Agus Pambagio Nilai Pemerintah Tak Lambat tapi Berkelok-kelok soal Corona: Ya Sudah Saya Pilih Diam

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio turut mengomentari soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Agus Pambagio menilai kebijakan tersebut tidak membuat pemerintah terkesan lamban.

Meski demikian, Agus Pambagio menilai kebijakan tersebut berkelok-kelok.

• Anies Baswedan Pastikan Ojol Boleh Angkut Penumpang saat PSBB di Jakarta asal Terapkan Hal Ini

Menurutnya, seharusnya pemerintah memberlakukan karantina seperti dalam undang-undang kekarantinaan.

Meski demikian Agus mengatakan, dirinya akan mendukung apa pun keputusan pemerintah.

"Lambat tidak, tapi berkelok-kelok saya setuju IDI (Ikatan Dokter Indonesia) bahwa harus sebaiknya kan dikarantina karena undang-undangnya adalah karantina."

"Ya sudah, saya akan dukung apa pun keputusan pemerintah, tapi ada beberapa hal seperti yang Anda katakan Gubernur Jakarta itu empat hari karena waktu diajukan keputusan Menteri Kesehatannya kan belum keluar, jadi hitungannya dua hari maksimum," ujar Agus.

Menurutnya selama ini negara sibuk dengan istilah-istilah yang membuat masyarakat bingung.

"Jadi kita sibuk definisi sebuah istilah, lockdown, kemudian karantina, kemudian social distancing, terus PSBB itu kan lama proses muter-muter, masyarakat bingung."

"Dan perdebatan juga di publik itu ada hal itu, sebetulnya karena sudah kritis sekali," katanya.

• Najwa Tanya Adakah Pihak Lain Tak Gerak Cepat Tangani Virus Corona, Anies: Kenyataan Ada Regulasi

Lalu, Pengamat dari Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa pihaknya dulu pernah meminta pemerintah tiga bandara yang menjadi masuknya turis asal Tiongkok.

Namun, pemerintah tak mengindahkan peringatannya tersebut.

"Saya ingat betul ketika saya mengingatkan bandara Manado, Denpasar itu ahkhir Januari, karena Turis China itu masuk ke Indonesia dari tiga bandara, tapi tidak dilakukan, karena alasannya turis."

"Ya sudah saya diam saja akhirnya kan melebar," katanya.

Agus membenarkan bahwa ketidakjelasan itu membuat pemerintah daerah sempat memberlakukan kebijakannya sendiri-sendiri.