Geisz Chalifah Ungkap Anies Tak Pernah Bercanda soal Corona: Dia Sudah Kehilangan Humor Bahas Itu

TRIBUNWOW.COM - Aktivis Geisz Chalifah menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sangat serius dalam menghadapi pandemi Virus Corona.

Geisz Chalifah menilai Anies Baswedan tidak bercanda terkait Virus Corona.

Padahal menurutnya, dalam setiap pernyataannya Anies selalu menyisipkan humor.

• Jokowi Tegaskan Pembatasan Sosial Skala Besar: Karantina Wilayah Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah

"Saya ingin cerita sedikit saja tentang bagaimana Anies menghadapi Corona."

"Dia dalam banyak hal setiap ada masalah itu tidak pernah kehilangan selera humor, apapun," kata Geisz dikutip dari channel YouTube Realita TV pada Senin (30/3/2020).

Menurut dia, Anies sama sekali tak memiliki selera humor saat membahas Virus Corona.

"Tetapi setiap membahas Corona, aksentuasinya, artikulasinya sudah ada tidak ada lagi selera humornya di sana."

"'Ini harus kita cermati, ini berbahaya, ini harus kita harus dilakukan secepat-cepatnya, sejak awal Corona masih merebaknya di China," tegas dia.

Bahkan, Anies disebut sudah serius menangani Virus Corona sejak virus tersebut belum masuk Jakarta.

"Belum ada masalah di Jakarta, sudah dia kehilangan humor untuk bahas itu," sambungnya.

• Kabar Baik dari Jokowi, Pekerja Informal Maupun Pengusaha Mikro yang Tak Mudik akan Dapat Insentif

Geisz menduga, semua pejabat juga berpikir demikian.

"Saya yakin pejabat-pejabat yang lain yang punya pemahaman inrasional pasti paham juga sudah mulai berpikir dengan saat itu," ucapnya.

Namun, menurut Geisz Pemerintah Pusat awalnya sering menangkal bahwa Virus Corona masuk Indonesia.

Pemerintah Pusat dianggap lebih mementingkan sektor ekonomi kala itu.

"Tapi di Pusat masih menganggap saya kuat karena makan nasi kucing atau Terawan menyatakan bisa sembuh sendiri, macam-macam."

"Itu terlihat bahwa orientasinya adalah economy oriented," kritiknya.

Lalu, ia kembali memuji langkah-langkah dini yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

"Sementara di Pemprov DKI terutama orientasinya adalah menyelamatkan manusia," pujinya.

• Kondisi Terkini Striker Persib Bandung Wander Luiz setelah Dinyatakan Positif Corona

Kemudian, ia menyinggung lagi soal bantahan dari Pemerintah Pusat terkait adanya beberapa orang dalam pemantauan dan orang dalam pengawasan Virus Corona.

Meski pada akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ada dua orang positif Corona pada 2 Maret 2020.

"Tarik menariknya itu berawal di sana sehingga Anies dengan sendiri mengumumkan 190 orang dalam pemantauan sekian orang dalam pengawasan lantas dibantah bahwa data itu salah."

"Dibantah sehari, besoknya dibenarkan dua orang terkena Corona yang tinggalnya di Depok," singungnya.

Lihat videonya mulai menit ke-1:34:

Mahfud MD Ungkap Karantina Wilayah Tanpa Izin Pemerintah Pusat Berbahaya

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menanggapi soal wacana karantina wilayah di DKI Jakarta khususnya.

Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta menjadi wilayah terparah dalam penyebaran Virus Corona.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD melalui sambungan telepon di acara Kabar Petang tv One pada Sabtu (28/3/2020).

• Dampak Lockdown di Kota Tegal Dirasakan Sopir Bus, Tak Bisa Masuk Pusat Kota, Penumpang Turun di Tol

Mulanya, Mahfud MD menyinggung soal beberapa daerah yang sudah mulai melakukan karantina wilayah sendiri-sendiri.

"Kita akan mengatur prosedur agar daerah-daerah tidak sendiri karantina wilayah."

"Karena sekarang sudah ada lebih dari 10 daerah membuat sendiri-sendiri," ujar Mahfud.

Ia menilai, hal itu bisa berbahaya jika dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

"Ada yang dari kota tidak boleh dimasuki sama oleh mobil dari luar dan sebagainya, itu kan lebih berbahaya lagi kan kalau kita tidak mengaturnya," sambungnya.

Mahfud membenarkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerah masing-masing, namun diperlukan aturan dari Pemerintah Pusat agar tidak berantakan sendiri-sendiri.

"La ya setuju semuanya mengatur daerahnya. Tapi bagaimana kalau tidak diatur dengan sebuah peraturan pemerintah yang lebih umum?"

"Misalnya dari satu daerah, dari Karawang mau ke daerah yang sebelahnya gitu, kalau masing-masing lockdown kan harus ada peraturan. Ini yang peraturannya belum ada," jelas dia.

• Sempat Isolasi Diri karena Demam, Dokter Tirta Akhirnya Putuskan ke Rumah Sakit

Lalu, presenter bertanya bagaimana dengan DKI Jakarta yang kini menjadi daerah terdampak Virus Corona.

Apalagi, banyak orang dari Jakarta justru nekat mudik ke kampung halamannya masing-masing hingga membuat daerah lain terkena Virus Corona.

"Prof Mahfud kalau kita bicara mengenai skema karantina wilayah akan terjadi seperti apa?"

"Kan kita tahu DKI Jakarta yang paling banyak terinfeksi Virus Corona sebagian dari mereka sudah pulang ke kampung halamannya, dan akhirnya penyebaran Virus Corona terjadi," papar sang presenter.

Mahfud menjelaskan bahwa gubernur memang memiliki kewenangan melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Namun ia menilai, kewenangan karantina wilayah itu tetap harus dari persetujuan Pemerintah Pusat.

Hal itu, jelasnya, sudah diatur dalam undang-undang.

• Masih Banyak Aktivitas, 12 Ruas Jalan di Medan Ditutup untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona

"Nah kan sekarang daerah sudah mengambil tindakan sendiri-sendiri, sudah boleh berdasar kewenangannya Gubernur kan sekarang Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona."

"Cuma untuk melakukan karantina wilayah itu memang menurut undang-undang harus melalui izin Pemerintah Pusat, itu ketentuannya."

"Diatur dalam Pasal 60 undang-undang nomor 6 Tahun 2018 jadi kita harus mengaturnya," jelas Mahfud.

Lihat videonya mulai menit ke-1:25:

 (TribunWow.com/Mariah Gipty)