Jelang Pindah Ibu Kota Baru ke Kaltim, Bambang Brodjonegoro Janjikan Hal Ini pada Warga Adat

TRIBUNWOW.COM - Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro menanggapi soal isu-isu seputar kepindahan Ibu Kota baru Indonesia ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Satu di antara beberapa isu yang disoroti oleh Bambang adalah soal masalah lahan warga adat.

Ia memastikan pemerintah akan menjamin hak milik para warga adat meskipun mereka tak memilki bukti sertifikat.

• Alasan Jokowi Pilih 4 Calon Termasuk Ahok Pimpin Ibu Kota Baru, Ali Ngabalin: Cari yang Enerjik

Dikutip dari video BBC News Indonesia, Jumat (6/3/2020), Bambang mengakui warga adat sejak dulu tidak memiliki sertifikat bukti kepemilikan tanah.

"Kami akan mengurus permasalahan masyarakat adat, para suku asli," kata Bambang.

"Karena kami tahu di masa lalu, mereka mungkin tidak punya sertifikat kepemilikan lahan yang resmi," lanjutnya.

Bambang justru mengatakan adanya perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke tempat baru itu, akan semakin mempermudah pemerintah membantu masalah lahan yang dialami oleh warga adat.

"Tapi sekarang, dengan dukungan kuat dari pemerintah, kami sekarang mencoba melegalkan sertifikat kepemilikan lahan adat," katanya.

Tak hanya soal kepemilikan lahan warga adat, Bambang menegaskan ia juga akan menindak kerusakan alam yang terjadi seperti lubang-lubang bekas tambang.

"Jadi kami akan merevitalisasi hutan konservasi, juga merevitalisasi lubang-lubang bekas tambang batu bara," ujarnya.

Ketika ditanyakan oleh wartawan BBC soal nihilnya pencapaian pemerintah dalam menangani isu lingkungan, Bambang menjawab justru dengan menjadikan wilayah-wilayah tersebut bagian dari Ibu Kota, pemerintah akan semakin gampang melakukan rehabilitasi.

"Ya, karena itu lah kami akan menangani hal ini, itu lah pentingnya memasukkan wilayah tersebut dalam rencana pembangunan Ibu Kota baru, agar kita bisa menegakkan peraturan dan kemudian rehabilitasi," tandasnya.

Keluhan Warga Adat Dayak Paser

Pada segmen sebelumnya, wartawan BBC telah lebih dulu mewawancarai sejumlah warga adat terkait tanggapan mereka soal rencana perpindahan Ibu Kota.

Awalnya wartawan BBC bertemu dengan Dahlia, seorang warga adat Dayak Paser.

Wanita tersebut ditanyakan apa tanggapannya terhadap rencana pindahanya Ibu Kota yang ditargetkan selesai pada 2025.

Dahlia jujur mengatakan dirinya takut kehidupannya di Sepaku, desa tempatnya tinggal akan terancam oleh pindahnya Ibu Kota.

"Karena kami hanya hidup dari hutan, orang-orang pribumi khususnya," katanya.

"Takut budaya kami, dan bahasa kami hilang, jika telah menjadi Ibu Kota, Sepaku ini," lanjut Dahlia.

Ia lalu ditanyakan apakah tidak ingin merasakan perubahan dan peningkatan kualitas hidup yang datang berbarengan dengan pindahnya Ibu Kota.

Dahlia mengakui memang akan banyak hal positif yang datang dari pindhanya Ibu Kota.

Namun Dahlia merasa kehidupannya dan penduduk warga adat yang telah terbiasa menyatu dengan alam sudah tidak bisa diubah.

"Ya memang benar, itu pasti akan ada universitas, semua fasilitas-fasilitas akan mudah, akses jalan pun mudah, tetapi kami orang pribumi hidupnya sudah terbiasa di hutan," paparnya.

"Selalu mencari pengobatan tradisional di hutan."

"Kami pun hidup terbiasa dengan berkebun."

Alasan lain Dahlia adalah daya saing pribumi yang diakuinya sebagian besar akan kalah apabila dibandingkan orang kota.

Ia takut tidak akan bisa berkompetisi dengan orang-orang kota apabila kehidupan tradisional mereka sebagai pribumi tersingkirkan.

