Di Tengah Corona, Nilai Rupiah Turun hingga Rp 16.000 per USD, Tanda Pra-Krisis Ekonomi

TRIBUNWOW.COM - Aktivitas perekonomian di Indonesia kini sedang terganggu dengan adanya wabah Virus Corona (COVID-19).

Penerapan social distancing atau pemisahan jarak sosial, mengharuskan orang-orang untuk berkegiatan di rumah, dan menghindari keramaian.

Di tengah situasi tersebut, berdasarkan data Bloomber, Kamis (19/3/2020), kurs rupiah terhadap dollar AS sudah menembus angka Rp 16.000 per USD.

• Najwa Shihab Pertanyakan Data Corona Anies Baswedan: Saya Tahu Anda Tidak akan Mau Menjawab

Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah nilai tukar dollar AS di 6 bank, per Kamis (19/3/2020).

Bank             Jual     Beli

BCA             16.030 15.830

Mandiri        16.150 15.850

BRI               16.245 15.805

BNI               15.929 15.744

CIMB Niaga  15.849 15.789

Indikator Pra-krisis Ekonomi

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan kondisi perekonomian Indoneisa kini sedang lesu.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kamis (19/3/2020), tren negatif turunnya nilai rupiah, disebut Bhima sebagai tanda pra- krisis ekonomi di Indonesia.

"Tidak bisa ditutupi lagi bahwa kondisi ekonomi semakin memburuk, pelemahan kurs rupiah terhadap dollar yang bergerak dalam tempo yang cepat menjadi indikator pra-krisis ekonomi," ujar Bhima kepada Tribunnews, Kamis (19/3/2020) siang.

Bhima mengatakan di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, kesempatan Indonesia menjaga stabilitas kurs mata uangnya paling rendah.

"Saya tidak mau menutup-nutupi lagi, bahwa amunisi bank sentral untuk meredam pelemahan rupiah makin terbatas. Hal ini bisa terlihat dari rasio cadangan devisa (cadev) Indonesia yang kecil dibandingkan negara lainnya," kata Bhima.

"Sementara Rasio cadev terhadap PDB Malaysia 27,2 persen, Thailand 39,4 persen, dan Filipina 21,7 persen."

"Artinya dibandingkan negara lain di Asean, Indonesia paling kecil amunisi Bank sentral untuk menjaga stabilitas kurs rupiah," lanjutnya.

• Najwa Shihab Berbagi Curhatan Pekerja di Tengah Corona: Security, Driver Ojol, Kalian Juga Pahlawan

Jokowi : Kita Tidak Bisa Melawan Kepanikan Global

Tidak hanya mengancam kesehatan, Virus Corona (COVID-19) juga menggoyang perekonomian global.

Di Indonesia sendiri, sektor pariwisata telah merasakan dampak dari berkurangnya turis-turis asing akibat takut akan COVID-19.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada keterangan Persnya di Tangerang, Jumat (13/3/2020), menjelaskan bahwa pemerintah tak bisa berbuat banyak ketika menghadapi paniknya dunia internasional.

• Jokowi Perintahkan Rapid Test Massal Virus Corona, Anies Baswedan Antisipasi, Siap Gelar di Jakarta

Dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (13/3/2020), awalnya Jokowi menjelaskan bahwa saat ini kondisi perekonomian global sedang mengalami kepanikan.

"Sekarang ini pasar keuangan di seluruh dunia mengalami keguncangan, kepanikan," katanya.

Jokowi menjelaskan pemerintah tidak bisa berbuat banyak terhadap kepanikan yang terjadi di pasar global.

Ia menambahkan satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah membenahi kebijakan-kebijakan dalam negeri.

"Kita tidak bisa melawan kepanikan global, tapi pemerintah, dan otoritas keuangan, akan selalu memantau, dan membuat kebijakan-kebijakan cepat," papar Jokowi.

Jokowi kemudian mencontohkan sejumlah kebijakan-kebijakan dalam negeri guna menghadapi kepanikan COVID-19.

Kebijakan yang dicontohkan mulai dari relaksasi pengaturan kredit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , hingga program dari Bank Indonesia (BI).

• Italia Miliki Angka Kematian Tertinggi karena Corona, 475 Orang Meninggal dalam Waktu 24 Jam

"Saya kira kita tahu, OJK telah memberikan relaksasi, kelonggaran, policy-nya cepat," ucap Jokowi.

"BI juga saya melihat, telah memberikan kelonggaran, dan relaksasi dalam policy-policy-nya."

"Pemerintah, tadi pagi juga telah memberikan relaksasi, dan kelonggaran-kelonggaran terhadap pajak dan insentif-insentif," lanjutnya.

Jokowi lanjut menyerahkan kepada menteri terkait untuk menjawab lebih tehnis kebijakan ekonomi dalam menghadapi COVID-19.

"Tanyakan secara tehnis kepada menteri-menteri yang terkait, atau otoritas keuangan yang ada di negara kita, OJK maupun BI," tandasnya.

(TribunWow.com/Anung)