Virus Corona
Fadli Zon Imbau Menkes Minta Maaf soal Corona, Begini Jawaban KSP saat Ditanya Keberadaan Terawan
Perdebatan terjadi antara Politisi Partai Gerindra Fadli Zon dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Danny Amrul Ichdan.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Atri Wahyu Mukti
"Tadi kan Bang Fadli bilang enggak mau lihat ke belakang, jangan nengok ke belakang terus," imbau Danny.
Menjawab imbauan Danny, Fadli Zon balik memberikan peringatan kepada pemerintah agar tak lagi melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan.
"Ya yang ke depan pun jangan sampai salah lagi, beberapa hari yang lalu aja udah berubah-ubah," ujar Fadli Zon.
Berusaha menengahi perdebatan keduanya, sang presenter lantas kembali menanyakan keberadaan Terawan.
"Menkesnya ke mana?," tanya presenter.
Menurut Danny, istana selama ini terus menjalin hubungan dengan Terawan.
Bahkan dalam kondisi wabah Virus Corona, Terawan dan semua menteri masih menjalani rapat melalui telepon.
"Loh Menteri Kesehatan kita setiap hari rapat kok, setiap hari kita kita bekerja sesuai dengan protokol," jawab Danny.
• Bela Jokowi yang Dituding Lamban Tangani Corona, Luhut Binsar: Dia Bukan Manusia yang Bisa Diatur
Simak video berikut ini menit ke-6.52:
Luhut Binsar Bantah Kerja Jokowi Lamban
Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi, Luhur Binsar Pandjaitan membantah tudingan yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) lamban menangani wabah Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Luhut Binsar menyatakan Jokowi harus memenuhi semua prosedur sebelum mengambil kejikan.
Menurutnya, Jokowi juga bukanlah sosok presiden yang bisa diatur-atur.
Karena itu, ia membantah jika dianggap kerap menjadi pembisik Jokowi dalam mengambil keputusan.
• Sampaikan 4 Strategi Penanggulangan Virus Corona di DKI Jakarta, Dokter Aman: Harus Sekarang
Melalui tayangan 'ROSI' KompasTV, Kamis (2/4/2020), Luhut membantah kerekatakan hubungan pemerintah pusat dengan DKI Jakarta.
Kabar adanya keretakan hubungan itu berhebus setelah Luhut membatalkan kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang ingin melarang bus antar kota antar provinsi (AKAP) di wilayah DKI Jakarta.