Istana Jawab Tudingan Tak Serius Tangani Corona, Dany Ichdan: Penambahan ODP Tunjukkan Keseriusan

TRIBUNWOW.COM - Wabah Virus Corona (COVID-19) kini mulai semakin terasa di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Lonjakan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang cukup banyak, menimbulkan tanya dari masyarakat.

Muncul pihak yang menuding pemerintah tak berusaha maksimal dalam menangani COVID-19.

• 8 Rekomendasi WHO pada Indonesia terkait Virus Corona: Liburkan Sekolah hingga Perluas Deteksi

Dikutip dari YouTube PRIME TALK metrotvnews, Kamis (12/3/2020), Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Dany Amrul Ichdan membantah bahwa pemerintah tidak serius dalam penanganan COVID-19.

Awalnya Analis Kebijakan Publik Trubus Rhadiansyah, menilai pemerintah belum maksimal dalam menangani COVID-19.

Argumennya didasari melalui tingginya jumlah ODP dan PDP yang diumumkan oleh pemerintah.

"Menurut saya belum, karena saya lihat kalau mengatakan tepat berarti kan tidak ada peningkatan jumlah ODP atau PDP, tetapi kan kita lihat ada peningkatan," kata Trubus.

"Berarti selama ini penanganannya belum optimal," tambahnya.

Trubus menilai langkah pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat juga menjadi faktor kurangnya pengikutsertaan masyarakat sipil dalam penanganan COVID-19.

"Yang ada sekarang ini, justru sifatnya top door, dari atas, maka yang terjadi masyarakat kan pasif posisinya," ujarnya.

Ia mengatakan imbas dari kebijakan yang hanya didominasi oleh pemerintah, menyebabkan kurangnya kesiapan daerah-daerah dalam menangani COVID-19.

"Karena itu kalau anda lihat, di daerah belum berjalan protokol itu sebagaimana mestinya, ada yang sudah berjalan, tapi sebagian masih belum," sambung Trubus.

• Aktor Italia Luca Franzese Terisolasi 1 Hari Bersama Jenazah Adiknya yang Positif Virus Corona

Istana Bantah Tak Maksimal Atasi COVID-19

Menanggapi tudingan tersebut,Tenaga Ahli Utama KSP Dany Amrul Ichdan membantah pemerintah tak maksimal mengatasi COVID-19.

Dany menjelaskan bahwa peningkatan jumlah ODP dan PDP bukan berarti pemerintah lalai dalam menangani COVID-19.

• Virus Corona Merebak, Anies Baswedan: Semua Destinasi Hiburan, Ancol, Ragunan, Monas Tutup 2 Pekan

Justru sebaliknya, Dany mengatakan peningkatan jumlah tersebut, menandakan pemerintah terus bergerak aktif mendeteksi potensi-potensi COVID-19 yang ada di masyarakat.

"Kita juga pemerintah melihat, terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada, yang perlu saya sampaikan adalah kenaikan jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan, tidak menunjukkan bahwa kita jelek," kata Dany.

"Dengan penambahan orang dalam pemantauan, berarti menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil untuk melihat segmen-segmen mana, atau populasi-populasi mana yang dianggap atau punya risiko memberikan penularan, maka dilakukan observasi, dan isolasi."

"Jadi penambahan jumlah orang dalam pemantauan menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam mensegmenkan, dan memberlakukan orang dalam pemantauan, sehingga bisa dieliminir risiko-risiko yang akan ditimbulkan," pungkasnya.

Anies Baswedan: Kalau Tak Serius Punya Potensi 6.000 Kasus

Menanggapi kenaikan angka kasus Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia memiliki dua pilihan dalam menangani kasus virus asal Wuhan, Hubei, China itu.

• Status Virus Corona Ditingkatkan Menjadi Pandemi Global, WHO Beri Alasan: Meningkat 13 Kali Lipat

Dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Rabu (11/3/2020), Anies mengatakan Indonesia sudah dapat melihat ragam cara penanganan Covid-19 di sejumlah negara lain.

"Indonesia menghadapi situasi ini (wabah Virus Corona) sekarang," kata Anies.

Anies mencontohkan kasus-kasus besar yang terjadi di Iran, Korea Selatan, Italia, dan Tiongkok.

Berdasarkan kasus-kasus disejumlah negara tersebut, Anies menarik kesimpulan bahwa ada tingkat keparahan kasus dapat dilihat dari cara penanganan negara yang bersangkutan.

"Ada pattern-nya (pola) di sini Mbak Nana," kata Anies.

Anies membagi pola tersebut menjadi dua, yakni negara yang santai di awal, dan negara yang waspada sejak awal.

"Satu, kita bisa dua pilihan, pilihan pertama, ambil rute seperti Iran, Amerika, Korea Selatan, Italia, apa yang mereka lakukan? Di awal rileks, lakukan terbatas pengetesan, lalu jumlahnya bertahap meningkat," paparnya.

"Di Italia itu pada 20 Februari itu cuman 4 kasus, dalam 18 hari menjadi 19.172, lompatnya luar biasa."

"Kemudian setelah itu lompat, pemerintahnya bertindak, untuk melakukan penutupan, pembatasan semuanya, itu satu model."

"Model kedua, kita saksikan juga, ada Singapura, Vietnam, Selandia Baru, apa yang mereka kerjakan? Mereka melakukan yang dikerjakan oleh negara-negara itu (Italia, Korea Selatan, dan lain-lain) tapi di masa awal, di fase awal," sambungnya.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, Anies ingin agar Indonesia menerapkan kewaspadaan di awal.

Di wilayah otoritasnya, Anies mengatakan Jakarta telah melakukan berbagai persiapan untuk skenario terburuk penyebaran Covid-19.

"Jakarta, kami tadi kumpulkan semua, kami akan melakukan yang dikerjakan itu, di fase awal, supaya tidak terjadi peningkatan jumlah kasus," kata Anies.

Ketika melakukan simulasi, Anies mengatakan Jakarta memiliki kemungkinan positif Corona hingga ribuan kasus.

"Kalau dua minggu ke depan kita tidak melakukan langkah yang serius, punya potensi 6.000 kasus, 840 parah, 300 kritis, ini simulasi, dengan menggunakan skenario terburuk."

"Jika kita tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Singapura, Selandia Baru, oleh Vietnam," imbuh Anies.

Anies menegaskan apabila melakukan langkah cepat seperti Selandia Baru, maka penyebaran virus dapat diminimalisir dengan drastis.

"Ada dua rute, rute satu rileks, meningkat lalu bertindak, atau bertindak kemudian dikendalikan," katanya.

• Kritik Penanganan Virus Corona, Fadli Zon Singgung Nama Anies Baswedan: Jangan Buang-buang Waktu

Lihat videonya mulai menit ke-10:30:

(TribunWow.com/Anung)