Virus Corona
Solusi Sandiaga Uno Pulihkan Ekonomi Pasca Wabah Corona: Kita Jangan Ngomong Ekonomi Dulu
Sandiaga Uno menjelaskan apa saja langkah yang akan ia lakukan untuk memulihkan ekonomi Indonesia setelah wabah Virus Corona berakhir
Penulis: anung aulia malik
Editor: Atri Wahyu Mukti
TRIBUNWOW.COM - Menyebarnya wabah Virus Corona (Covid-19) di Indonesia telah mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka, bahkan mengancam kelangsungan hidup banyak masyarakat.
Menanggapi ancaman ekonomi yang dihasilkan oleh Covid-19, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan hal terpenting saat ini adalah bagaimana keselamatan masyarakat di tengah Covid-19.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sandiaga lewat unggahan akun Instagramnya @sandiuno, Selasa (7/4/2020).

• Perbedaan Anggaran Penanganan Virus Corona antara Anies, Ridwan Kamil, Ganjar, hingga Khofifah
"Prioritas utama adalah nyawa manusia, kita jangan ngomong ekonomi dulu," kata Sandiaga.
Sandiaga menginginkan saat ini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu tenaga medis menangani Covid-19.
"Oleh karena itu fokusnya tadi saya bilang krisis kesehatan dulu, pastikan petugas-petugas medis kita mendapatkan Alat Pelindung Diri (APD), pastikan kita memiliki kemampuan testing," kata Sandiaga.
"Pastikan kita juga rumah sakit-rumah sakit itu cukup dari segi ICU, tempat tidur, ventilator, obat-obatan, dan lain sebagainya," tambahnya.
Prioritaskan Sektor Rumah Tangga
Sandiaga lalu menjelaskan apa yang menurutnya paling penting untuk dipulihkan setelah wabah Covid-19 berakhir.
Mantan calon wakil presiden RI itu menilai sektor rumah tangga adalah hal yang peling penting untuk segera dibangun kembali.
"Pasca Covid-19 saya bilang sektor paling utama adalah sektor rumah tangga," kata Sandiaga.
"Jadi kita harus bantu sektor rumah tangga kita, paket yang kemarin diumumkan pemerintah sudah mulai menyentuh kebutuhan rumah tangga khususnya di kelas menengah, menengah ke bawah," imbuhnya.
Sandiaga kemudian menyinggung anggaran penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Ia menilai anggaran tersebut masih kurang untuk menangani Covid-19.
"Saya lihat angka Rp 400 triliun itu kita perlu syukuri, tapi menurut saya itu kurang, dan saya akan menambah jumlah yang kita transfer secara langsung ke rumah tangga-rumah tangga yang membutuhkan," papar Sandiaga.
• Berlakukan PSBB di Jakarta, Ini 5 Syarat yang Dipenuhi Anies Baswedan, Mulai Anggaran hingga Bansos
Setelah mengurus sektor rumah tangga, Sandiaga menjelaskan bahwa kunci pulihnya Indonesia adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Kedua menurut saya yang paling perlu dipulihkan adalah sektor UMKM, tanpa UMKM Indonesia enggak akan bangkit," tegas Sandiaga.
Sandiaga mengatakan perusahaan-perusahaan besar justru akan menjadi prioritas terakhir, setelah mengurus sektor rumah tangga, dan UMKM.
"Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan UMKM, baik itu akses pasar, akses terhadap bahan baku, akses terhadap permodalan, SDM mereka,
Mereka yang sempat merumahkan diberikan insentif untuk melakukan perekrutan karyawan baru," terangnya.
"Itu yang harus menjadi prioritas kita, baru setelah itu kita menyentuh korporasi dan investasi."
"Itu yang menjadi fokus saya," ujar Sandiaga.
• Aiman Tangkap 2 Kegundahan Anies saat Bahas Masalah Virus Corona: Ada Sesuatu yang Tertahan di Sini
6 Bansos Jokowi di Tengah Wabah Covid-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan terkait bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Selasa (31/3/2020).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan enam hal utama terkait bantuan sosial (bansos).
Pada anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak keluarga penerima manfaat.
"Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun, komponen anak usia dini, Rp 3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ungkap Jokowi seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Kedua, penerima kartu sembako juga diperbanyak hingga 20 juta jiwa penerima yang mulanya hanya 15,2 juta jiwa.
Selain itu nilainya juga naik menjadi 30 persen.
Mulanya Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama sembilan bulan.
Ketiga, anggaran kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun yang mulanya hanya Rp 10 triliun.
Jokowi menjelaskan bahwa pemegang kartu prakerja akan mendapat Rp 650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan.
”Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini adalah untuk pekerja informal serta pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19. Dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” jelas Jokowi.
Keempat, Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan menggratiskan biaya tagihan listrik bagi pengguna 450 kVA selama 3 bulan.
Sedangkan bagi pengguna listrik 900 kVA akan mendapat potongan harga 50 persen selama tiga bulan.
"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” tutur Mantan Wali Kota Solo ini.
Kelima, Jokowi menegaskan pemerintah telah menganggarkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok serta operasi pasar dan logistik.
Keenam, pemerintah akan membantu meringankan pembayaran kredit.
Jokowi mengatakan bahwa kebijakan itu khusus bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian, dengan kredit di bawah Rp10 miliar.
• Pidato Lengkap Jokowi soal Listrik Gratis hingga Keringanan Pembayaran Kredit bagi Pekerja Informal
Kebijakan tersebut akan dimulai per April.
Selain itu, Presiden ke-7 Indonesia tersebut menjelaskan bahwa prosedur pengajuan keringana kredit bisa melalui online.
Sehingga warga tak perlu ke bank atau jasa leasing.
"Telah ditetapkan prosedur pengajuannya, tanpa harus datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” jelas Jokowi,
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
"Saya juga telah menerima Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, khusus yang berkaitan dengan kredit tadi. Artinya, sekali lagi, bulan April ini sudah bisa berjalan,” imbuhnya. (TribunWow.com/Anung/Mariah Gipty)