Tak Ingin TKI Menumpuk di Riau, Pemprov Kepri Minta Gubernur-gubernur Lain Tidak Lockdown Daerah

TRIBUNWOW.COM - Menyusul wabah Virus Corona (Covid-19) yang melanda berbagai negara di dunia, sejumlah negara telah melakukan kebijakan untuk me-lockdown wilayah mereka agar penyebaran virus dapat ditekan.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di negara-negara terdampak Covid-19 seperti Malaysia, akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air.

Menanggapi tingginya jumlah TKI yang kembali ke Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) yang menjadi tempat keluar masuk TKI ke luar negeri, meminta adanya kerja sama antara pemerintah pusat, dan Pemprov lainnya.

• Jusuf Kalla Tanggapi Kondisi Indonesia di Tengah Corona: Prosedur Penting, Tapi Waktu Lebih Penting

Dikutip dari YouTube metrotvnews, Selasa (31/3/2020), PLT Gubernur Kepulauan Riau Isdianto meminta kepada gubernur-gubernur lain di Indonesia agar tidak menutup wilayah mereka.

"Kami sangat berharap tentunya kepada gubernur se-Indonesia jangan sampai me-lockdown tempat mereka masing-masing," kata Isdianto.

"Karena apa? Karena banyak sekali TKI-TKI kita yang masuk ke Kepulauan Riau ini, adalah warga-warga tentunya, ada warga dari provinsi lain," lanjutnya.

Isdianto mengatakan penumpukan TKI adalah masalah yang serius bagi Pemprov Kepri.

Ia mengaku Riau hanya bisa menampung total tiga ribu hingga empat ribu TKI.

"Sehingga yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah TKI-TKI selain warga Kepri, itu menjadi persoalan yang sangat-sangat krusial bagi kami," ujar Isdianto.

"Lebih dari itu kita sudah tidak mampu lagi untuk menampung ini semua," sambungnya.

Untuk menanggulangi membludaknya TKI yang pulang, Pemprov Riau mengakui telah meminta kepada Menko Kemaritiman, dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar membantu mengirimkan kapal untuk mengirimkan para TKI yang pulang ke daerah asalnya masing-masing.

"Sehingga tidak terjadi penumpukan di Kepulauan Riau," kata Isdianto.

• Kabar Baik, Maluku Kini Nol Kasus Corona, Satu-satunya Pasien Positif Covid-19 Telah Sembuh di Ambon

Simak videonya mulai menit ke-2.28:

TKI Jadi Mayoritas ODP di Riau

Dikutip dari TribunPekanbaru.com, Rabu (4/1/2020), jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Riau telah mencapai angka 16.694 orang.

Ribuan ODP tersebut tersebar di berbagai kabupaten, kota se Provinsi Riau.

Di antaranya, Rokan Hilir 1.816 orang, kemudian di Rohul 1.493 orang, Kampar 2.309 orang, Kuansing 1.033 orang, Pekanbaru 486 orang,

Dumai 269 orang, Bengkalis 2.985 orang.

Kemudian di Siak 702 orang, Meranti 3.482 orang, Pelalawan 362 orang, Inhil 1.274 orang dan di Inhu 493 orang.

Sedangkan untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP), di Riau totalnya mencapai angka 115 pasien.

Kemudian terdapat tiga pasien yang telah dikonfirmasi positif Covid-19, yang mana satu di antaranya telah sembuh.

Menyusul tingginya jumlah ODP di Riau, Juru bicara Penanganan Covid-19 Provinsi Riau, dr Indra Yopi meminta agar masyarakat waspada.

• dr Erlina Burhan Urai Kelebihan Masker Kain untuk Tangkal Corona hingga Cara Benar Mencuci Masker

"Ini yang membuat kita harus waspada, bukan takut ya. Karena dengan tingginya kasus ODP, ini harus kita waspada, kita harus bekerja maksimal," kata Indra Yopi, Rabu (1/4/2020).

Indra mengatakan tingginya ODP disebabkan oleh TKI yang baru saja kembali dari luar negeri.

"ODP kita memang tinggi, itu didominasi oleh para TKI yang baru tiba di Riau. Ini mengapa kita ODP kan, karena mereka memang datang dari negera terjangkit. Hari ini Malaysia itu kasus Covid-19 hampir dua kali lipat dari negara kita," ujarnya.

Jokowi Minta WNI Asal Malaysia Dipantau Ketat

Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di negara lain.

Dilansir TribunWow.com, Jokowi mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menyelamatkan WNI yang kemungkinan terjebak situasi di negara asing.

Seperti yang diketahui beberapa negara sudah banyak yang memberlakukan lockdown akibat dampak dari pandemi Virus Corona, termasuk Malaysia.

Dalam tayangan Youtube KompasTV, Selasa (31/3/2020), Jokowi menegaskan WNI yang berada di Malaysia harus menjadi perhatian utama dan harus dicermati dengan baik.

Dikatakan Jokowi, hal itu lantaran menyangkut dengan visa jutaan WNI.

Karena, seperti yang diketahui, Malaysia memang menjadi negara kunjungan dengan jumlah WNI terbanyak dibandingkan negara lainnya.

Menurut Jokowi, beberapa imigran di Malaysia sudah ada yang kembali ke Indonesia secara bergelombang setiap harinya.

"Harus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati, karena menyangkut visa ratusan ribu bisa jutaan WNI yang akan pulang," ujar Jokowi.

"Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari kurang lebih 3 ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia," jelasnya.

Setelah itu, fokus selanjutnya yaitu para kru kapal atau ABK.

Mereka dinilai mempunyai tingkat risiko tinggi terpapar Virus Coronoa, maka diminta untuk dilakukan protokol pengecekan yang ketat.

"Selain pekerja migran di Malaysia, kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal, perkiraan kita ada kurang lebih 10-11 ribu ABK," ungkap Jokowi.

"Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screaning mereka," imbuhnya.

• Kabar Baik, Maluku Kini Nol Kasus Corona, Satu-satunya Pasien Positif Covid-19 Telah Sembuh di Ambon

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tetap dengan prinsip utama yaitu melindungi kesehatan para WNI, baik yang di negara asing maupun yang berada di Tanah Air. 

Maka dari itu, Jokowi meminta protokol pengecekan kesehatan diperketat, terutama di bandara, pelabuhan ataupun perlintasan perbatasan negara.

Sektor-sektor tersebut yang menjadi pintu keluar-masuknya orang ke atau dari Indonesia.

"Terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di tanah air," katanya.

"Karena itu jadi kita ingin menekankan protokol kesehatan harus terus ketat dilakukan, baik di airport, pelabuhan, perlintasan perbatasan."

Jokowi menjelaskan setiap WNI yang tiba di Indonesia, praktis statusnya menjadi orang dalam pengawasan (ODP) yang pastinya harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Bagi yang tidak mempunyai gejala bisa langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing, tetapi statusnya adalah ODP."

Jadi setelah sampai di daerah kita harus menjalankan protokol isolasi mandiri," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow.com/Anung/Elfan)