Haris Azhar Wakili Kebingungan Ojol yang Ambil Kredit, Fadjroel Rachman: Saya Kasih Nomornya OJK

TRIBUNWOW.COM - Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar mewakili aspirasi dari para ojek online (ojol) yang mengaku masih kebingungan dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya Jokowi telah mengumumkan akan menangguhkan cicilan bagi ojol yang melakukan kredit motor atau mobil.

Dilansir TribunWow.com, Haris Azhar menilai banyak ojol ataupun pihak-pihak yang masih belum jelas dengan kebijakan tersebut.

• Jokowi Siapkan Rp 405,1 Triliun untuk APBN Penanganan Virus Corona, Berikut Rincian Alokasinya

Hal itu disampaikan oleh Hariz Azhar ketika menjadi bintang tamu dalam acara ILC yang tayang di Youtube Indonesia Lawyers Club, Rabu (1/4/2020).

Menurut Haris Azhar berdasarkan keluhan yang dia terima dari beberapa ojol, disebut masih ada miskomunikasi dari pihak bank yang bersangkutan.

Beberapa bank masih belum memahami dengan kebijakan terkait penangguhan uang cicilan perkreditan tersebut.

Haris Azhar lalu mengatakan jika kebijakan tersebut baru sebatas pernyataan dari Jokowi, belum ada aturan ataupun prosedur tertulisnya.

"Pertanyaan saya konkrit, nanyanya kemana, ngambil duitnya seperti apa, saya sudah dihubungi oleh tujuh ojek online, yang mengambil mobil, ngambil motor, kredit," ujar Haris Azhar.

"Mereka itu sekarang bingung, datang ke banknya bilang tidak ada kebijakannya, karena pidato statement tidak bisa dipakai," jelasnya.

"Orang yang ngajuin kredit punya utang sama bank segala macam bagaimana?"

• Teriakan Warga yang Tolak Pemakaman Mantan Anggota DPRD PDP Corona hingga Blokade Jalan dengan Kursi

Hal itu langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Fadjroel Rachman mengatakan jika kebijakan dari Jokowi tersebut sudah diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahkan, saking geramnya dengan pernyataan Haris Azhar, Fadjroel Rachman akan memberikan nomor telepon OJK untuk bisa dihubungi dan menanyakan langsung terkait kebijakan tersebut.

"Kalau Anda berhubungan dengan ojek online, anda ingin menghubungi OJK, saya kasih nomornya," kata Fadjroel Rachman.

Namun, Haris Azhar justru mengaku tidak membutuhkan.

Menurutnya yang lebih membutuhkan adalah semua masyarakat yang melakukan kredit dan juga meminta mengumumkan prosedurnya.

"Jangan ngomong ke saya, Anda umumkan ke orang-orang yang kredit tadi, Anda umumkan ke mereka, pastikan bagaimana caranya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 15.00:

Pemulangan WNI akibat Pandemi Covid-19, Jokowi Minta ABK dan Emigran dari Malaysia Dicermati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di negara lain.

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Youtube KompasTV, Selasa (31/3/2020), Jokowi mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menyelamatkan WNI yang kemungkinan masih terjebak di negara lain.

Seperti yang diketahui beberapa negara banyak yang membatasi aktivitas keluar masuk bahkan ada yang sudah memberlakukan lockdown akibat dampak dari pandemi Virus Corona, termasuk Malaysia.

• Skenario Terburuk Virus Corona di Indonesia: Jutaan Orang Terinfeksi Covid-19 pada Pertengahan Mei

Jokowi menegaskan WNI yang berada di Malaysia harus menjadi perhatian utama dan harus dicermati dengan baik.

Dikatakan Jokowi, hal itu lantaran menyangkut dengan visa jutaan WNI.

Karena, seperti yang diketahui, Malaysia memang menjadi negara kunjungan dengan jumlah WNI terbanyak dibandingkan negara lainnya.

Menurut Jokowi, beberapa imigran di Malaysia sudah ada yang kembali ke Indonesia secara bergelombang setiap harinya.

"Harus kembalinya WNI dari beberapa negara, ini terutama yang dari Malaysia, ini betul-betul perlu kita cermati, karena menyangkut visa ratusan ribu bisa jutaan WNI yang akan pulang," ujar Jokowi.

"Saya menerima laporan dalam beberapa hari ini, setiap hari kurang lebih 3 ribu pekerja migran yang kembali dari Malaysia," jelasnya.

Setelah itu, fokus selanjutnya yaitu para kru kapal atau ABK.

Mereka dinilai mempunyai tingkat risiko tinggi terpapar Virus Coronoa, maka diminta untuk dilakukan protokol pengecekan yang ketat.

"Selain pekerja migran di Malaysia, kita juga harus mengantisipasi kepulangan dari kru kapal, pekerja ABK yang ada di kapal, perkiraan kita ada kurang lebih 10-11 ribu ABK," ungkap Jokowi.

"Ini juga perlu disiapkan dan direncanakan tahapan-tahapan untuk men-screaning mereka," imbuhnya.

• Kondisi Jakarta Mengkhawatirkan, Anies Baswedan: 283 Pemakaman, Jangan Hanya Anggap Angka Statistik

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tetap dengan prinsip utama yaitu melindungi kesehatan para WNI, baik yang di negara asing maupun yang berada di Tanah Air. 

Maka dari itu, Jokowi meminta protokol pengecekan kesehatan diperketat, terutama di bandara, pelabuhan ataupun perlintasan perbatasan negara.

Sektor-sektor tersebut yang menjadi pintu keluar-masuknya orang ke atau dari Indonesia.

"Terkait kembalinya WNI dari luar negeri, prinsip utama yang kita pegang adalah bagaimana kita melindungi kesehatan para WNI yang kembali dan melindungi kesehatan masyarakat yang berada di tanah air," katanya.

"Karena itu jadi kita ingin menekankan protokol kesehatan harus terus ketat dilakukan, baik di airport, pelabuhan, perlintasan perbatasan."

Jokowi menjelaskan setiap WNI yang tiba di Indonesia, praktis statusnya menjadi orang dalam pengawasan (ODP) yang pastinya harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Bagi yang tidak mempunyai gejala bisa langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing, tetapi statusnya adalah ODP."

Jadi setelah sampai di daerah kita harus menjalankan protokol isolasi mandiri," pungkasnya.

Simak videonya:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Haris Azhar Wakili Kebingungan Ojol yang Ambil Kredit, Fadjroel Rachman: Saya Kasih Nomornya OJK