"Mayoritas orang pribumi itu, dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar, seperti di Ibu Kota," jelas Dahlia.

• Gubernur Kaltim Tak Segan akan Hentikan Proyek Ibu Kota Baru, Ini Fakta di Balik Ancaman Isran Noor

Sekarang Lawan Perusahaan dan Negara

Penolakan juga disuarakan oleh Syukran Amin, seorang pemuda Dayak Paser.

Syukran lebih menyoroti pindahnya Ibu Kota dari sisi sengketa lahan.

Ia mengatakan sebelum pemerintah gembar gembor akan pindahkan Ibu Kota, warga adat telah berkonflik dengan perusahaan untuk memperebutkan lahan.

• Ungkit Pemindahan Ibu Kota, Rocky Gerung Ungkap Cara Jokowi Raih Dukungan, Singgung Banjir Jakarta

Sebagian besar warga adat memang tidak memiliki sertifikat untuk membuktikan hak kepemilikan mereka.

"Jauh sebelum ada rencana Ibu Kota, masyarkat kami sudah banyak berkonflik dengan perusahaan yang punya konsesi," cerita Syukran.

Syukran merasa bukannya terbantu dengan perpindahan Ibu Kota, justru warga adat akan melawan dua raksasa berupa perusahaan dan negara dalam kompetisi memperebutkan lahan.

"Sekarang muncul negara, membawa kabar Ibu Kota, mengatakan itu adalah milk negara," ujarnya.

"Itu akan menjadi beban yang baru buat masyarakat, yang kemarin mereka melawan perusahaan, sekarang mereka melawan perusahaan dan negara."

"Karena akan lebih mudah mereka dirampas, diambil tanahnya," lanjut Syukran.

Syukran menyayangkan pindhanya Ibu Kota yang ia sebut akan merusak alam di sana.

"Bagaimana nasib generasi ini ke depan, bagaimana nasib kampung ini ke depan, yang katanya Kalimantan sebagai paru-paru dunia, itu (nantinya) seperti apa," terangnya.

Lihat videonya mulai menit 10:45

Profil Bambang Brodjonegoro, Calon Pimpinan Ibu Kota Baru

Jelang perpindahan Ibu Kota yang akan rampung di tahun 2025, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah membeberkan empat nama yang akan menjadi pemimpin di tempat tersebut.

Nama-nama itu mulai dari Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, hingga Bambang Brodjonegoro.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Tribunnews Wiki pada Rabu (4/3/2020), Bambang Brodjonegoro memiliki latar belakang politisi dan akademisi.

Profesor bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro ini lahir di Jakarta 3 Oktober 1966.

Pada awal kariernya, Bambang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI).

Bambang juga pernah menjadi konsultan di berbagai lembaga dan institusi serta menjabat sebagai Dekan FE UI 2005.

Ia bahkan menjadi satu-satunya Dekan UI yang berusia di bawah 40 tahun.

Bambang pernah menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI pada 2011.

Sekain itu, dirinya juga pernah menjadi Ketua Jurusan Ekonomi, Fakultas UI 2002-2005

Hingga pernah menjadi Komisionaris Independen PT PLN (2004-2009).

Tak berhenti di sana, Bambang beberapa kali menduduki posisi penting di jajaran kabinet.

• Masayoshi Son dan Tony Blair Bertemu Jokowi sebagai Dewan Pengarah Ibu Kota Baru RI di Kaltim

Ia pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Bambang pernah menjadi Menteri Keuangan pada 2014-2016.

Dua tahun kemudian ia menjadi Menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) Kepala Pembangunan Nasional pada 2016 hingga 2016.

Pria yang biasa mengenakan kacamata tersebut, juga pernah mendapat beberapa penghargaan Internasional.

Seperti mendapat penghargaan Visiting Fellow, The Indonesia Project-Australian National University (ANU), Canberra, Australia.

Lalu, Eisenhower Fellowships, The Single Region Program - Southeast Asia ISEAS - World Bank Research Fellowship dan beberapa penghargaan lainnya.

• Jokowi Ungkap 4 Kandidat Calon Pemimpin Kalimantan Timur Ibu Kota Baru, Nama Ahok Disebut

Lihat video berikut:

(TribunWow.com/Anung/Gipty)