Rocky Gerung Tertawa Ledek Omnibus Law Garapan Jokowi, Yakin Bung Karno Pasti akan Maki-maki Istana

TRIBUNWOW.COM - Belakangan ini pemerintah mendapat banyak kritikan atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kepentingan buruh dan masyarakat banyak.

RUU Cipta Kerja dinilai lebih condong memprioritaskan kepentingan investor asing.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung setuju dan menyebut RUU Cipta Kerja sebagai alat pemerintah untuk memperlancar jalan investor asing.

• Hetifah Beberkan Masukan SBY untuk Omnibus Law Cipta Kerja, Sebut Diminta Airlangga Beri Saran

Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (6/3/2020), awalnya Rocky Gerung menyoroti pembahasan undang-undang yang dilakukan secara tertutup.

Rocky Gerung menyebut hal tersebut sama saja memberi sinyal bahwa pemerintah memang sedang merencanakan niat buruk dengan tidak melibatkan banyak pihak dalam proses perancangannya.

"Undang-undang yang dibuat tertutup, publik tidak tahu, tiba-tiba muncul, itu artinya undang-undang itu memang sedang merencanakan kejahatan," katanya.

Ia lalu memaparkan sejumlah kejahatan yang akan lahir dari RUU Cipta Kerja, seperti penentuan upah, dan diabaikannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

"Kejahatan dalam hal ini adalah menghalangi buruh untuk ikut terlibat dalam penentuan upah, menghalangi para protektor lingkungan untuk meneliti apakah AMDAL dilakukan atau tidak dilakukan," ujar Rocky Gerung.

"Jadi seluruh undang-undang itu sebetulnya, adalah undang-undang yang menghina akal pikiran publik, karena dilakukan secara gelap-gelap," lanjutnya.

Rocky Gerung tegas mengatakan produk hukum itu dibuat untuk menguntungkan investor asing.

"Menguras sumber daya tanpa perlu AMDAL, dan dengan upah murah," katanya.

Rocky Gerung lalu meledek visi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yakni Nawacita.

Menurutnya dengan adanya Omnibus Law, visi Jokowi akan berganti menjadi Nawaduka yang memiliki arti berduka, bukan lagi harapan atau cita-cita.

"Misi dari undang-undang itu seolah-olah itu terjemahan Nawacita Presiden Jokowi, Nawaduka sebetulnya," ledek Rocky Gerung.

• Ulas Cacat Omnibus Law, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti: Fondasinya Sangat Rapuh

Rocky Gerung bahkan berandai apabila Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno melihat kondisi Indonesia saat ini pasti akan sangat marah.

Ia yakin jika Soekarno melihat pemerintah saat ini menggarap Omnibus Law, pasti sang proklamator itu akan memaki-maki Istana.

"Dan kita tahu Nawacita itu pidato Presiden Bung Karno, jadi kalau Presiden Bung Karno masih hidup, dan dia baca undang-undang itu, itu reaksinya pasti bilang, hei kau Jian*** yang ada di istana itu," ucap Rocky Gerung sembari tertawa.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-7.45:

Istana Jamin Omnibus Law Bersih dari Oknum

Rencana pemerintah mengesahkan Omnibus Law mendapat pertentangan dari publik.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut mendapat penolakan karena diduga berisi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Menanggapi kabar tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian memastikan bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan bersih dari kepentingan-kepentingan oknum tertentu.

• Soal Omnibus Law, Surya Paloh: Berikan Dukungan Penuh secara Totalitas agar Segera Disahkan

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Kompas TV, Selasa (18/2/2020), Donny mejelaskan RUU Cipta Kerja tidak akan menghilangkan hak-hak buruh.

"Betul konsumsi harus dijaga, menjaga konsumsi artinya menjaga hak-hak buruh," kata Donny.

"Perlindungan terhadap buruh itu saya kira mutlak, perlu," lanjutnya.

Donny juga menjelaskan bahwa berdasarkan pesan presiden, RUU tidak dibuat untuk berpihak kepada kelompok tertentu.

"Presiden sudah mengatakan bahwa RUU ini, untuk semua, tidak untuk satu kepentingan, atau satu kelompok saja," tegasnya.

Ia tidak memungkiri akan ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dalam perancangan Omnibus Law tersebut.

Namun Donny mengatakan seluruh pihak yang mencoba mengambil keuntungan akan diketahui saat draft RUU itu dibahas oleh DPR.

"Dia juga mengatakan bahwa hati-hati penumpang gelap," jelas Donny.

"Artinya apa? Semua yang gelap ini di DPR akan terang benderang."

"Jadi akan RUU yang paling terang dalam sejarah perundang-undangan Indonesia," tambahnya.

Donny menekankan Omnibus Law tidak akan dirusak oleh oknum-oknum tertentu.

"Kita terangkan semua yang gelap itu, dan kemudian kita periksa sama-sama," ujarnya.

"Kalau kita baca pesangon ada, upah minimum ada, kemudian cuti panjang ada, kalau kita baca betul."

"Kalau memang dirasakan kurang atau keliru, kita koreksi bersama-sama," sambungnya.

• Tanggapi Kritik soal Omnibus Law, Istana: Belum Pernah Ada RUU Menimbulkan Gairah Publik yang Hebat

Omnibus Law sendiri merupakan metode untuk menggabungkan beberapa aturan menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Hal itu ditujukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan meminimalisir terjadinya pungli, korupsi, tumpang tindih peraturan dan penyelewengan lainnya.

Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang Omnibus Law, yakni UU Perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hingga saat ini DPR telah menerima dua draf Omnibus Law, yakni RUU Cipta Kerja, serta RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga mengatakan bahwa dalam perancangannya, pemerintah telah berdialog dengan 10 Konfederasi Pekerja saat merancang RUU Cipta Kerja.

Lihat videonya di bawah ini mulai menit ke-7.00:

(TribunWow.com/Anung)