Singgung Kebijakan Anies yang Dibatalkan karena Jokowi, Haris Azhar: Jangan Ribut Daerah dan Pusat

Menurutnya, antara Anies Baswedan (Pemerintah Daerah) dan Jokowi (Pemerintah Pusat), sama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melindungi warganya.

Haris Azhar menilai Anies Baswedan dalam mengambil kebijakan tersebut tentunya sudah memikirkan dampak buruk dan baiknya, dan tentunya juga berpedoman pada undang-undang maupun Peraturan Pemerintah (Perpu).

"Jangan juga ribut daerah sama pusat, bus harus dikembalikan, ramai," harap Hariz Azhar.

"Buzzernya nanti bilang, nih Anies maunya apa."

"Menurut saya Anies dan Jokowi menurut saya sama-sama mempunyai tanggung jawab."

"Baca undang-undang penanganan wabah, baca peraturan pemerintahnya, baca undang-undang kesehatan," pungkasnya.

Simak videonya:

• Sandiaga Uno Ungkap Hasil Survei pada Pemerintah soal Virus Corona: Kami Tak Tunjukkan Reaksi Buruk

Mardani Ali Minta Jokowi Tak Hanya Bernarasi

Sebelumnya, dalam acara tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih tegas dalam pencegahan penyebaran Virus Corona di Indonesia.

Dilansir TribunWow.com, Mardani Ali mulanya menyinggung soal pernyataan dari Presiden Jokowi yang mengatakan belum ada rencana memberlakukan lockdown untuk Indonesia.

Mardani Ali mengakui hal itu memang menjadi kewenangan dari seorang presiden.

Dirinya juga masih bisa menerima soal status negara Indonesia di tengah maraknya penyebaran Virus Corona.

"Lockdown atau tidak, saya senang, saya bahagia, monggo ambil wewenangnya," ujar Mardani Ali.

Meski begitu, Mardani Ali mengingatkan kepada Jokowi ataupun pemerintah untuk tetap memerhatikan bagaimana kondisi yang terjadi.

Ia juga mengingatkan akan ada ledakan pandemi Virus Corona andai tidak ada lockdown atau minimal slowdown.