Banjir di Jakarta

Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil Tak Hadiri Rapat soal Banjir, DPR Anggap sebagai Pelecehan

Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak menghadiri undangan Komisi V DPR untuk rapat membahas banjir.

Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil Tak Hadiri Rapat soal Banjir, DPR Anggap sebagai Pelecehan
Twitter TMC Polda Metrojaya
Sejumlah wilayah di DKI Jakarta dan sekitarnya kembali tergenang banjir, Selasa (25/2/2020). Jalan tol pun tak luput dari banjir. 

TRIBUNWOW.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tak menghadiri undangan Komisi V DPR untuk rapat membahas banjir Jabodetabek.

Rapat yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020) ini hanya dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus menyatakan telah memberikan undangan kepada ketiga Gubernur tersebut dan kepada Menteri PUPR.

Tapi, semua Gubernur yang diundang tidak datang.

"Teman-teman lihat sendiri hari ini yang kami undang hanya Menterinya datang tapi Gubernurrnya tidak ada yang datang kalau ini undangan baru pertama baru kali ini."

"Rapat yang sama sudah kami lakukan 3 kali tapi waktu itu Gubernurnya datang bukan pak Anies Gubernurnya yang dahulu, baru beliau yang tidak datang. Gubernur Jawa Barat dan Banten juga tidak datang," ungkapnya dilansir melalui YouTube Kompas TV, Kamis (27/2/2020). 

Elektabilitas Prabowo di Survei Pilpres 2024 Tinggi, Fadli Zon: Seperti Orang Kebelet Ganti Presiden

Ia menambahkan diundangnya ketiga Gubernur ini untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang melanda Jabodetabek.

"Sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar terkait dengan normalisasi atau naturalisasi tapi kami ingin dengar apa sih kerjanisasi yang sudah dilakukan," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR/Fraksi PDI-P, Rifqinizami Karsayuda mengungkapkan jika tujuan diadakan rapat ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja para Gubernur untuk menanggulangi masalah banjir.

"Perlu juga menggunakan hak politiknya untuk konsultasi dengan pimpinan DPR dan komisi yang lain apakah relevan membentuk pansus untuk banjir Jabodetabek ini untuk mengclearkan bahwa mitra kerja kita sudah bekerja dengan baik," ungkapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved