Kompas TV, Kamis (9/4/2020), Kominfo telah menemukan begitu banyak disinformasi dan hoaks yang telah beredar di masyarakat.

• Panduan Menggunakan Masker yang Tepat untuk Cegah Virus Corona, Direkomendasikan WHO

Hingga Rabu (8/4/2020), Kominfo telah menemukan ada 474 isu hoaks tentang Covid-19 yang tersebar di lebir darai seribu platform digital.

"Kami menemukan melalui Cyberdrone Kominfo begitu banyaknya disinformasi dan hoaks yang telah beredar di masyarakat," ujar Johnny G Plate.

"Hingga pagi ini ada 474 isu hoaks secara akumulatif dan tersebar di lebih dari 1.000 sebaran di platform digital."

Secara rinci Johnny menyebut sebaran hoaks beredar di beberapa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube.

Dari 1.125 sebaran hoaks dan disinformasi secara rinci disebutkan di antaranya, Facebook 785 hoaks, Instagram 10, Twitter 324, dan Youtube 6.

Sedangkan yang sudah takedown oleh Facebook sebanyak 303 hoaks, Instagram 3, dan Twitter 53. Sedangkan Youtube masih dalam proses.

Sehingga, masih terdapat 766 sebaran isu hoaks yang beredar platform digital itu.

• Menikah untuk yang Ketiga Kalinya, Aldi Taher: Virus Corona Bukan Penghalang untuk Ibadah

Langkah yang dilakukan pemerintah saat ini untuk membendung hal tersbut adalah bekerjasama dan secara rutin menjalin dengan platform digital global untuk  memberantas kabar hoaks.

Khususnya kabar hoaks dan disinformasi yang beredar di platform masing-masing.

"Kami sudah berkomunikasi secara rutin termasuk dengan kantor kantor pusat ini di Amerika Serikat dan perwakilan nya di Jakarta untuk minta proses takedown atau blokir terhadap hoaks dan diisformasi yang ada di platform mereka masing-masing," ucap Johnny.

Masalah Covid-19 merupakan pandemik global dan bukan masalah Indonesia saja.

Oleh karena itu , menangani dan memutus mata rantai baik secara global atau secara domestik menjadi tugas bersama termasuk tugas platform digital global.

"Karenanya kami minta kepada platform bersangkutan untuk segra melakukan proses takedownnya," tambah Johnny.

Johnny menegaskan, bahwa secara khusus tidak pengategorian antara hoaks dan disinformasi.

Keduanya merupakan pelanggaran hukum yang akan ditunda sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Kami secara khusus juga menyampaikan terkait hoaks dan disinformasi tidak boleh dibuat kategori, semuanya adalah pelanggaran hukum."

"Termasuk pelanggaran hukum, dan aturan yang ada di Indonesia, baik undang-undang hukum pidana maupun secara khusus undang-undang ITE yang selam ini kita gunakan."

Oleh karenanya, Kominfo secara tegas menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap cerdas dalam menggunakan seluruih fasilitas digital.

Diharapkan, masyarakat dapat menyaring dan memilah kabar atau berita hoaks dan disinformasi yang lalu lalang di platform digital.

"Sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat, di momentum saat ini untuk menggunakan seluruh fasilitas di ruang digital kita secara cerdas," tandasnya.

Lihat videonya mulai dari awal

Disebut Tak Transparan soal Virus Corona,  Achmad Yurianto: Terserah

Dalam penanganan Virus Corona, pemerintah pusat dinilai oleh banyak pihak tidak transparan, khususnya terkait data kasus pasien positif Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, misalnya saja terjadi adanya perbedaan atau ketidaksinkronan data Virus Corona antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, juru bicara pemerintah penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto mengaku tidak terlalu memikirkan penilaian tersebut.

Yurianto mengatakan dirinya hanya akan menyampaikan fakta berdasarkan data yang telah didapat.

Oleh karenanya, dirinya menegaskan tidak akan membicarakan suatu hal yang tidak ada datanya.

Hal tersebut disampaikan Yurianto dalam acara Prime Talk yang tayang di kanal Youtube metrotvnews, Senin (6/4/2020).

"Ya terserah saja, tetapi saya akan berbicara basis pada data," ujar Yurianto.

"Saya tentunya tidak akan membicarakan sesuatu yang menurut saya tidak tahu, atau data yang saya tidak miliki," imbuhnya.

Sebelumnya, Yurianto memastikan data positif Virus Corona yang dirilis oleh pemerintah pusat merupakan hasil dari pemeriksaan swab, bukan hasil rapid test.

Sedangkan data positif dari rapid test, menurut Yurianto hanyalah merupakan tes awal sebelum dilakukan pemeriksaan kedua, yaitu tes swab dengan metode VCR.

Maka dari itu, dirinya tidak akan merilis hasil rapid test sebelum dilakukan tes swab.

Yurianto juga menegaskan bahwa data positif Virus Corona didapat dari hasil tes swab yang dilakukan oleh laboratorium yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat melalui Litbangkes.

Hal itu dikatakan Yurianto dalam acara Prime Talk yang tayang di kanal Youtube metrotvnews, Senin (6/4/2020).

"Data yang kami miliki adalah data yang kami dapat dari laboratorium yang kami tunjuk," ujar Yurianto.

"Dan laboratorium itu adalah laboratorium yang sudah ditentukan oleh Litbangkes," jelasnya.

Yurianto kemudian menanyakan dari mana data positif Covid-19 hasil tes swab pada setiap daerah.

Menurutnya, jika bersumber dari laboratorium yang sama, secara otomatis datanya tentu tidak akan mengalami perbedaan.

Maka dari itu ketika ada perbedaan data, menurut Yurianto berarti ada dua kemungkinan yang menjadi penyebabnya.

Kemungkinan pertama adalah ada laboratorium di suatu daerah yang belum terdaftar di pemerintah pusat.

Atau kemungkinan kedua adalah adanya perbedaan waktu dalam pencatatan atau pengiriman data.

"Saya tanyakan data positif VCR daerah itu sumbernya dari mana?," kata Yurianto.

"Oleh karena itu kalau ada perbedaan apakah ada laboratorium yang digunakan dan kemudian belum terdaftar di kita, atau perbedaan itu karena perbedaan pencatatan waktu," pungkasnya. (TribunWow.com/Rilo/Elfan)