Sebut Ada 14 Ribu Lebih Pemudik dari Jabodetabek, Jokowi Minta Kepala Daerah Tingkatkan Pengawasan

TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan terjadi adanya percepatan arus mudik dari daerah Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Percepatan arus mudik tersebut tidak terlepas dari diberlakukannya tanggap darurat bencana Covid-19, khususnya di Jakarta.

Ditambah lagi dengan rencana akan adanya karantina wilayah.

• Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Jalan di Tengah Virus Corona, Said Didu: Luhut Hanya Pikirkan Legacy

Dilansir TribunWow.com dari tayangan Youtube KompasTV, Senin (30/3/2020), Jokowi menyebut sudah ada lebih dari 14 ribu pemudik dari Jabodetabek.

Data 14 ribu pemudik tersebut hanya terhitung dari yang menggunakan armada bus, belum lagi yang memakai alat transportasi lain, termasuk kendaraan pribadi.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Jokowi, tujuan utama dari pemudik yaitu rata-rata ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur.

"Sejak penetapan tanggap darurat di DKI jakarta telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, serta Jawa Timur," ujar Jokowi.

"Dan selama 8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antar provinsi yang membawa 14 ribu penumpang dari Jabodetabek," jelasnya.

"Ini belum dihitung pemudik yang menggunakan transportasi lainnya, misalnya kereta api maupun kapal dan angkutan udara, serta menggunakan kendaraan pribadi," imbuhnya.

Jokowi kemudian menilai, para pemudik memang sengaja mempercepat rencana pulang kampungnya.

Menurutnya, ada alasan kuat yang membuat para perantau memutuskan untuk mudik lebih cepat, yaitu khususnya bagi pekerja informal atau wirausaha.

"Saya lihat bahwa arus mudik dipercepat, bukan karena faktor budaya tapi karena memang terpaksa."

• Soal Wacana Karantina Wilayah karena Corona, Ngabalin Bahas Kewajiban Penuhi Kebutuhan Warga Miskin

Maka dari itu, Jokowi meminta kepada setiap kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati untuk meningkatkan pengawasan kepada para pendatang di daerahnya masing-masing.

Hal itu tentunya bertujuan untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Karena seperti yang diketahui, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat risiko penyebaran Virus Corona tertinggi di Indonesia.

"Untuk warga yang sudah terlanjur mudik, saya minta pada para gubernur, bupati dan wali kota meningkatkan pengawasannya di wilayah masing-masing," pungkasnya.

Simak videonya:

Penjelasan Mahfud MD soal Karantina Wilayah

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memberikan penjelasan terkait rencana karantina wilayah untuk pencegahan penyebaran Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menegaskan jika karantina wilayah berbeda dengan lockdown.

Dan menurutnya, kebijakan karantina wilayah lebih tepat untuk dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan harus lockdown.

• Karena Virus Corona, KPU Berencana Tunda Pilkada 2020, akan Digelar Tahun 2021

Dalam tayangan Youtube KompasTV, Minggu (29/3/2020), Mahfud MD mengatakan setiap wilayah yang melakukan karantina masih bisa melakukan aktivitas.

Namun dengan catatan, hanya berlaku untuk aktivitas yang menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari dan tetap dalam pengawasan yang ketat.

"Aktivitas terbatas itu pertama pasar-pasar tradisional yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari untuk berbelanja atau jualan akan tetap dibuka tetapi dijaga ketat," ujar Mahfud MD.

"Toko-toko, supermarket, toko obat dan sebagainya masih buka," imbuhnya.

Mahfud MD kemudian sedikit menyinggung soal kasus yang terjadi di India.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, pasca pemerintah India memberlakukan lockdown, banyak terjadi kekacauan.

Termasuk juga ada puluhan WNI yang masih terjebak di India.

Maka dari itu, Mahfud MD tidak ingin Indonesia mengalami hal serupa seperti yang terjadi di negeri Bollywood tersebut.

Dirinya lalu mencontohkan kebijakan lockdown yang diberlakukan di Netherlands atau Belanda.

• Karantina Wilayah Jadi Opsi Tekan Penyebaran Virus Corona, Apa Bedanya dengan Lockdown?

Meski sudah memberlakukan lockdown, pemerintah negera Kincir Angin tidak menutup total aktivitas warganya.

Mantan Ketua MK tersebut mengungkapkan hal seperti itulah yang akan diterapkan di Indonesia.

"Ya kira-kira bukan yang seperti di India, tapi yang kita inginkan seperti di Netherlands sekarang, lockdown namanya di sana, kita karantina wilayah," jelasnya.

"Jadi orang masih boleh berjalan, cucu saya di sana (Netherland) boleh jalan-jalan di taman."

Sementara itu untuk prosedurnya, Mahfud MD akan menyerahkan kembali kepada pemerintah daerah.

Karena menurutnya, setiap daerah tentu memiliki kebijakan dan kondisi yang berbeda-beda.

"Bekerja di rumah, karantina wilayah itu diusulkan oleh daerah masing-masing, daerah masing-masing itu menentukan pilihan apa yang akan dibatasi, jenis-jenis apa," ungkap Mahfud MD.

"Itu nanti yang menentukan daerahnya masing-masing, kaarena itu disebut karantina wilayah, bukan karantina nasional," sambungnya.

"Kan tidak semua wilayah atau kabupaten ingin melakukan karantina," kata Mahfud MD menutup.

• 4 Kisah Perjuangan Pasien Covid-19 yang Berhasil Sembuh, Balita 3 Tahun hingga Yana Mulyana

Simak videonya mulai menit ke-1.24:

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)